Kegagalan Swasembada Pangan Berpotensi Mengganggu Stabilitas Politik IranPolitik Iran

Oleh: Ade Maulana Yusuf, Direktur Riset dan Advokasi Ekologi Sosial Institute Indonesia (ESII) 

Iran saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Bukan lantaran timbul gejolak politik atau pergantian kekuasaan. Namun masalah rawan berlangsung di ranah pertanian.

Gagalnya Swasembada Pangan di Iran. Sekadar info, nilai tukar Rial yang anjlok ke angka 1,4 juta per dolar AS sebagai buntut dari krisis sumber daya air di wilayahnya. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup krusial bagi Teheran di bawah pimpinan Masoud Pezeshkian.

Narasi kedigdayaan yang selama puluhan tahun digaungkan oleh Negeri Para Mullah terhadap sanksi Barat jika melihat situasi dalam negeri saat ini rentan menjadi untuk jadi obyek studi yang tidak menyenangkan dari negara yang selama ini termasuk yang tidak sehaluan dengan haluan politik Iran,  apalagi  yang secara secara benderang memandang Iran sebagai negara musuh seperti AS dan beberapa negara Eropa Barat.

Banyak pekerjaan rumah seperti kebijakan swasembada pangan yang dilakukan secara prematur di wilayah semiarid telah menguras cadangan air strategis negara.  Kebijakan tersebut mengakibatkan terciptanya guncangan ekonomi, yang pada perkembangannya bisa berpotensi mengguncang stabilitas politik Teheran, dan Iran pada umumnya.

Obsesi Swasembada dan Eksploitasi Akuifer

Akar dari guncangan ekonomi Iran bermula didorong oleh ambisi para perancang kebijakan bidang pertanian untuk mewujudkan  kedaulatan pangan secara cepat dan tergesa-gesa guna membendung arus deras tekanan dunia internasional.

Pemerintah mendorong petani untuk menanam komoditas—boros air seperti gandum dan jagung di daerah-daerah yang secara ekologis tidak mendukung bagi perkembangan komoditas tersebut.

Untuk mempertahankan produksi, pemerintah memberikan subsidi listrik yang besar bagi pompa air tanah, yang kemudian memicu ledakan sumur bor dengan jumlah melebihi satu juta unit.

Analisis dari SpecialEurasia (November 2025) menunjukkan bahwa Iran telah mengonsumsi lebih dari 80% sumber daya air terbarukan, jauh melampaui ambang batas aman global sebesar 40%.

Eksploitasi ini mengakibatkan pengeringan akuifer permanen. Kemudian, hilangnya air tanah juga memicu land subsidence (penurunan muka tanah) yang mencapai 25–30 cm per tahun di wilayah lumbung pangan dan pinggiran Iran.

Krisis Pangan, Energi, dan Hiperinflasi

Membaca stabilitas nasional di Iran memang terjadi karena krisis pangan dan air yang pada gilirannya berhubungan erat secara langsung dengan kelumpuhan ekonomi nasional Iran.

Jatuhnya nilai Rial membuat impor teknologi irigasi modern menjadi mustahil bagi sektor swasta yang kini mulai gulung tikar. Di sisi lain, mengeringnya bendungan akibat kegagalan tata kelola air mengakibatkan produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) merosot tajam.

Kekurangan energi ini memaksa pemerintah mengambil langkah radikal dengan membakar Mazut (bahan bakar bermutu rendah) untuk mencegah pemadaman listrik total.

Langkah ini, mengutip dari berbagai laporan media internasional (Desember 2025), telah meningkatkan polusi udara ke level mematikan (AQI >200).

Rakyat Iran kini terhimpit dalam dilema, terlebih saat menghadapi lonjakan harga pangan akibat kegagalan panen dan hiperinflasi, atau menghirup udara beracun akibat krisis energi.

Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar—air, pangan murah, dan udara bersih—menjadi pemantik utama demonstrasi besar-besaran yang melanda Grand Bazaar hingga kota-kota lainnya.

Migrasi dan Krisis Kepercayaan

Kegagalan swasembada pangan juga memicu pergeseran demografis yang berbahaya bagi stabilitas Iran.Jutaan petani di Iran tengah terpaksa meninggalkan lahan mereka yang kini menjadi cracked desert, bermigrasi ke kota-kota pinggiran.

Para pengungsi dari dampak ekologis ini menambah beban ekonomi perkotaan dan menjadi kelompok paling vokal dalam menuntut perubahan politik.

Mengutip data dari Groundwater for Sustainable Development (Agustus 2025), kebijakan pemerintah untuk menutup sumur ilegal di tengah krisis justru dianggap sebagai tindakan represif oleh petani, bukan sebagai langkah konservasi.

Hal ini menunjukkan adanya defisit kepercayaan yang mendalam. Demonstrasi di akhir tahun 2025 bukan lagi protes tentang anjloknya ekonomi, aksi tersebut menandai akumulasi geramnya atas kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya air.

Krisis yang mengguncang Iran pada tahun 2025 adalah bukti nyata bahwa kedaulatan bangsa tidak bisa dibangun di atas pengorbanan alam.

SUMBER: EPAKegagalan swasembada pangan telah mengubah air menjadi instrumen konflik dan mengubah tanah menjadi liabilitas infrastruktur. Stabilitas politik Iran tidak akan bisa dipulihkan hanya dengan intervensi pasar uang atau represi keamanan.

Tanpa adanya reformasi hidrologis yang radikal dan de-eskalasi geopolitik untuk mengakhiri isolasi teknologi, Iran akan terus berada dalam siklus turbulensi yang pada akhirnya akan memaksa terjadinya redefinisi total atas kontrak sosial antara rakyat dan negara.

 Rujukan Pustaka

• Jurnal: SpecialEurasia (November 2025), “Water Scarcity in Iran: Strategic and Geopolitical Consequences.”
• Jurnal: Groundwater for Sustainable Development (Agustus 2025), “The Failure of Groundwater Governance in Central Iran.”
• Laporan: Organisasi Geologi Iran (Januari 2025), “National Report on Land Subsidence and Infrastructure Risks.”
• Media: CNBC Indonesia (Desember 2025), “Mata Uang Terpuruk, Negara Arab Kaya Minyak Dihantam Demo Besar.”
• Media: Al Jazeera (Oktober 2025), “The Mazut Crisis: Energy Desperation in an Isolated Iran.”