Saya kira bukan hal yang aneh dan mengherankan jika Presiden Suriah Bashar al Assad mendesak Arab Saudi, Turki dan Qatar agar menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris di Suriah, khususnya ISIS. Baik dalam bentuk bantuan dana maupun pelatihan kemiliteran. Juga sangat masuk akal ketika Assad menegaskan bahwa penghentian bantuan terhadap sejumlah kelompok teroris tersebut, akan membuka peluang ke arah gencatan senjata di Suriah.
Kalau kita menelisik ke belakang, ketika kelompok-kelompok oposisi Suriah bersepakat untuk bersatu, dari awal terbukti bahwa Qatar memang berperan aktif membantu terbentuknya kekuatan-kekuatan oposisi untuk menggulingkan Assad. Bahkan, bisa dibilang sebagai basis politik kelompok-kelompok oposisi anti Assad.
Betapa tidak. Pada November 2012 lalu, digelar pertemuan berbagai kelompok oposisi di Doha, Qatar. Salah satu keputusan pentingnya adalah, mengangkat Muaz Khatib sebagai Ketua Koalisi Nasional Suriah (SNC). SNC adalah organisasi resmi baru hasil merger beragam kelompok oposisi di Suriah. Muaz—sang aktivis, insinyur dan mantan Imam Masjid Umayyah Damaskus—berhasil meraih kepercayaan seluruh delegasi yang hadir. Ia didampingi oleh dua wakil presiden, yakni Riad Saif dan Suhair Atassi.
Menggulingkan Assad nampaknya mereka jadikan tujuan pokok. Dan menyerukan dukungan masyarakat internasional terhadap gerakan menggusur Assad. Amerika Serikat tak pelak lagi memang ikut bermain sedari awal. Kelompok-kelompok oposisi yang sebelumya terdiri dari berbagai faksi yang berbeda agenda politik dan terpecah-belah, atas desakan AS dan sekutu-sekutunya agar mencapai kesepakatan dan bersatu.
Muaz yang nampaknya sejak semula diplot sebagai “pemain utama” kepentingan AS dan sekutu-sekutu baratnya, kemudian menandatangani draf perjanjian pembentukan koalisi oposisi bersama dengan Dewan Nasional Suriah, pimpinan George Sabra. Di luar Amerika dan sekutu-sekutunya, nampaknya Turki lah negara pertama dari Timur Tengah yang pertama menyatakan antusias mendukung berdirinya koalisi baru oposisi Suriah di bawah payung SNC. Bahkan dengan yakinnya memastikan bahwa tak ada alasan bagi masyarakat internasional untuk menolak organisasi payung kekuatan politik oposisi Suriah tersebut.
Skema AS-Inggris Kuasai Geopolitik Suriah dan Jalur-Jalur Sekitarnya
Tentu saja salah besar jika kita hanya terpaku pada campur-tangan dan keterlibatan Arab Saudi, Turki dan Qatar dalam memperkeruh keadaan dan terciptanya krisis di Suriah dalam 5 tahun terakhir ini. Karena ketiga negara tersebut hakikinya hanya sekadar “negara-negara” boneka AS di Timur-Tengah. Persoalan sesungguhnya adalah, adanya keinginan para perancang kebijakan strategis di Washington untuk menggulingkan Assad dari kursi pemerintahan Suriah.
Mari kita buka tumpukan berita lama. Pada 18 April 2011, di tengah-tengah gencar-gencarnya gelombang demonstrasi yang dimotori kelompok-kelompok oposisi Suriah terhadap pemerintahan Assad, tiba-tiba situs WikiLeaks yang dimotori Julian Assange menerbitkan secara terbuka bocoran kabel rahasia diplomatik, yang menyebutkan Departemen Luar Negeri AS secara diam-diam telah mendanai kelompok oposisi yang jumlahnya sekitar 6 juta dolar AS sejak 2006.
Bahkan bantuan dana terhadap kelompok-kelompok oposisi tersebut sudah berlangsung sejak pemerintahan George W Bush pada 2005. Dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Barrack Obama. Bahkan pada 2010, Obama menguatkan sanksi yang dikeluarkan Bush terhadap Suriah dan menuduh Bashar mendukung terorisme.
Secara material, boleh jadi jumlah bantuan sebesar 6 juta dolar AS itu tidak bisa dikatakan sangat besar. Namun setidaknya hal itu membuktikan bahwa secara nyata AS memang berada pada posisi mendukung kelompok-kelompok oposisi menggulingkan Assad atas nama menegakkan demokrasi dan keadilan. Bahkan Obama tegas-tegas menilai keberadaan SNC sebagai sangat representative mewakili rakyat Suriah.
Maka itu, ketika gerakan menggulingkan Assad melalui skenari Arab Spring ala Mesir dan Tunasia gagal dilancarkan oleh AS, disebabkan arus gerakan massa ternyata tidak sekuat arus dukungan masyarakat Suriah terhadap Presiden Assad, maka skala gerakan ditingkatkan dari Gerakan Massa pro demokrasi, ke arah perang saudara. Sehingga mau tidak mau, AS membantu terbentuknya kelompok-kelompok bersenjata sebagai simpul perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Assad.
Pada perkembanganya kemudian, Perlawanan bersenjata yang dilakukan oposisi Suriah mengerucut seiring dengan terbentuknya The Free Syrian Army atau Tentara Pembebasan Suriah (FSA). FSA kini menjadi kelompok oposisi bersenjata utama, yang berintikan para milisi. Adapun FSA sendiri secara resmi dibentuk pada 29 Juli 2011.
FSA beroperasi di seluruh Suriah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah barat laut, pasukan FSA aktif di Idlib dan Aleppo. Sementara di pusat, mereka aktif di Homs, Hama, dan Rastan. Untuk wilayah pesisir, FSA beroperasi di sekitar Latakia. Di selatan mereka aktif di Dara’a dan Houran, wilayah timur di Dayr al-Zawr dan Abu Kamal.
Dan kini, operasi FSA sudah mulai merambah sejumlah area di Damaskus, Ibukota Suriah. Konsentrasi besar-besaran pasukan FSA juga mulai nampak di kawasan pusat seperti Homs, Hama dan sekitarnya. Tak kurang dari sepuluh batalyon tempur aktif di sana.
Dari serangkaian fakta-fakta tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa antara SNC dan FSA, merupakan dua kelompok yang berbeda dalam taktik namun satu tujuan: Menumbangkan pemerintahan Assad.
Dan upaya AS, Inggris dan NATO, sejatinya mulai benar-benar diintensifkan sejak 2011 lalu. Sebab pada 2011 ini pula, badan intelijen AS, Cia, melaporkan kepada Kongres bahwa Suriah telah memiliki senjata kimia selama bertahun-tahun. Jelas bahwa AS menerapkan cara persis ketika menjelang menginvasi Irak, dengan dalih yang sama, yaitu karena Pemerintahan Irak Saddam Hussein memiliki senjata biologis.
Tentu saja ini hanya dalih pihak AS belaka, tapi ini membuktikan bahwa Suriah memang telah ditetapkan sebagai target untuk dikuasai baik melalui sarana non-militer, seperti gerakan massa ala Arab Spring di Mesir dan Tunisia, atau melalui sarana kemiliteran seperti Perang Saudara yang masih berlangsung hingga sekarang.
Salah satu nilai strategis Suriah secara geopolitik adalah kandungan sumberdaya alamnya, khususnya cadangan gas alamnya. Bagi AS dan Inggris maupun sekutu-sekutunya di eropa barat maupun di Timur-Tengah, penguasaan atas cadangan gas alam Suriah bukan saja penting bagi masa depan mereka. Melainkan juga melihat bahayanya Rusia dan Cina, sebagai pesaing-pesaing utama dalam persaingan global di berbagai kawasan dunia.
Apalagi fakta bahwa Rusia saat ini merupakan produsen gas alam yang juga patut diperhitungkan di dunia internasional. Sementara Cina dan Uni Eropa, merupakan konsumen gas alam yang tentunya di masa depan, akan menjadi ajang perebutan antara AS dan Rusia.
Pada saat ini, menyadari kenyataan bahwa Rusia dan Cina lebih sehaluan dengan Suriah dalam menyikapi berbagai masalah-masalah strategis di Timur Tengah, tentunya amat mengkhawatirkan AS, Inggris dan sekutu-sekutu strategisnya baik di Eropa maupun di kalangan negara-negara Islam di Timur Tengah itu sendiri.
Apalagi sejak Juli 2011, CNN sempat melansir berita bahwa telah tercapai kesepakatan antara Suriah, Iran dan Irak, dalam pembangunan pipa gas alam. Apa yang menarikd dari berita singkat tersebut? Ternyata, Pipa raksasa yang menelan biaya 10 miliar dolar AS dengan masa pengerjaan selama tiga tahun itu, akan membentang dari pelabuhan Assalouyeh (dekat ladang gas alam terbesar Iran, South Pars) hingga Damaskus (Suriah) melewati sebagian wilayah Irak.
Iran dinyatakan akan mengembangkan pipa tersebut hingga pelabuhan Mediterania, Lebanon, sebagai pintu gerbang ke pasar Eropa. Dalam kesepakatan tersebut, Suriah dan Irak bisa membeli gas alam Iran yang diproduksi di South Pars. Untuk diketahui, South Pars adalah ladang gas alam terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 51 triliun meter kubik.
Dari kesepakatan proyek pipa gas alam tersebut, terungkap bahwa Qatar yang notabene merupakan negara satelit AS dan Inggris di Timur Tengah, sekaligus musuh bebuyutan Iran, mulai merasa terancam. Mengapa? Karena secara geografis, ladang gas tersebut terletak di wilayah perairan dua negara; Iran dan Qatar. Iran menguasai 9.700 kilometer persegi, sedangkan Qatar menguasai sekitar enam ribu kilometer persegi dari total luas ladang.
Lebih daripada itu, Qatar pada dasarnya punya motif-motif tersendiri, yang tentunya menolak kerjasama atas dasar skema kesepakatan Iran-Irak-Suriah. Karena sempat berkembang informasi bahwa Qatar sudah punya rencana sendiri terkait pengelolaan gas alam di South Pars, sehingga menolak bergabung dalam jalur pipa gas alam Iran-Irak-Suriah dengan Lebanon sebagai pintu gerbang.
Qatar nampaknya lebih senang bekerjasama dengan Turki, dengan menggunakan jalur Turki sebagai pintu gerbang ke pasar Eropa. Selain membangun jalur Turki, Qatar juga disebut punya skenario alternatif dengan menggunakan Yordania sebagai pintu gerbang ke Eropa.
Informasi ini nampaknya sama sekali bukan khayalan atau fiksi, tapi nyata adanya. Menurut analis terkemuka Asia Times Pepe Escpbar, saat ini Qatar sedang mengupayakan ekspor gas raksasa lewat Aqaba di Teluk Yordan. Sehingga bukan tidak mungkin suatu saat Qatar akan memanfaatkan gerakan perlawanan Ikhwanul Muslimin di Yordania untuk mengancam pemerintah kerajaan.
Maka masuk akal, jika dari awal Qatar dipandang oleh pihak pemerintahan Suriah sebagai salah satu penyuplai utama pasukan oposisi di Suriah, yang tentunya terkait dengan FSA. Karena seperti halnya prediksi Escobar, karena tujuan utama di balik konflik bersenjata yang berlarut-larut di Suriah, adalah untuk menggulingkan pemerintahan Assad.
“Jika Ikhwanul Muslimin dengan dukungan Qatar mampu menggulingkan rezim Assad, maka pipa gas alam Qatar akan segera berdiri dan itu akan mempermudah ekstensi pipa tersebut ke Turki,begitu analisis Pepe Escobar.”
Hanya saja, dengan keterlibatan aktif Rusia mendukung penuh pemerintahan Assad dan militer Suriah untuk menggempur basis-basis kekuatan bersenjata kelompok oposisi, nampaknya telah menciptakan keseimbangan baru di Suriah, sehingga AS dan NATO, gagal untuk mengarahkan situasi dan kondisi di Suriah yang sejalan dengan keinginan dan kepentingannya.
Begitulah. Nampaknya Suriah telah menjadi ajang perebutan penguasaan geopolitik khususnya dalam bisnis gas alam. terlihat jelas berada di balik konflik bersenjata yang berlarut-laruh di Suriah. Yang mana tujuan utama Qatar adalah menggagalkan proyek pipa kerjasama Iran-Irak-Suriah senilai 10 miliar dolar AS.
Jika bagi Qatar dan Turki, menggagalkan skema kerjasama Iran-Irak-Suriah dalam proyek gas alam sekadar sebagai pertaruhan ekonomi, sedangkan bagi AS dan sekutu-sekutu Baratnya, menggagalkan proyek gas alam tersebut merupakan pertaruhan geopolitik dan geostrategis. Bukan sekadar pertaruhan di bidang ekonomi.
Dengan begitu, maka sangatlah masuk akal ketika mata-rantai Arab Saudi-Turki-Qatar dengan dukungan penuh secara tidak langsung dari AS, Inggris dan NATO, tidak menginginkan adanya penyelesaian perdamaian di Suriah, jika tidak disertai tergusurnya Assad dan para pendukungnya dari tampuk kekuasaan.
Penulis: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments
