Apa yang Salah dengan BIN?

Bagikan artikel ini

Penulis : Amril Jambak *)

PEMILIHAN presiden (Pilpres) yang digelar 9 Juli mendatang, banyak isu diangkat kepermukaan. Mulai dari tudingan yang ditujukan ke pasangan capres-cawapres hingga tudingan ke lembaga negara hingga kementerian.

Tapi dari sekiannya itu, ada nama satu lembaga negara yang sering disinggung, yakni Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga ini menjadi sorotan berbagai pihak yang ikut bertarung dalam pilpres, baik sebagai tim hingga lembaga serta pengamat.

Yang jelas hingga kini, tudingan-tudingan tersebut baru sebatas info, tidak berdasarkan bukti yang kuat. Isu terakhir yang menyebutkan nama BIN adalah info adanya pertemuan tim sukses Prabowo-Hatta dengan BIN dan Mako Cijantung.

Tim pemenangan calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Wapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, diinfokan mengadakan pertemuan dengan elemen tentara untuk mendistribusikan uang kemenangan pada 9 Juli nanti.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens saat diskusi di Jakarta, Jumat (4/7), seperti dikutip dari skalanews.com.

“Dari info yang saya terima ada pertemuan antara timses (tim sukses) Prabowo-Hatta dengan Kopassus dan BIN (Badan Intelijen Negara) di sekitar Mako (markas komando) Cijantung untuk distribusi dana dan intimidasi menjelang Pilpres 9 Juli nanti,” ujar Boni, tanpa membeberkan asal info tersebut.

Boni menuturkan, masuknya unsur aparat negara tersebut di salah satu kubu Capres atas perintah incumbent (petahanan) yang mendukung salah satu kandidat Capres.
“Tetapi, saya tidak bisa sebut nama (tokoh yang menginstruksikan),” ungkap Boni.

Dirinya berpendapat, langkah sinergi antara Kopassus dan BIN untuk mewujudkan survei-survei bayaran yang akhir-akhir ini muncul. “Yang membuat data bahwa elektabilitas Prabowo-Hatta di atas Jokowi-Jusuf Kalla,” tuturnya.

Menyinggung persoalan diatas, isu tentang BIN dan Kopassus, menurut penulis seharusnya yang memberikan pernyataan disertai dengan bukti-sbukti kongkrit, tidak asal melempar isu yang berdalih dapat dari info yang tidak bisa disebutkan.

Memang ini sangat menarik disimak. Penulis mengharapkan kepada media tentunya difasilitasi narasumber (Boni Hargens, red) melakukan investigasi masalah ini hingga diketahui kebenarannya dan jangan sampai, info yang disampaikan merusak citra seseorang dengan tanpa bukti-bukti kuat tersebut.

Terkait dengan BIN. Penulis mencatatkan, BIN memiliki visi dan misi, yakni visinya, tersedianya Intelijen secara Cepat, Tepat dan Akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional.

Sedangkan misi yang mereka usung adalah, mengoordinasikan seluruh penyelenggara intelijen negara di tingkat pusat dan daerah, melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri, melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri.

Melaksanakan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen, melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi, melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen teknologi.

Melaksanakan kegiatan pengolahan dan produksi Intelijen, melaksanakan pengkajian dan analisis intelijen strategis, menyiapkan dan meningkatkan dukungan administrasi umum dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen. Jadi dengan visi dan misi tersebut, penulis memiliki keyakinan tidak akan mengerjakan pekerjaan di luar visi dan misi mereka. Alangkah tidak baiknya jika mereka juga ikut berperan dalam peta politik di Tanah Air ini.

Apalagi yang penulis tahu, dalam BIN itu sendiri beragam kalangan, seperti TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri dan sipil. BIN adalah wadah bagi semua insan warga negara terbaik dan pilihan untuk mengabdi kepada negara.

Dalam BIN sudah tidak ada dikotomi “sipil-militer” dan pimpinan BIN diyakini penulis juga telah mempersiapkan mekanisme fit and proper test dalam menentukan figur-figur yang layak memangku jabatan strategis, sehingga mereka yang akan mengabdi ke BIN di luar anggota organik BIN juga terseleksi dengan baik atau “the right man in the right place”. Tentunya mereka punya sumpah dan janji kala masuk dalam pusaran intelijen tersebut.

Penulis juga meyakini bahwa insan intelijen sejati yang berada di BIN juga menyadari “tidak ada untungnya bersikap mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres” karena siapa pun pemenangnya akan menjadi “end user” bagi BIN itu sendiri.

Oleh karena itu, anggota BIN sudah pasti akan menjaga profesionalisme dan netralitasnya seperti yang dikemukakan Kepala BIN, Marciano Norman, dalam suatu kesempatan.

Jika memang BIN tidak netral, tolong dibuktikan! Apa yang salah dengan BIN?

*) Pendiri Forum Diskusi Publik.

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com