Republik Vanuatu berada di kawasan Pasifik Selatan, 1750 km dari pantai timur Australia. Sebelum diproklamirkan sebagai negara merdeka pada 1980, Vanuatu yang sebelum merdeka bernama New Hebrides, merupakan negara jajahan Inggris dan Prancis. Bahkan setelah merdeka sekalipun, Vanuati masih berada dalam orbit pengaruh Inggris maupun Prancis.
Dengan begitu, Australia dan Selandia Baru yang notabene merupakan sekutu Inggris, memberikan bantuan keuangan sejak awal Vanuatu merdeka. Pada 2005, entah apa yang jadi dasar pertimbangan, kerajaan Inggris menyatakan tidak lagi berkepentingan di kawasan Pasifik Selatan. Sehingga menghentikan bantuannya kepada Vanuatu.
Apapun alasan dan pertimbangan Inggris, pada 2010 Republik Rakyat Cina mulai mengembangkan hubungan kerjasama dengan negara-negara Oceania, seiring menurunnya bantuan keuangan negara-negara blok Barat terhadap negara-negara kawasan Pasifik.
Maka dimulailah manuver ekonomi Cina di Vanuatu melalui tebar hibah dan investasi melalui bantuan Cina untuk pembangunan ekonomi Vanuatu. Yang mana dana bantuan itu berupa loan atau hibah, dan tidak perlu dikembalikan seperti layaknya negara yang berutang pada negara lain.
Memang benar AS sempat juga berupaya memperkuat pengaruhnya melalui skema bantuan ekonomi The Millennium Challenge Corporation (MCC, Agency Bantuan Luar Negeri AS), begitu pula Selandia Baru. Namun nampaknya kedua negara tidak mampu menandingi “kemurah hatian” Cina.
Alhasil, pada 2018 bantuan Cina kepada Vanuatu total mencapai jumlah 243 juta dolar AS. Dua kali lipat lebih besar dibandingkan bantuan pemerintah AS. Jika kita telisik data utang luar negeri Vanuatu yang total berjumlah 440 juta dolar AS. Maka separuh dari total jumlah utang Vanuatu, berasal dari Cina.
Menariknya lagi, jumlah investasi Cina di Vanuatu pun semakin meningkat. Dalam hal ini, Cina memberi bantuan keuangan terkait proyek-proyek insfrastruktur berskala besar. Misal, proyek pemasangan jaringan telekomunikasi negara bernilai sekitar 37 juta dolar AS.
Serangkaian fakta-fakta tersebut, pada perkembangannya telah menggelisahkan Australia, sekutu Inggris yang secara geografis berdekatan dengan Vanuatu. Mengingat kedekatan geografisnya dengan pantai timur Australia, maka Vanuatu berada dalam zona keamanan/security zone Australia.
Selain itu, sebagai negara eks koloni Inggris, Vanuatu punya ikatan hubungan ekonomi dan kebudayaan dengan Australia. Sehingga Australia boleh dibilang merupakan mitra utama Vanuatu. Namun sekarang, nampaknya Australia baru menyadari betapa berbahayanya pengaruh Cina di Vanuatu. Dan sepertinya mulai menyesali mengapa sewaktu Cina gencar-gencarnya memberi bantuan ekonomi dan keuangan kepada Vanuatu, Australia sepertinya tidak peduli dengan negara di kawasan Pasifik Selatan tersebut. Kalau tidak salah, nilai investasi Australia di Vanuatu hanya sebesar 0,5 juta dolar AS, ketika Cina lagi gencar-gencarnya memberi bantuan investasi dan hibah. Dan patut dicatat, waktu itu Australia belum membayangkan Cina bakalan bangkit sebagai raksasa ekonomi yang ekspansif seperti sekarang.
Sehingga sekarang Australia merasa kehilangan kendali terhadap Vanuatu, oleh sebab semakin menguatnya pengaruh Cina di Vanuatu, dan negara-negara lainnya di Pasifik Selatan. Dengan demikian, Australia memandang menguatnya pengaruh Cina tidak lagi dilihat dalam perspektif ekonomi. Melainkan juga dipandang berpotensi sebagai ancaman militer.
Pada April 2018, beberapa media di Australia mewartakan bahwa Cina sedang berupaya membangun pangkalan militernya di Vanuatu. Dan sebagai tindak-lanjutnya, pemerintah Cina mengadakan negosiasi dengan pemerintah Vanuatu.
Meskipun sumber informasi yang dilansir beberapa media di Australian itu belum jelas, namun dengan tiada ayal mengundang reaksi keras dari Australia dan Selandia Baru. Bahkan beberapa politisi di AS. Tak kurang dari Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull, juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya pangkalan militer baru di Pasifik Selatan.
Menariknya, seperti juga kegelisahan beberapa komponen strategis bagnsa di Indonesia, sempat mencuat beberapa analisis mengenai kemungkinan Cina akan mengambil-alih pelabuhan terbesar kedua di Vanuatu, Luganville, yang berlokasi di kota terbesar kedua di Vanuatu, jika gagal mengembalikan utangnya kepada Cina.
Jika Cina berhasil menguasai pelabuhan Luganville, maka itu berarti kapal angkatan laut Cina dengan bebas bisa masuk, berlabuh maupun untuk perbaikan kapal, di perairan yang merupakan wilayah kedaulatan nasional Vanuatu. Hal ini, pada perkembanganya menciptakan prakondisi bagi Cina untuk membangun pangkalan militernya di Vanuatu.
Sebagaimana beberapa informasi yang dilansir media-media di Australia, Cina nampaknya berkeinginan membangun pangkalan militernya buat angkatan laut Cina di Luganville.
Baca Juga artikel dari Sofia Pale:
Will there be a Chinese Military Base in Vanuatu?
Sekadar informasi, Vanuatu merupakan salah satu negara yang ikutserta dalam prakarsa transportasi global Cina yaitu One Belt One Road (OBOR). Kabarnya Cina sudah mengeluarkan anggaran 100 juta dolar AS untuk perbaikan dan perluasan pelabuhan Luganville.
Bagi Australia yang lokasinya praktis berbatasan dengan Vanuatu, jelas sangat khawatir. Namun baik pihak Vanuatu maupun Cina, sama-sama membantah berita tersebut. Bahkan Cina menyebut itu sebagai hoax alias fake news. Benarkah itu hanya berita hoax?
Kalau merujuk pada modus operandi Cina di Afrika, kekhawatiran bakal dibangunnya pangkalan militer Cina di Vanuatu masuk akal juga. Di Djibouti, Afrika, pada 2017 Cina telah berhasil membangun pangkalan militernya di Djibouti tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bertahap Cina tidak sekadar memperluas pengaruh ekonominya, namun juga semakin memperkuat cengkraman militernya di berbagai kawasan dunia. Meskipun awalnya mungkin akan berdalih sekadar untuk mengamankan kepentingan bisnisnya.
Letak geografis Djibouti memang strategis, berada di pantai barat teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb, yang menuju Lautan Hindia dan Terusan Suez. Sehingga dari sudut pandang geopolitik Jalur Sutra sangatlah strategis, sebab merupakan salah satu rute maritim dari Asia ke Eropa. Sangat krusial bagi kepentingan perdagangan luar negeri Cina.
Dengan demikian, ketika Cina saat ini terlibat pertikaian wilayah perbatasan yang cukup tajam di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, selain perang dagang AS-Cina, Termasuk persaingan pengaruh antara AS dan Cina di Pasifik, maka menguasai pangkalan militer di Vanuatu, amatlah strategis bagi Cina. Sehingga kehadiran angkatan laut Cina di Pasifik akan menciptakan perubahan perimbangan kekuatan di Pasifik, yang menguntungkan Cina.
Indikasi ke arah kerjasama militer Vanuatu-Cina, nampaknya semakin menguat dengan kunjungan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai ke Beijing pada Mei 2019. Dan mengadakan pertemuan baik dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang.
Dalam pertemuan kedua negara ditegaskan pentingnya membangun kerjasama berdasarkan prinsip keseteraan, dan kedua negara bersepakat untuk membangun kemitraan strategis melalui berbagai cara dan peluang yang yang memungkinkan. Cina juga bersedia melanjutkan bantuannya kepada Vanuatu, dengan mengintegrasikan strategi pembangunannya dengan skema OBOR Cina.
Diolah oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute.
