Memang benar bahwa kekuatan ekonomi, politik dan militer adalah sumber kekuatan nasional suatu negara (National Power). Namun dapat dilihat juga bahwa dunia ini berisi lebih banyak wilayah lautan dibanding daratan.
Maka tidak heran, banyak negara sadar akan potensi kelautan sebagai kekuatan nasional yang potensial, baik digunakan sebagai alat mengeruk keuntungan secara ekonomi, sebagai kemampuan politik, maupun sebagai alat mempertahankan keamanan negara guna menggapai kepentingan nasional. Hal ini sebangun dengan pertemuan antara Cina dan India baru-baru ini.
Dilansir dari website resmi kementerian luar negeri Cina, kedua negara ini menggelar pertemuan guna berdialog membahas isu kemaritiman yang digelar di New Delhi pada 4 Februari lalu.
Asisten menteri luar negeri Cina, Kong Xuanyou dan direktur keamanan nasional kementerian luar negeri India, Amandeep Singh Gill sepakat untuk kerja sama keamanan maritim dalam berbagai ruang lingkup semisal, pertukaran prajurit angkatan laut AL.
Sudah barang tentu, kerja sama ini akan menarik jikalau terlebih dulu menelususri politik kelautan (Ocean Policy) masing-masing negara.
Politik Kelautan
Sebelum itu, alangkah baiknya mengetahui dulu mengenai politik kelautan itu sendiri. Istilah politik kelautan pertama kali dipergunakan oleh Peter Polomka melalui bukunya Ocean Politics in Southeast Asia yang diterbitkan pada tahun 1978. Ketika itu sedang berlangsung konvensi hukum Laut ke-III yang diselenggarakan oleh PBB (1974-1982).
Menurutnya, dewasa ini lautan menjadi pusat perhatian dari negara-negara bangsa (nation states) dan perusahaan transnasional untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Eksploitasi lautan oleh berbagai pihak telah menimbulkan berbagai masalah kontemporer seperti masalah politik,hukum,ekonomi,lingkungan dan teknologi. Lebih dari itu, Lautan telah dijadikan sebagai isu dasar dalam saling ketergantungan antarnegara, serta stabilitas dan kemakmuran global dalam jangka panjang. (Polomka, 1978).
Politik Kelautan Cina
Terlepas dari Maritime Oriented masa kepemimpinan Xi Jin Ping, sejak masa lampau Cina dikenal sebagai negara daratan berdasarkan Budaya Sungai Kuning dengan ciri-ciri tertutup, konservatif, berorientasi ke dalam, autarki yang berbasiskan pertanian. Perhatian Cina terhadap laut dalam sejarahnya hanya diketahui melalui ekspedisi lautan oleh Laksamana Cheng Ho ke Laut Cina Selatan pada Dinasti Ming.
Namun, diakhir rezim Mao Tse Tung, dan diawali rezim Deng Xiao Ping, Cina mulai membangun kekuatan Laut-nya. Kala itu, menurut You Ji (pengamat politik kelautan Cina), terdapat empat kepentingan maritim nasional Cina, yakni :
- Untuk melindungi kedaulatan teritorial Cina yang sudah diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982, seperti Laut Teritorial 12 mil di sepanjang pantai yang panjangnya 18.000km dari Utara ke Selatan (ZEE yang meliputi luas 3 juta km2 di Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan dan Laut Kuning.
- Untuk melindungi ke-13 provinsi(dari Liaoning di Utara sampai Guangdong di Selatan) di sepanjang pantai yang telah menyumbang 70% GDP Cina dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata dua digit selama dua warsa terakhir.
- Untuk melindungi sumber daya laut yang memiliki sumber daya mineral sebanyak 8 miliar ton, sehingga pada tahun 2000 Cina sudah dapat memproduksi minyak mentah di lepas pantainya sebanyak 500 juta ton.
- Untuk melindungi SLOC’s bagi keamanan 90% perdagangan internasionalnya melalui laut sebanyak 500 juta ton pada tahun 2000, baik yang dibawa oleh kapal 100 kapal asing dalam sehari. (Dam, 2010)
Dalam ke-empat poin diatas hal itu telah menunjukkan bahwa Cina menaruh matra laut sebagai prioritas kekuatan nasional-nya.
Politik Kelautan India
Visi maritim India abad 21 mencakup wilayah dari teluk Persia sampai ke selat Malaka. Sejatinya, India bukanlah sebuah negara kepulauan melainkan adalah sebuah negara pantai yang memang wilayah daratannya dikelilingi oleh laut yaitu lautan India. Panjang pantainya mencapai 4660 mil, (7500 km) berarti memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan suatu kekuatan maritim.
India sangat menyadari konfigurasi dan kondisi geografisnya sehingga mengembangkan visi maritim yang kuat untuk membangun dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari posisinya tersebut. Selain itu, keberadaan samudera India pun menjadi prioritas bagi kebijakan politik kelautannya (fkpmaritim.org).
Menimbang politk kelautan kedua negara tersebut, dapat dikatakan bahwa dialog maritim yang dilakukan kedua negara menurut saya bukan sekedar kesepakatan meyangkut pertukaran prajurit AL saja. Bisa saja bagi Cina, dialog yang berujung kerja sama maritim ini dimaksudkan guna memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dalam konteks isu kemanan maritim. Sedangkan bagi India, kerja sama maritim ini diharapkan dapat menjadi jembatan kepentingan nasional India di samudera India.
Penulis: Rohman Wibowo, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial-Politik jurusan Hubungan Internasional, Universitas Nasional
Facebook Comments
