Pada 21 Agustus 2013 di Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Karolus Kauki A. (Kepala SD Kristen Anda Luri) mengatakan, kendala utama yang dihadapi SD Kristen Anda Luri adalah kurangnya tenaga guru, sehingga setiap memasuki tahun ajaran baru banyak orang tua murid merasa kecewa karena tidak bisa anaknya diterima menjadi murid di sekolahnya. Yusuf Waluwanja (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur) mengatakan, pihaknya akan mencarikan solusi terkait kurangnya tenaga guru yang mengakibatkan banyak anak-anak yang ditolak masuk sekolah.
Kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Timur bukan dari sekolah negeri semata tetapi sekolah swasta juga punya andil yang sama dalam mencetak anak Indonesia yang berprestasi dan berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara. Sementara itu, di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, beredar selebaran berisi himbauan kepada kepala sekolah se-Kab. Manokwari, antara lain kepala PAUD, TK, SD, SMP, SMU, SMK Negeri, Inpres, Yapis, Advend, Katolik, YPK, dan YPPGI untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 22 Agustus 2013 di Kantor Bupati Manokwari, menuntut pembayaran sertifikasi dan non sertifikasi. Sedangkan, di Kota Palembang, Sumsel, sekitar 30 guru honorer yang mengatasnamakan LSM Tim Operasional Penindakan Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPPAN-RI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
Ulasan :
a. Permasalahan kepegawaian telah terjadi diberbagai daerah mencakup kekurangan tenaga, belum jelasnya status kepegawaian, tingkatan dan besarnya serta keteraturan penerimaan gaji mereka.
b. Diantara bidang permasalahan yang cukup rumit adalah sektor pendidikan, yakni tenaga guru, karena sifat dari sektor pembangunan ini.
c. Sektor Pendidikan merupakan sasaran pembangunan yang penting, mengingat:
- Merupakan masalah yang secara khusus disebut oleh Pembukaan UUD, yaitu kuajiban Negara mencerdaskan bangsa.
- Tenaga terdidik adalah kunci keberhasilan dikuasainya sesuatu profesionalisme yang diperlukan oleh setiap WN mewujudkan kesejahteraan hidupnya.
- Sektor Pendidikan ditangani oleh sebuah Kementerian yang mengelola Anggaran yang sangat besar dalam Struktur APBN, sehingga secara analisis sudah dari awal disadari rumitnya masalah pendidikan.
- Didalam Kabinet terdapat Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat yang membidangi juga sector pendidikan, oleh karena kesulitan Kementerian Pendidikan yang bersifat interdep bisa ditangani oleh Menko KESRA.
Berdasarkan uraian diatas, masalah-masalah pendidikan yang menyangkut beberapa kepentingan dan persoalan diderah, apabila tidak dapat dipecahkan persoalannya ditingkat daerah, jelas harus sampai ketingkat Kementerian dan apabilapun diperlukan kordinasi dengan bidang-bidang lain, maka persoalan semacam ini adalah tugas dan tanggung jawab Menko Kesra untuk menanganinya.Harus disadari masalah bernegara hakikatnya adalah mengurus kepentingan WN.
Sangat mungkin karena banyaknya masalah-masalah strategis yang harus diputuskan oleh Pemerintah mengakibatkan tingkat Menteri apalagi Menko tidak menjangkau perseoalan-persoalan kelas teri yang terjadi di daerah.
Oleh sebab itu pada masa ORDE BARU, system Pemerintahan RI didukunbg oleh satu deretan Forum Kordinasi yang bersifat tetap dan rutine mulai Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, Rakor tingkat Menkodi[im[in Menko, Rakor tingkat SES Menko, Rakor Kementerian dipimpin Menteri, Rakor tingkat Dirjen dan SEkjen dan seterusnya, apabila perlu Rakor tingkat Direktur, dan Rapat Kordinasi kusus yang lebih rendah dengan mengundang instsnsi lain dapat dilakukan.
Hanya dengan birokrasi yang rapi seperti ini, maka masalah-masalah “teri” yang terjadi di ujung tanah air bisa dipecahkan.
Sebagai sebuah sistem tentunya birokrasi ini masih tetap dilakukan hingga saat ini atau kalau sudah ditinggalkan ada baiknya disarankan diaktifkan kembali.
BIN yang bisa hadir di forum apa saja, dalam hal-hal khusus dapat membawa setiap permasalahan kenegaraan dan pemerintahan kedalam forum-forum yang membidangi masalah yang bersangkutan untuk dikemukakan dan dibahas.
