Telaah Kecil atas Kelindan Kapitalis, Komunis, dan Pancasila di Bumi Pertiwi
Konflik apapun, dimanapun, kapanpun — baik itu konflik horizontal (bentrok sesama warga) maupun konflik vertikal antara negara cq pemerintah versus sekelompok warga, bahwa faktor penyebab konflik yang dominan ialah ketimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Atau, akibat lebarnya kesenjangan atas distribusi ekonomi dan kekayaan di wilayah dan/atau negara. Demikian sepintas soal konflik intrastate, konflik internal di dalam negara. Sedangkan konflik interstate (antar-negara) ternyata memiliki kemiripan modus dengan konflik intrastate. Karakternya hampir mirip, cuma skalanya lebih mengglobal.
Dari perspektif geopolitik, penyebab hakiki kedua jenis konflik tersebut semata-mata karena faktor (perebutan) geoekonomi. Tidak lebih. Meski kerap dikemas lewat isu lain yang sifatnya deception untuk mengelabuhi publik. Conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow. Itu kredo di dunia geopolitik global.
Pada konflik internal dalam negara (intrastate), katakanlah jika faktor kecerdikan rezim —sistem dan aturan— kemudian potensi gejolak bisa diredam, dibungkam dan lain-lain, maka reaksi lanjutan justru lebih dahsyat daripada sekadar gejolak massa, apa itu? Gejolak alam!
(Setiap) aksi – (pasti ada) reaksi. Itu hukum sebab akibat. Mekanisme semesta berjalan pasti. Bila ada (sebab) aksi, niscaya muncul (akibat) gejolak guna menuju titik keseimbangan, itulah reaksi. Gejolak dimaksud sebenarnya cuma proses menuju equilibrium (keseimbangan) dengan menaikkan yang rendah, atau menurunkan yang tinggi, menggeser ke kiri, ke kanan, bahkan kalau perlu menjungkir-balikkan keadaan. Tujuannya tak lain, agar semua kembali seimbang serta bertemu pada titik equilibrium. Atau, dalam bahasa sehari-hari disebut merata atau pemerataan.
Sekali lagi, ketika timbul gejolak sosial namun bisa ‘dikendalikan’ rezim ke titik equilibrium karena kecerdikan status quo, maka proses selanjutnya justru bisa muncul gejolak alam. Nah, bila alam sudah bergolak maka sehebat apapun sistem dan aturan (rezim), secanggih manapun ilmu dan teknologi — tidak akan mampu membendung. Tan kena tinambak srana.
Sesuai clue di atas, kita membahas ideologi secara sepintas. Ya, entah Kapitalisme ataupun Komunisme niscaya berujung kolaps. Bangkrut. Lalu, timbul gejolak massa alias konflik sosial. Kenapa demikian? Sebab, ada hal inheren (melekat) dalam Komunis dan Kapitalis yang selalu menciptakan ketimpangan alias gap dimana salah satu penyebabnya ialah akumulasi.
Kecenderungan Kapitalis adalah akumulasi modal; sedang Komunisme berfokus pada konsentrasi massa dan kekuasaan. Itulah monopoli di genggam segelintir elit. Entah elit negara (Komunisme) ataupun elit partikelir (Kapitalisme). Substansinya sama. Selalu ada gap menganga dalam struktur kekuasaan maupun pada kekayaan.
Di era kini, terminologi dari kondisi tersebut kerap dinamai dengan istilah ‘oligarki’. Poin inti oligarki adalah konsentrasi pada kekuasaan dan/atau kekayaan. Apabila oligarki ekonomi merupakan status atas kemampuan akumulasi modal (kapital); sedang oligarki politik ialah status monopoli dari Komunisme. Muara kedua ideologi akan membuahkan fasisme guna mencari keseimbangan alias pemerataan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno silam perihal Kapitalisme:
“Kapitalisme yang terjebak krisis akhirnya membuahkan fasisme, sedang fasisme ialah perjuangan para monopolis yang terancam bangkrut“.
Dalam manajemen strategik, untuk mengantisipasi kondisi (gap) dimaksud, suatu organisme lazimnya menerapkan creative destruction (terobosan merusak). Entah alamiah melalui gejolak, atau cipta kondisi secara extraordinary, ataupun melalui mekanisme ekstrim seperti tata cara fasis, yaitu perang dan teror.
Kenapa semua itu terjadi pada sistem Kapitalisme dan Komunisme?
Jawabannya simpel, karena keduanya bukan agama (langit). Kapitalis dan Komunis itu cuma ideologi. Buah pikir manusia yang dianggap benar lalu ‘diagamakan’ (menjadi pedoman hidup) sebagian manusia di muka bumi. Padahal, kebenaran ideologi itu relatif. Nisbi. Ia bergerak sesuai sifat dan tuntutan zaman. Selain daripada itu, masih belum bisa dikatakan benar secara mutlak. Ini berbeda dengan kebenaran agama yang sifatnya mutlak sebab berasal dari Dia, Tuhan Yang Mahabenar.
Lantas, bagaimana sebaiknya agar tidak terombang-ambing soal kebenaran?
Jawabannya juga simpel, “Kembali pada tatanan agama”. Mengapa? Sebab, secara harfiah, agama itu berasal dari dua bunyi. A = Tidak, Gama = Kacau. Jadi, agama itu artinya tidak kacau. Barang siapa berpegang pada tali agama (langit) serta mempraktikkan dalam tatanan negara, maka dijamin bagi individu dan bangsa tersebut tidak bakal kacau. Itu keterangan singkatnya.
Nah, sila-sila dalam Pancasila itu meskipun digali dari bumi manusia (Indonesia) oleh para leluhur (the Founding Fathers) silam, sebenarnya merupakan pengejawantahan dari ajaran agama langit (samawi). Hal tersebut tercermin dari berbagai ungkapan dan peribahasa yang cenderung batiniah, bukan ungkapan yang berorientasi fisik (materi). Misal, bukan time is money seperti peribahasa Barat untuk menyikapi waktu, tetapi urip mung mampir ngombe (Hidup hanya menumpang minum) dan banyak lagi lainnya.
Maka, Pancasila lebih unggul daripada Kapitalisme maupun Komunisme. Buktinya? Ia lebih hebat dibanding Komunisme karena ada Ketuhanan Yang Mahaesa (Sila ke-1); Pancasila lebih baik ketimbang Kapitalisme sebab ada Keadilan Sosial (Sila ke-5).
Akan tetapi, pasca Orde Baru tumbang, bangsa ini kebablasan dalam menyikapi perubahan (reformasi). Ya, selain mengganti UUD 1945 rumusan the Founding Fathers (1999-2002) sehingga UUD kini berubah individualis, liberal dan kapitalistik, juga amandemen telah mengubur Pancasila selaku norma hukum tertinggi. Menyitir kesedihan (alm) Buya Safii Maarif:
“Pancasila dimuliakan dalam kata-kata, diagungkan dalam tulisan, namun dikhianati dalam perbuatan“.
Entah sampai kapan.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments
