Toni Ervianto, alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia
Menyikapi sejumlah permasalahan membelit yang dihadapi kalangan buruh dewasa ini serta menanti respons pemerintah yang cukup lambat dalam menjawab tuntutan buruh, maka kalangan gerakan buruh sekarang ini intens melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada pertengahan September 2012 untuk merealisasikan tiga isu sentral di kalangan buruh sekarang ini menjadi kenyataan yaitu dihapuskannya sistem outsourcing atau sistem kontrak, dihapuskannya sistem upah murah serta diberikannya jaminan sosial kepada buruh secara memadai. Bagaimanapun juga, apabila rencana unjuk rasa besar-besaran ini terlaksana, maka sangat dimungkinkan dapat menciptakan gangguan kamtibmas, serta berlanjutnya konsolidasi ini berpotensi memperkuat gerakan buruh ke depan.
Sejumlah organisasi buruh tetap melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam mempersatukan gerakan mereka, hal ini terindikasi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam yang menyatakan sudah menerima instruksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) untuk melakukan mogok kerja nasional secara serentak di 14 Kab/Kota di Indonesia pada pertengahan September 2012 yang akan difokuskan di Gedung Pemko dan DPRD Batam. Sebelumnya, di Jakarta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kepada wartawan berkali-kali menyatakan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan melakukan aksi unjuk rasa pada pertengahan September 2012 untuk menolak sistem outsourcing dan upah murah. Unjuk rasa akan diikuti massa dari KSPI, SPSI dan SBSI di 14 daerah antara lain, Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Semarang, Kendal, Mojokerto, Medan, Makassar dan Batam. Hal senada juga terlihat dari aktivitas SBSI 92 Kota Cimahi yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Kota Cimahi masih melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi unjuk rasa nasional satu juta buruh pada 14 s/d 15 September 2012 dalam rangka menuntut penghapusan outsourcing, upah murah, kenaikan UMK, kepastian jaminan sosial serta jaminan kesehatan buruh.
Upaya buruh untuk memperjuangkan tiga isu sentral diatas, juga memanfaatkan berbagai momentum yang ada termasuk salah satunya adalah momentum Hari Tani Nasional pada 24 September 2012, hal ini terindikasi dari adanya seruan terbuka Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI) Nasional yang berisi PPBI akan mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 24 September 2012 bertepatan dengan Hari Tani Nasional dengan memblokir jalan tol, mogok di pabrik dan menduduki kantor-kantor pemerintahan dalam rangka menolak upah murah dan menghapus outsourcing.
Langkah konsolidasi dan koordinasi gerakan buruh untuk mempersiapkan rencana unjuk rasa pertengahan September 2012 juga telah berlangsung sejak Juli yang pernah diadakan di Jakarta dan Bekasi (Jabar). Menurut informasi yang diperoleh redaksi dari kalangan buruh bahwa sekitar tanggal 29 Juli 2012 di daerah Tebet Dalam, Jakarta Selatan, telah berlangsung rapat dan pertemuan perwakilan organisasi buruh membahas rencana aksi nasional pada September 2012 dengan isu hapus outsourcing dan upah murah, dimana setting aksi akan dibuat chaos serta melakukan blokade jalan tol, dimana massa aksi diperkirakan sebanyak 15.000 orang.
Sebelumnya, tanggal 26 Juli 2012 di rumah salah seorang aktivis buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga berlangsung pertemuan aktivis buruh Jabodetabek dihadiri aktivis buruh terutama yang berideologi “kiri” dalam rangka membahas berbagai agenda antara lain, rencana aksi nasional pada September 2012 dengan isu hapuskan outsourcing, tolak upah murah dan nasionalisasi aset perusahaan tambang milik asing untuk kepentingan rakyat. Selain itu, menurut informasi yang disampaikan salah seorang aktivis buruh kepada redaksi bahwa kalangan buruh juga mempersiapkan langkah pelatihan advokasi buruh.
Yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini adalah apakah rencana aksi unjuk rasa buruh tersebut benar-benar “murni” untuk memperjuangkan aspirasi buruh terhadap tiga isu sentral yang mereka perjuangkan selama ini, ataukah aksi unjuk rasa buruh untuk berpotensi untuk dipolitisasi kepentingan tertentu dengan menunggangi aksi tersebut.
Salah seorang aktivis mahasiswa yang juga lama bergelut dalam bidang perburuhan pernah menyatakan kepada redaksi bahwa upaya mempolitisir rencana aksi unjuk rasa buruh juga telah dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan dengan mengangkat sejumlah isu tambahan diluar isu yang diperjuangkan buruh seperti isu Bank Century ataupun isu korupsi lainnya. Bahkan, mengingat rencana aksi unjuk rasa buruh tersebut “tidak jauh” dengan agenda pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 20 September 2012, maka informasi yang diterima redaksi bahwa ada kelompok kepentingan lainnya di Jakarta yang juga akan “mendompleng” gerakan aksi buruh tersebut dengan membawa isu “bahaya Kuningisasi” sebuah isu yang masih samar-samar apakah terkait dengan etnis tertentu atau parpol tertentu. Aparat penegak hukum, aparat keamanan apalagi aparat intelijen perlu “mengendus” isu ini sedini mungkin agar tidak menimbulkan ancaman kedepan.
Hal senada juga disampaikan salah seorang aktivis mahasiswa yang juga bergelut di bidang perburuhan di Sulawesi Tengah yang menyatakan menyatakan rencana pemogokan nasional buruh pada pertengahan September 2012 kemungkinan besar tidak akan diikuti oleh gerakan buruh di Sulawesi Tengah, karena gerakan buruh di Jakarta pada umumnya bersifat politis dan kelompok yang sering menyuarakan kepentingan buruh adalah kelompok kiri.
Terlepas atau terkait dengan rencana aksi unjuk rasa buruh pada pertengahan September 2012, informasi menarik yang diterima redaksi dari salah seorang aktivis bahwa tanggal 24 Agustus 2012 di Gedung Pertemuan Wisma Pelaut, Kelurahan Pakadodadan, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, juga telah berlangsung pertemuan antara pengurus organisasi buruh asing dari Belanda dan Belgia dengan sebuah organisasi buruh di Bitung. Dalam kesempatan tersebut, pengurus organisasi buruh dari Belanda dan Belgia tersebut menyatakan situasi dan kondisi masalah perburuhan di Indonesia, masih banyak yang harus diadopsi dari Eropa. Dalam kesempatan ini, Redaksi ingin menggarisbawahi bahwa orang asing atau kepentingan asing tidak menutup kemungkinan berada dibelakang gerakan buruh di Indonesia.
Konsolidasi yang terjadi diantara berbagai gerakan atau organisasi buruh mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki kesamaan agenda perjuangan saat ini yaitu menghapus sistem outsourcing, upah murah dan kurang adanya jaminan sosial yang selama ini merupakan isu sentral dalam gerakan perburuhan di Indonesia. Untuk merealisasikan agenda ini, mereka merencanakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada pertengahan September 2012 dengan cara memblokade jalan tol, mogok di pabrik dan menduduki kantor-kantor pemerintahan.
Walaupun kelompok buruh sangat menginginkan terjadinya unjuk rasa yang besar dan masif, namun diperkirakan unjuk rasa tersebut tidak akan diikuti massa yang cukup signifikan, terutama apabila upaya dialog dan penggalangan terhadap buruh dilakukan jauh hari sebelumnya.
Dalam kolom analisis ini perlu ditegaskan bahwa sekarang ini dipandang sangat penting adanya upaya dan solusi untuk menyelesaikan masalah outsourcing, pengupahan dan jaminan sosial dalam rangka meredam aksi buruh anarkis. Oleh karena itu, melalui kolom analisis ini, ingin ditegaskan bahwa kita semua perlu mendorong dan mendukung upaya Kemenakertrans dalam menurunkan tim negosiasi untuk bertemu dan berdialog dengan para serikat pekerja/buruh di beberapa daerah.
Mendorong dan mendukung upaya Kemenakertrans menyiapkan aturan baru dan melakukan moratorium izin baru perusahaan outsourcing. Mendorong dan mendukung upaya Kemenakertrans yang telah menyempurnakan Permenakertrans terkait dengan penambahan jumlah jenis kebutuhan KHL dari 46 menjadi 60 jenis KHL. Mendorong dan mendukung upaya Kemenakertrans bersama instansi terkait lainnya menyelesaikan Perpres dan PP menyangkut iuran jaminan sosial, sesuai amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Last but not least, aparat keamanan khususnya aparat intelijen baik di Pusat maupun di daerah seperti Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) perlu terus memonitor perkembangan rencana aksi unjuk rasa pertengahan September 2012.
