(Catatan Abubakar Bamuzaham, salah seorang peserta Seminar Terbatas GFI tentang Kebijakan AS terhadap Korea Utara dan Dampaknya Bagi Indonesia)
Menarik untuk dibahas kembali hasil dari Seminar terbatas yang bertajuk “Membaca Kebijakan AS terhadap Korea Utara dan Dampaknya bagi Indonesia, yang digelar oleh Global Future Institute pada 9 November 2017, yang telah menghasilkan beberapa simpul-simpul strategis tentang wacana ketegangan di Semenanjung Korea.
Seminar yang dihadiri beberapa perwakilan lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Pertahanan RI, Anggota DPR-RI Komisi I bidang luar negeri dan pertahanan ini diantaranya menghasilkan sebuah kata sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang sebagi Leading Power yang mampu meredakan ketegangan di semenanjung Korea, mengingat politik luar negeri RI bebas dan aktif yang mengambil inspirasi dari Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 dan Gerakan Non-Blok 1961 di Beograd, Yugoslavia.
Namun tentunya ada beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki Indonesia agar bisa berperan sebagai the Leading Power yang secara aktif menawarkan solusi-solusi atau terobosan baru untuk meredam ketegangan antara Korea Utara dan AS, khususnya di Asia Pasifik.
Seminar terbatas yang juga dihadiri oleh pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Korea, dan mantan Diplomat senior dan mantan Wakil Duta Besar Rusia Nurrahman Oerip ini dalam kesempatan pemaparannya menyampaikan pesan bahwa perlu kiranya kita memahami kondisi Negara kita yang saat ini tengah mengalami ancaman bukan lagi ancaman perang Asimetris tetapi juga mengalami ancaman perang Hibrida (kombinasi antara serangan militer maupun Nir-Militer).
Sehingga diperlukan upaya super kehati-hatian Pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap diplomasi politik agar kita tidak terjebak masuk dalam perangkap persaingan global antara dua kutub. Dalam hal ini, persaingan global berebut pengaruh antara Amerika Serikat versus Cina di kawasan Asia Pasifik.
Namun pada bagian lain paparannya, Pak Nurrahman Oerip juga mengapresiasi Korea Utara, yang mana meskipun diembargo dan diisolasi oleh Dunia Internasional yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dari Blok Barat, namun tetap memiliki ketahanan nasional yang cukup kuat. Berkat rasa persatuan dan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Korea Utara.
Hendrajit sebagai peneliti senior di Global Future Institute juga mengingatkan agar pemerintah RI jangan terpancing oleh tekanan diplomatik pihak AS maupun Cina untuk melancarkan embargo ekonomi dan mengisolasi Korea Utara. Sebab dengan cara seperti itu, justru akan menguntungkan negara adikuasa untuk memanfaatkan Krisis Korea Utara sebagai alat politik untuk memainkan agenda strategisnya di kawasan Asia-Pasifik.
Memahami hal itu kiranya perlu upaya refleksi kembali akan identitas diri bangsa dan Negara kita agar mampu mengembangkan wacana Identitas diri bangsa dan Negara kita yang sesungguhnya di kancah forum Internasional. Apalagi dengan belajar dari Korea Utara, kuatnya rasa persatuan dan rasa nasionalisme, berarti ada sesuatu yang kokoh dan solid di dalam tubuh bangsa dan negara Korea Utara itu sendiri. Yaitu kuatnya jatidiri dan identitas diri bangsa. Di sinilah bangsa dan para pemimpinan nasional kita, jangan sungkan-sungkan untuk menyerap pelajaran dari Korea Utara.
Berbicara tentang identitas diri bangsa Indonesia maka tak bisa dilepaskan dari kajian tentang Sosio Culture masyarakat Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini Bangsa Indonesia telah ditakdirkan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim bahkan menjadi Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.
Sebagai bangsa yang besar, maka alangkah baiknya bila kita bertumpu dari potensi diri sendiri dengan mengedepankan potensi jati diri bangsa dan Negara kita sendiri, bukan berdasarkan rekomendasi bangsa lain yang tak memahami culture bangsa kita. Oleh karenanya potensi Islam ini patut menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dalam menentukan jati diri bangsa ini.
Namun tantangannya adalah negara-negara Adikuasa saat ini sangat phobia kepada Islam, karena skema yang sedang dibangun oleh Kekuatan-kekuatan global adidaya mengganggap Islam sebagai ancaman serius bagi Peradaban Kapitalisme mereka. Islam dipandang berbahaya baik sebagai musuh maupun kekuatannya secara spiritual maupun ideologis. Seperti yang telah di rekomendasikan oleh Samuel Huntington dalam bukunya Clash Civilation, bahwa Islam harus dilenyapkan dari muka bumi ini.
Menghadapi potensi Bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim ini, baik Kapitalisme Barat maupun Kapitalisme Timur telah sepakat satu kata bahwa Islam harus “dilenyapkan” sesuai rekomendasi Rand Corporation yang mengklasifikasikan Islam menjadi empat kelompok, yakni Islam Fundamentalis, Islam tradisionalis, Islam Modernis, dan Islam Sekuler.
Yang menjadi masalah bukan sekadar pembagian kelompoknya itu, tapi lanjutan dari rekomendasi untuk melenyapkan Islam dengan memecah belah umat Islam tersebut, Rand Corporation merekomedasikan agar membantu kelompok Islam tradisionalis dan menekan kelompok fundamentalis,” atau yang dikenal dengan istilah politik belah bambu.
Selanjutnya Support the modernists first (mendukung kelompok Modernis adalah utama) langkah ini ditempuh antara lain dengan pengucuran dana super besar untuk membentrokkan antar kelompok modern dan tradisional.
Menghadapi fenomena tersebut, maka seharusnya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Apakah pemerintah akan turut serta menjadi bagian dari Program Rand Corporation yang tentunya akan menjadi masalah besar bagi mayoritas masyarakat muslim Indonesia ataukah Pemerintah akan mencari solusi lain yang lebih bijaksana yang bertumpu kepada potensi mayoritas rakyatnya sendiri, dengan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila kita sendiri.
Perlu menjadi pertimbangan bahwa mengebiri potensi Islam dan tak menganggap Islam sebagai bagian dari hal yang perlu diperhatikan secara serius maka hakikatnya adalah mengebiri jati diri bangsa kita sendiri.
Sehingga yang perlu menjadi catatan adalah apabila kebijakan Negara ternyata secara latah turut mengikuti rekomendasi Rand Corporation dengan mengesampingkan Islam serta mengetrapkan kebijakan pro barat dalam menghadapi Islam, maka hal itu sama halnya kita telah terjebak dalam lingkaran salah satu kutub.
Adapun dampak buruk bagi kita dengan mengikuti secara latah program rekomendasi tersebut adalah, kita bukan hanya terjebak dalam perang asimetris tetapi menyulut perang hibrida kepada rakyat dan “memusuhi” anak bangsa kita sendiri. Dengan makna lain, serangan non-militer asing pada perkembangannya akan ditingkatkan derajat dan skalanya menjadi Perang Saudara yang sudah barang tentu akan bermuara pada terjadinya benturan bersenjata di kalangan anak-anak bangsa kita sendiri.
Kita tentunya tak ingin anak-anak bangsa menjadi korban adu domba perang Proxyi yang sejatinya merupakan agenda barat yang menggunakan pemerintah sebagai pemain pengganti negara barat untuk menekan rakyatnya sendiri.
Dari uraian tersebut maka semoga nantinya Pemerintah bisa menjadi Leading Power yang mampu mengambil jalan tengah terbaik dalam merealisasikan peran politik luar negeri bebas dan aktif. Terutama dalam ikut serta menciptakan terobosan-terobosan baru dalam menyelesaikan krisis di semenanjung Korea. Terutama konflik yang semakin menajam dan berpotensi mengarah pada perang terbuka antara Amerika Serikat versus Korea Utara.
Untuk itu, bangsa Indonesia berikut para elit pimpinan nasonal, harus terlebih dahulu memperkuat potensi diri kita sendiri, jatidir bangsa kita sendiri. Sebab ketika kita mengebiri potensi diri kita sendiri maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak bangsa kita sendiri.
Semua kembalinya kepada para pengambil keputusan di negeri ini, semoga keputusan yang diambil nantinya bukanlah keputusan berat sebelah yang justru akan mengorbankan anak-anak bangsa sendiri.
Mengingat sejarah bangsa dan negara ini sejak awalnya dibangun diatas pondasi berkat Rahmat Allah SWT, sehingga sangat sulit bagi kita menghindar dari hal ini.
Penulis merupakan pelaku usaha dan peminat geopolitik, tinggal di Solo, Jawa Tengah.
