Sigid Kusumowidagdo
Di awal pemerintahannya Presiden Joko Widodo menerbitkan di bulan Nopember 2014 Peraturan Presiden No.166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan diikuti Inpres No.7/2014 tentang Pelaksanaan Program-Program: Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan Membangun Keluarga Produktif.
Sayangnya setelah 1 tahun lebih hasilnya sangat jauh di bawah target. Dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan 4 Januari 2016 berdasarkan data yang diolah sampai September 2015 kita bisa simpulkan hal-hal ini:
1. Dengan ukuran ambang batas kemiskinan pendapatan sampai Rp 344.809 per orang per bulan telah terjadi peningkatan jumlah orang miskin sebesar 780,000 orang dari September 2014 s/d September 2015; Jumlah itu terdiri dari 260.000 orang di desa dan 520.000 orang di kota.
2. Target pengurangan kemiskinan 2015 yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 9,5 % (900,000 orang ) s/d 10,5 % ( 3,5 juta orang) dan hanya tercapai 80.000 (0,09%) orang. Di September 2015 jumlah orang miskin 28,5 juta orang .Sekedar ilustrasi kecilnya pencapaian ini jika 80,000 yang bisa keluar dari batas kemiskinani ini dimasukkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas 200,000 orang, hanya akan terisi kurang dari 50 %.
3. Berapa penambahan jumlah orang miskin sampai Desember 2015? Karena BPS belum selesai memproses data sampai Desember kita lihat prediksi Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM FEUI) yang telah memprediksi kenaikan orang miskin. di akhir 2015 sebesar 1,5 juta.
4. Sesuai analisis BPS penyebab peningkatan orang miskin 73,23 % adaah kenaikan harga bahan makanan seperti beras, mie instan, telur ayam, daging ayam, gula pasir, tempe tahu yang berbarengan dengan naiknya harga BBM, Gas, Listrik, dan biaya pendidikan.
Dalam kaitan ini, untuk mengurangi kemiskinan LPEM-UI mengusulkan: a. penurunan harga BBM sebesar Rp 400,000/liter, b.Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat mengurangi orang miskin sebesar 500.000.
Usulan-usulan ini saat ini nampaknya kurang didukung pemerintah apalagi ada rencana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan penghapusan berbagai subsidi.
Sumber data: BPS, LPEM-FEUI, Serikat Petani Indonesia (SPI) dll.
Facebook Comments
