Dalam masa pemerintahan Obama, militer AS telah membunuh ribuan warga sipil dengan drone (pesawat tanpa awak), membunuh mereka yang tak bersalah, namun berada di waktu dan tempat yang salah.
Mungkin itulah mengapa ketika diumumkan pada Oktober 2009 bahwa Obama akan menjadi penerima Penghargaan Perdamaian Nobel, ia sendiri mengatakan bahwa dirinya “kaget” dan merasa tidak pantas menerima pengharagaan itu.
Mari kita terlusuri dua serangan drone pertama yang diluncurkan Obama pada 23 January 2009 di Pakistan.
Sebuah drone milik CIA menghancurkan sebuah rumah. Media menyebutkan serangan tersebut sukses membunuh 10 militan termasuk militen asing, namun yang sesungguhnya terjadi adalah terdapat setidaknya 9 warga sipil yang terbunuh.
Satu-satunya korban yang selamat bernama Fahim Qureshi (14). Ia mengalami luka peluru di perutnya, retak tulang, dan kehilangan salah satu matanya.
Serangan drone kedua membunuh lima sampai sepuluh orang, dan semunya warga sipil.
Terbunuhnya orang-orang tak bersalah ini tidak menghentikan Obama untuk meluncurkan lebih banyak drone bersenjata selama masa kepresidenannya. Serangan-serangan tersebut kebanyakan dilakukan di Yaman, Pakistan, Somalia, Afghanistan, Irak, dan Suriah. Biro Investigasi Jurnalis (BIJ) menyebutkan Pakistan menerima serangan drone terbanyak sejak 2004 yaitu sekitar 423 kali.
BIJ juga menyatakan “serangan drone yang diluncurkan Obama dalam setahun pertama masa kekuasannya berjumlah lebih banyak daripada masa kepresidenan Bush secara keseluruhan.”
“Sulit bagi AS untuk menghindari korban sipil, karena hal tersebut adalah resiko yang terjadi dalam setiap perang. Dan untuk keluarga para korban, tidak ada alasan legal yang bisa menjustifikasi kerugian mereka,” demikian kata Obama menanggapi kritik tersebut.
Tentu saja, tidak ada yang bisa meredakan rasa sakit para keluarga korban. Tetapi itu tidak berarti hal tersebut tidak layak dicoba. Langkah yang bagus untuk memulai barangkali dengan mengakhiri program yang melegalisasi pembunuhan sebagai pilar kebijakan AS dan menagih transparansi dan akuntibilitas dari pemerintah AS.
