Yudistira Darmawan W, Peneliti pada Kajian Stratejik Pertahanan Sipil
Mencermati pemberitaan media massa terkait dominasi ibu Ani Yudhoyono terhadap kebijakan negara menjadi hal yang menarik sekaligus menggelitik. Disadari bahwa di era modernisasi ini peran teknologi menjadi sangat dominan. Untuk menyebarluaskan dan mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia menjadi hal yang mudah dan cepat, salah satunya internet atau media sosial. Hanya perlu menunggu waktu sedikit berbagai informasi yang diinginkan akan segera muncul. Namun demikian, tidak semua informasi yang di peroleh dari media sosial 100 persen dapat dipercaya kebenarannya. Ada beberapa informasi dari media sosial yang dibuat mengandung propaganda, doktrinal dan menyesatkan, dengan tujuan disintegrasi hingga penjajahan gaya baru.
Terkait pemberitaan di media massa atas informasi yang di bocorkan oleh Wikileaks mengeni dominasi Ibu Ani Yudhoyono, kiranya masyarakat Indonesia perlu mempelajarinya lebih dalam lagi. Tidak semua informasi yang di peroleh dari luar negeri dapat di percaya. Australia telah berani mengkhinati persaudaraan (hubungan bilateral), mengganggu kedaulatan negara dengan melakukan penyadapan terhadap para pejabat negara dan politisi Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pasca terbongkarnya aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadapa kedaulatan Indonesia. Hubungan kedua negara menjadi merenggang. PM Australia, Tony Abbott pun di anggap tidak jantan untuk meminta maaf terhadap seluruh bangsa Indonesia. celakanya, salah satu anggota parlemen Australia justru menyerang Indonesia dengan mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia mirip bintang porno, bahkan Abbot mengatakan akan tetap terus menyadap Indonesia. Hal ini tentu sangat melecehkan. Kala itu, para pejabat negara meminta sikap Abbott yang tegas dalam dua hari ini. Bila Pemerintah Australia tidak menyampaikan sikap resmi, maka dipastikan Indonesia meninggalkan dan melupakan Australia. Alih, alih meminta maaf, Australia justru memperkeruh suasana dengan menyebarkan isu yang belum dapat di percaya kebenarannya.
Australia sepertinya sangat mengetahui bahwa saat ini stabiltas politik Indonesia sedang tidak baik, salah satunya disebabkan karena menjelang pemilu 2014 dan bisa jadi ini adalah salah satu metode Australia untuk memecah belah bangsa ini. Australia sepertinya paham benar bahwa Indonesia gemar berkonflik di dalam negeri sendiri. Mudah di permainkan dengan opini-opini yang belum jelas kebenarannnya. sehingga, sangat mudah bagi Australia untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari pembahasan tentang penyadapan ke dominasi berita bohong tentang dominasi Ibu Ani Yudhoyono.
Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali bahwa dirinya meragukan informasi yang dibocorkan Wikileaks mengenai Ibu Ani Yudhyono. Wikileaks menyebut, Ibu Negara Ani Yudhoyono mendominasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata, sejauh yang diketahui oleh Suryadharma Ali bahwa Ibu Ani tidak pernah ikut campur dalam berbagai pembahasan Kebijakan Negara. Saat rapat di bandara, daerah, dihadiri oleh seluruh Menteri, Ibu Ani dengan santun meningggalkan ruangan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang dibocorkan oleh WikiLeaks bahwa keputusan Australia untuk melakukan penyadapan karena Ibu Ani adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya Presiden untuk setiap masalah dan ketika presiden memasuki pertengahan periode kepemimpinannya, dia semakin mengikuti istrinya. Ibu negara Indonesia telah meningkatkan pengaruhnya di istana dan menjadi penasehat utama presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Penyadapan terhadap Ibu Ani tahun 2009 lalu didukung penuh oleh jajaran kabinet dan Perdana Menteri Kevin Rudd.
Seperti yang di beritakan oleh VoA (Voice Of America) bahwa Komitmen Perdana Menteri Australia adalah di masa depan Australia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia. Tetapi sepertinya hal itu hanya bual belaka. Australia justru menyebarkan isu propaganda lain yang mampu memperkeruh suasana hubungan kedua negara. Isu propaganda yang tidak dapat di percaya kevaliditasnnya. Untuk itu, kiranya perang informasi harus disikapi secara bijak. Masyarakat Indonesia jangan sampai mau dipermainkan oleh Australia untuk kesekian kalinya. Australia sudah pernah mengkhianati bangsa ini, maka tidak sulit bagi mereka untuk melakukannya kembali untuk kedua atau ketiga kalinya. Tergantung masyarakat Indonesia mengambil hikmah dari tindakan-tindakan mereka terdahulu.
