Di era globlalisasi, teori ruang (geopolitik) yang dimodifikasi oleh Konichi Ohmae melalui dua bukunya yang bertajuk Borderless World (1991) dan The End of Nation State (1995), intinya ia menekankan bahwa pada perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam geografi dan politik relatif masih tetap, tetapi kehidupan di suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang kian individual. Ohmae memberi isyarat bahwa untuk bisa menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peran kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Itulah pokok-pokok pengembangan teori ruang hasil olah pikir Kinichi Ohmae.
Dalam pola asymmetric warfare, konsep Ohmae dikategorikan “isu” yang ditebar pada forum-forum akademis. Test the water. Artinya, usai isu disebar akan muncul “tema” atau agenda lanjutan yang digelar. Bila tema bisa diterima oleh publik, lazimnya bakal dijalankan “skema” (kolonial). Demikian itu tahapan pola serta modus pada perang atau serangan asimetris di sebuah negara. Isu – Tema – Skema.
Seringkali, serangan asimetris asing gagal di tataran isu, karena selain terbaca oleh publik, juga pìhak negara yang ditarget mampu melakukan kontra strategi sehingga isu tinggal isu, tak dapat melaju menjadi tema dan/atau skema. Tetapi kerapkali juga isu dimaksud melaju pesat menjadi sebuah agenda dan sukses mendarat menjadi skema kolonial yakni penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumber daya alam/SDA di negara target. Hal tersebut, sebenarnya tergantung kecanggihan man power di belakang jerat sistem kolonial, dan/atau keuletan, ketangguhan serta daya tahan bangsa untuk menangkalnya.
Balik lagi soal isu Ohmae. Bahwa 2 tahun usai bukunya terbit, ada pertemuan para pakar dari 32 negara di Salzburg pada bulan Maret 1997 membahas masa depan negara bangsa (nation state). Tidak semua pakar setuju memang, karena bagaimanapun masih dibutuhkan negara bangsa untuk menarik pajak contohnya, atau memberi identitas/KTP kepada penduduk, menjamin keamanan dalam negeri, menyediakan jaring pengaman sosial serta lingkungan, dan lain-lain. Dan yang utama dalam konsepsi nation state ialah negara merupakan sarana untuk meraih cita-cita dan tujuan nasional, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah, agar tetap menjadi negara besar serta diperhitungkan dalam interaksi antarbangsa.
Yang menarik pada pertemuan tersebut justru statement Neal R. Peirce yang digebyarkan oleh media seakan-akan mewakili hasil temu pakar tersebut:
“Globalisasi ekonomi, kebangkitan daerah-daerah atau persaingan antaretnis yang sedang dan terus menggejala akhir-akhir ini dipercaya sebagian orang sebagai pertanda akan berakhirnya negara-negara kebangsaan” (International Herald Tribune, 4 April 1997).
Tak bisa dipungkiri, dalam perang asimetris, statement Pierce terbaca sebagai pola yang bersifat penebalan isyu atas ide dan konsep Ohmae di atas.
Sebelum reformasi dulu, memang ada gagasan Amien Rais/AR untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal, namun ide tersebut ditolak banyak kalangan karena selain tak sesuai dengan karakter geografis, juga menyimpang dari semangat dan cita-cita para founding fathers. Akan tetapi, ketika era reformasi berjalan, tiba-tiba terbit UU Otonomi Daerah yang sejatinya merupakan “ujud halus” dari negara federal sebagimana ide AR dulu. Inilah yang dikatakan oleh SBY sebagai sistem banci. Bagaimana, negara kesatuan kok menjalankan Otonomi Daerah?
Pertanyaan yang menggelitik muncul, “apakah Otoda di Indonesia adalah (agenda kolonial) kelanjutan isu yang ditebar oleh Ohmae dan Pierce diatas?” Dan adakah link up antara ketiganya (Ohmae, Pierce dan AR)?
Silahkan didiskusikan, pointers diskusi nanti bisa untuk melanjutkan catatan ini. Monggo …
Penulis: M. Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
