Indonesia sebenarnya punya alasan yang cukup masuk akal untuk optimis terhadap prospek kerjasama dengan Eurasian Economic Union (EAEU). Kalau kita perbandingkan total neraca perdagangan Indonesia dan EAEU pada 2022 lalu misalnya, berhasil mencapai 4,35 miliar dolar AS atau 30 persen dibandingkan neraca perdagangan pada 2021 yang hanya berhasil mencapai 3,33 miliar.
Bagaimana dengan ekpor-impor? Ekspor Indonesia ke EAEU tercatat sebesar 1,50 miliar dolar AS. Adapun impor Indonesia dari EAEU tercatat sebesar 2,86 miliar dolar AS.
Ekspor andalan Indonesia ke EAEU pada 2022 adalah minyak kela[a sawit, minyak kelapa kopra, perangkat televisi, bagian mesin, karet alam, alas kaki kulit, dan kopi. Nampak jelas bahwa ekspor Indonesia berbasis bahan-bahan pertanian punya prospek yang cukup cerah di negara-negara yang tergabung dalam EAEU. Sebaliknya impor utama Indonesia dari EAEU antara lain adalah pupuk mineral/kimia (kalium), produk setengah jadi besi baja bukan paduan, batu bara, dan paduan fero.
Baca:
Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU
Tak heran jika pemerintah Indonesia maupun pihak EAEU nampaknya memandang kerjasama ekonomi-perdagangan RI-EAEU saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal itu tersurat melalui pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menegaskan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia dan EAEU harus dipererat, maka itu persetujuan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara RI-EAEU harus segera diselesaikan dan dituntaskan. Pernyataan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengisyaratkan adanya komitmen antara RI-EAEU mengingat fakta bahwa pernyataan Zulkifli Hasan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Anggota Dewan Menteri Integrasi dan Ekonomi Makro Komisi Ekonomi EAEU Sergei Glazyev di Jakarta pada 27 Januari 2023 lalu.
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memandang peluncuran Perundingan EAEU FTA pada Desember 2022 lalu sebagai momentum bersejarah untuk meningkatkan hubungan bilateral pada skala yang lebih tinggi.
Kerjasama strategis RI-EAEU tersebut nampaknya memang cukup strategis mengingat cakupan isu yang diagendakan dalam perundingan RI-EAEU antara meliputi perdagangan barang, aturan asal barang (rules of origin), pengamanan perdagangan (trade remedies), prosedur kepabeanan fasilitasi perdagangan (customs procedure and trade facilitation), sanitasi dan fitosanitasi, kekayaan intelektual, hambatan teknis untuk perdagangan dan investasi.
Selain itu, ada dua pertimbangan strategis mengapa EAEU itu penting bagi Indonesia. Sebagai forum kerjasama ekonomi Eropa-Asia yang dimotori Cina dan Rusia, saat ini telah tercatat menempati posisi ke-30 sebagai sumber investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia dengan nilai investasi sebesar 23,2 juta dolar AS yang terdiri dari 214 proyek. Berarti, nilai ini meningkat 404,49 persen dibanding pada 2020 lalu yang hanya tercatat sebesar 4,6 juta dolar AS.
Baca:
Indonesia-EAEU Perluas Pasar Ekspor Nontradisional
Lebih dari pada itu, terintegrasinya Indonesia ke dalam skema kerjasama ekonomi-perdagangan EAEU, maka Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Asia lainnya punya pilihan alternatif di luar skema AS dan Uni Eropa yang akhir-akhir ini cenderung memberlakukan embargo perdagangan yang ketat terhadap negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Belum lagi AS dan Uni Eropa punya kecenderungan kuat mengatur negara-negara mitra dagangnya dengan mengajukan syarat-syarat politis dengan melakukan politisasi demokrasi, hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
Potensi EAEU sebagai kekuatan penyeimbang terhadap Uni Eropa dan AS, juga telah membuka terobosan-terobosan baru bukan saja di bidang ekonomi dan perdagangan, melainkan juga meluas ke bidang politik-internasional, militer dan budaya. Sekadar ilustrasi, semakin eratnya kerjasama perdagangan dan investasi antara India dan Cina baik secara biletal maupun dalam skema BRICS dan EAEU, telah mengilhami ide untuk menyelesaikan pertikaian daerah perbatasan kedua negara melalui cara-cara damai. Sehingga malah jadi mekanisme efektif untuk membendung pengaruh AS untuk membujuk India masuk dalam Pakta Persekutuan Militer Indo-Pasifik (QUAD) empat negara AS, Australia, Jepang dan India.
Pemerintah Indonesia yang sejak 1948 menganut azas Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, sudah seharusnya memandang EAEU bukan sekadar kerjasama ekonomi-perdagangan. Melainkan untuk bersama-sama negara-negara Asia-Afrika-Timur-Tengah dan Amerika Latin yang notabene masih dalam taraf negara sedang berkembang, punya kekuatan keseimbangan baru/balancing strategy menghadapi hegemoni AS dan Uni Eropa bukan saja di bidang ekonomi, melainkan juga politik dan militer, di kawasan Asia Pasifik.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
