Linda Rahmawati, peneliti di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD), Jakarta
Bertempat di kantor ormas perburuhan di Jakarta yang tercatat dalam sejarah selalu memberikan “perlawanan” terhadap Orde Baru, ormas perburuhan tersebut mendeklarasikan Majelis Rakyat Indonesia (MARI) tanggal 12 November 2013. Dalam acara tersebut, salah seorang inisiator MARI mengatakan, revolusi merupakan alternatif untuk memperbaiki negara, oleh karena itu mahasiswa dan buruh untuk mencetuskan revolusi. Pihaknya mengklaim, elemen buruh yang mendukung revolusi antara lain SBSI, KSPI, KASBI, SP POI, sedangkan dari elemen kemahasiswaan antara lain HMI, PMII, GMNI, GMKI dan PMKRI.
Sedangkan salah seorang panitia pelaksana mengatakan kepada kalangan aktivis bahwa MARI awalnya dibentuk pada 1996 yang dihadiri tokoh-tokoh nasional. Menurutnya, MARI masih diperlukan untuk menyusun langkah terakhir mengatasi kondisi bangsa yang memprihatinkan.
Sementara itu, deklarasi MARI berisi antara lain, pada Juni 1996 berbagai elemen massa dan tokoh-tokoh mendeklarasikan MARI dengan tujuan melakukan reformasi yang diawali dengan 4 tuntutan rakyat yakni naikkan upah/gaji, turunkan harga, laksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta tegakkan hukum/keadilan dan berantas korupsi. Namun ternyata perjalanan reformasi gagal mewujudkan cita-cita reformasi. Untuk itu, perlu mengaktifkan kembali MARI dengan tujuan mewujudkan welfarestate (negara kesejahteraan) sebagai proklamasi yang dicita-citakan rakyat Indonesia.
Sedangkan program kerja MARI antara lain melakukan revolusi rakyat untuk mendesak KPK melaksanakan tugasnya memberantas korupsi dan memberhentikan SBY dari jabatan Presiden, serta membentuk pemerintahan yang bersih yang memprioritaskan kenaikan gaji PNS/TNI.
Menurut catatan salah seorang mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN, red), salah seorang inisiator MARI tersebut adalah tokoh buruh yang beraliran progresif dan anti kemapanan, sehingga secara teoritis dapat dinilai beraliran kiri. Pada masa Orde Baru ia sempat memimpin aksi mogok buruh di daerah Sumatera Utara yang membawa ia diadili dan dipenjara. Dalam penjara, si tokoh ini menulis buku yang nadanya ajakan melakukan aksi revolusioner menumbangkan Presiden saat ini, Pak Harto.
Ide dan Gerakan Usang
Pendeklarasian MARI sebenarnya dapat dinilai sebagai ide dan gerakan yang sudah usang karena tidak mempunyai “proportional response” yang clear dan mencerahkan. Menurut catatan penulis, sekarang ini banyak tokoh parpol ataupun tokoh dari kalangan civil society dan perburuhan yang ramai-ramai mendirikan parpol atau bergabung dengan parpol pada awal reformasi, untuk mencitrakan dirinya sebagai politikus yang berwajah moderat, walaupun tidak dapat dipungkiri banyak kalangan menduga aktivitas tersebut dilakukan untuk mendapatkan “impian politik” dalam bentuk keuntungan politis (jabatan Menteri misalnya) ataupun kepentingan ekonomis.
Ternyata kelahiran era reformasi juga dirasakan oleh berbagai tokoh tersebut belum memberikan “kue yang nikmat” kepada dirinya, alias belum dapat mewujudkan atau merealisasikan ambisi politiknya, sehingga aktivitas para tokoh ini mulai memudar sehingga perlu terobosan politik yang baru untuk mendongkrak kembali pencitraannya yang meredup tersebut.
Kondisi era reformasi yang kurang menguntungkan bagi sejumlah kalangan, telah mendorong ambisi dan karakter beberapa tokoh tersebut kambuh lagi, karena mereka melihat beberapa trend perkembangan yang mengesankan Indonesia sedang dalam proses menuju situasi baru yang belum jelas. Kondisi ini memicu atau merangsang mereka melakukan sejumlah manuver, bahkan karena terlalu kebablasan malah menjadi “keblinger atau tidak karuan”.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri memang beberapa kecenderungan perkembangan akhir-akhir ini yang perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan tersendiri antara lain : pertama, berakan buruh nampak ada bobot politiknya, sehingga berbagai tuntutannya dipenuhi seperti tuntutan 1 Mei sebagai hari libur nasional, sehingga gerakan buruh tidak disepelekan, tuntutan kenaikan gaji buruh menjadi agenda pegusaha dan pemerintah, dunia politik tidak siap menanggapi aksi-aksi buruh, seperti terlihat dalam aksi mogok tanggal 28-30 Oktober 2013 yang baru lalu tidak satupun parpol tampil dengan konsepsi pemecahannya.
Kedua, isyu reformasi gagal dan rakyat semakin menderita terasa kuat berkembang.
Ketiga, belum ada kader pemimpin nasional yang nampak mumpuni bakal tampil, bahkan berbagai kalangan juga meragukan tokoh-tokoh populis yang semakin sering “blusukan” apakah benar-benar dapat diandalkan sebagai pemimpin nasional, karena dinamika perkembangan global yang diyakini banyak kalangan belum sepenuhnya dipahami tokoh yang sering “blusukan” tersebut.
Keempat, parpol sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan peranannya oleh masyarakat, sementara itu Pemilu dan Pilpres 2014 tidak memberikan harapan akan mendatangkan situasi dan kondisi yang lebih aik, bahkan sebaliknya berbagai kekhawatiran telah terbayang dalam berbagai prediksi.
Kelima, last but not least, masa depan NKRI semakin rawan, khususnya dengan situasi Aceh dan Papua yang semakin menggambarkan banyaknya kelemahan.
Memang sekarang ini banyak orang yang mengklaim dirinya adalah tokoh yang paling tepat dipilih sebagai Presiden untuk menyelesaikan masalah Indonesia, namun ternyata sebenarnya tanpa diketahui oleh masyarakat luas sebenarnya tokoh-tokoh yang sudah berkoar-koar tersebut sama sekali bukan tokoh yang berbobot tinggi dan berderajat nasonal yang pantas diperhitungkan bagi situasi masa depan dalam konteks nasional, bahkan sejumlah tokoh yang mengeksplorasi kegiatan kaum buruh malah dapat menambah terciptanya kericuhan lokal di sektor perburuhan. Paling tidak masuknya pikiran-pikiran politis radikal dalam gerakan buruh dapat berkembang.
Oleh karena itu, perlu tampil tokoh yang mampu mengendalikan sektor perburuhan sebagai sebagai komponen perekonomian yang penting, dimana portolio Menteri Tenaga Kerja benar-benar diserahkan kepada tokoh yang mampu, bukan sekedar alokasi pembagian kursi kabinet semata.
