Erik Prayitno, Penulis adalah Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu)
Setelah melakukan sidang paripurna di MPR untuk menentukan ketua MPR, Maimanah Umar selaku ketua sidang paripurna mengatakan hasil pemungutan suara calon pimpinan MPR periode 2014-2019 dimenangkan oleh paket B. Paket B yang diusung oleh Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara, sementara paket A yang diusung Koalisi Partai pendukung Jokowi JK memperoleh 330 suara. Satu suara lainnya abstain. Dengan ini maka Zulkifli Hasan yang diusung oleh koalisi merah putih resmi ditetapkan sebagai ketua MPR RI. Dengan terpilihnya ketua majelis tersebut maka sudah menjadi banyak perbincangan bahwa koalisi merah putih memenangkan bangku legeslatif.
Kondisi ini merupakan satu kondisi yang menjadi polemik bagi ganduhnya suasana di bangku legeslatif tersebut, melihat panasnya kompetisi politik antara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat sejak pemilu presiden juli lalu, hingga pada pemilihan ketua MPR saat ini menjadi sebuah pertimbangan dan kritis tersendiri bagi masyarakat luas. Bukan prmasalahan siapa pemimpin dan siapa ketua melainkan konflik kepemimpinan nantinya dalam menata negara ini. Kontribusi yang idealis yang diharapkan, namun melihat realita kompetitif yang terjadi pada dua belah pihak menjadiu kekhawatiran tersendiri. Namun, kedatipun demikian sebagai ketua terpilih dan partai politik yang sukses mengusung harus kembali pda dasar dan tujuan terbentuknya institusi tersebut. Para partai koalisi dan ketua terpilih harus memikirkan kepentingan kemaslahatan umat dengan tidak dipungkiri kepentingan klompok juga ada didalamnya, tetapi yang lebih substansialnya adalah bagaimana bertindak sebagaimana mestinya sebagai lembaga yang berkiprah untuk masyarakat banyak serta bangsa dan negara.
Kemudian dengan terpilihnya kepemimpinan di MPR yang baru kiranya tetap dapat menjalankan amanah Undang-Undang dengan objektifitas dan normative, serta ikut andil dalam pembangunan dan gagasan gagasan presiden untuk bangsa Indonesia, meski berbeda, meski competitor namun dalam membangun bangsa adalah amanah wajib bunda pertiwi, jadi sudah seyogyanya ketua MPR bekerjasama dengan Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi dalam negara ini. Bukan menjatuhkan, menghalangi atau saling bertolak belakang, melainkan berjalan bersama, dengan visi dan misi yang sesuai demi kemajuan bangsa. Presiden sebagai lembaga eksekutif menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, sementara MPR sebagai lembaga Legeslatif bicameral yang membantu manjalankan pemerintahan, memutuskan dan menetapkan undang-undang. Sehingga adanya relevansi antara lembaga lembaga yang ada di negara ini dengan mengesampingkan kepentingan kepentingan klompok.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga lembaga yang tidak lepas dari embel-embel rakyat , oleh sebab itu Rakyat juga harus andil dalam keputusan tersebut, dalam artian bukan hanya memilih melainkan setuju dan menerima dengan lapang dada ketua terpilih tanpa harus melakukan protes yang sifatnya profokatif, rakyat merupakan tampu utama berjalannya sebuah undang-undang dan sebuah system dalam pemerintahan, sehingga keputusan yang telah dimusyawarahkan diterima denga cara baik tentunya akan menjadi prestasi tersendiri bagi masyarakat Indonesia, artinya dengan menerima hasil keputusan paripurana artinya masyarakat juga siap menerima kepemimpinan dalam institusi tersebut.
Jadi dengan ditetapkannya ketua MPR saat ini diharapkan menjadi satu momentum untuk melangsungkan system pemerintahan Indonesia kedepan lebih baik, sebagai bukti persatuan dari keragaman, bukan perpecahan dari sebuah perbedaan. Dengan terpilihnya pemimpin dari lebaga-lembaga elit inbdonesia ini diharapkan mampu menjadikan bangsa Indonesia maju kedepan, jaya dan makmur sentosa, sesua dengan cita-cita pancasila dan undang-undang dsar negara sebagai falsafah dan dsar hokum bangsa Indonesia sejak lahir samapai dewasanya Indonesia di era reformasi dsan demokrasi ini.
Facebook Comments
