Hal ini tercantum dalam notifikasi awal kontrak penjualan senjata ke Bahrain yang dikirim pemerintah Obama kepada Kongres. Mereaksi hal ini, Kedutaan Besar Bahrain di Washington di statemennya mengklaim bahwa pemerintah Manama telah mengambil langkah-langkah reformasi politik, ekonomi, sosial dan peradilan serta komitmen untuk melanjutkan reformasi tersebut.
Menurut sejumlah pengamat, pembatasan penjualan senjata kepada Bahrain yang diterapkan pemerintah Obama memiliki peluang untuk berubah, namun kasus ini mengindikasikan kekhawatiran di muka pemerintah Amerika atas penumpasan oposisi di Bahrain.
Kini muncul pertanyaan, mengapa pemerintah Obama lima tahun lalu, yakni sejak munculnya gelombang kebangkitan rakyat di Bahrain yang memprotes penumpasan rezim Al Khalifa dan diskriminasi nyata terhadap mayoritas warga, tidak mengkritik langkah Manama? Mengapa kini Obama yang mendekati akhir periode kepemimpinannya baru ingat bahwa rakyat Bahrain berada dalam tekanan besar dan penumpasan oleh penguasa mereka?
Amerika mengingat kepentingannya, khususnya penempatan armada kelima mereka di Bahrain, selama beberapa tahun terakhir lebih memilih bungkam atas kejahatan rezim Al Khalifa.
Tak hanya AS, seluruh negara Barat seperti Inggris juga memilih kebijakan serupa Washington. London bahkan lebih berani lagi. Negara ini telah menandatangani kesepakatan dengan rezim Al Khalifa untuk membangun pangkalan lautnya di Bahrain.
Amerika pada Oktober 2011 menangguhkan penjualan sejumlah senjata ke Bahrain hingga ada hasil penyidikan lokal terkait pelanggaran HAM sejak meletusnya protes warga anti pemerintah di Februari 2011. Meski demikian Departemen Luar Negeri AS pada Mei 2012 menyatakan penjualan senjata dan peralatan militer ke Bahrain dimulai kembali.
Langkah Amerika ini menuai protes dari kelompok pembela HAM. Pengumuman dimulainya bantuan keamanan AS kepada Bahrain sama halnya dengan jaminan Washington untuk terus mendukung rezim Al Khalifa. Selama lima tahun terakhir, sejak kebangkitan warga di Bahrain memprotes kondisi politik, ekonomi dan diskriminasi di negara ini, Washington tetap bungkam menyaksikan ulah rezim Manama dan bahkan memberikan lampu hijau kepada rezim Al Khalifa untuk melanjutkan kejahatannya.
Amerika secara langsung membantu eksistensi rezim-rezim dependen dan sekutu Barat di Timur Tengah dan penumpasan gelombang kebangkitan rakyat melalui pengiriman peralatan dan bantuan militer.
Langkah Amerika ini dapat menjadi contoh dari kebijakan ganda Washington terkait pelanggaran HAM di negara-negara lain. Selama kepentingannya mengharuskan, Washington akan menutup matanya terhadap pelanggaran HAM di negara-negara dependen dan sekutuhnya, khususnya pemerintah Teluk Persia seperti Bahrain.
Sebaliknya untuk melawan negara-negara rival dan musuh atau mengungkapkan kemarahannya serta menerapkan represi kepada mereka, Amerika Serikat berulang kali memanfaatkan isu HAM.
