Presentasi Laksamana Muda Robert Mangindaan, Deputi I bidang Kajian Strategis, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), pada forum seminar terbatas Global Future Institute (GFI) bertajuk Mengantisipasi Meningkatnya Perlombaan Senjata Konvesional dan Proliferasi Senjata Nuklir di Asia Tenggara Pasca Batalnya Perjanjian INF – (Perspektif Politik Luar Negeri RI Bebas-Aktif), Selasa, 30 April 2019.
Buat menyelami lebih dalam soal ancaman nuklir pasca-bubarnya INF ini, saya ingin mulai dari peta besar. Seperti kita ketahui, agenda utama sidang umum PBB berkutat pada keamanan dan perdamaian dunia, lalu turunannya membahas perlucutan senjata (disarmament) serta bagaimana menjaga perdamaian (peace keeping).
Pengalaman tiga tahun saya jadi bagian dari kelompok kerja perdamaian dunia yang diprakarsai lima negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari situ, saya bisa lihat langsung perilaku kelima negara itu dalam keseriusannya menjalankan prinsip disarmament, juga peace keeping.
Secara terang-terangan, mereka terlihat tidak serius menangani bagaimana menjaga keamanan dan perdamaian. Tapi realitanya cuma pertarungan bisnis antar-negara.
Misal soal disarmament, ada dua kubu; conventional disarmament dan nuklir. Jadi dua kubu ini saling resisten dan saling menunjuk siapa yang salah sebagai penyebab ketegangan dunia.
Tapi di balik itu, mereka mengendalikan rezim persenjataan yang dikuasai oleh military industry complex atau kompleks industri militer. Jadi pada kenyataannya bisa dibilang, konsensus mulai dari NPT, SALT hingga INF hanya semata manuver bisnis Negara-negara maju.
Ketiga konsensus itu mengapa dikatakan manuver bisnis karena semuanya terbentuk saat era Perang dingin, yang saat itu terjadi pembagian kekuasaan dalam mengatur rezim perlombaan senjata melalui beberapa konsensus dengan negara berkembang, misal dalam NPT (non-nuclear weapon state and nuclear weapon state).
Beralih ke rezim usai Perang Dingin hingga kini, bisa kita saksikan bagaimana permainan bisnis yang dimainkan negara pemilik nuklir. Mereka memasok kepala hulu ledak nuklir ke negara-negara berkembang, seperti India dan Pakistan.
Hal itu mungkin sah-sah saja dalam rangka memenuhi kepentingan nasional militer mereka. Misal Tiongkok, saat masuk era Xi Jin Ping tahun 2015 memang membangun kekuatan nuklir merupakan bagian dari strategi militer negara tirai bambu tersebut.
Lebih jauh lagi, Tiongkok memanfaatkan ruang multilareral dengan negara berkembang dalam memuluskan strategi militernya. Sebut saja dalam ASEAN Regional Forum, ASEAN (ARF), Defense Ministers Meeting Plus, sampai Jakarta International Defense Dialogue. Itu semua dalam hajatan besar menciptakan apa yang disebut a new framework for security and cooperation conducive to peace, stability and prosperity in the Asia-Pacific region.
Lalu bagaimana dengan Rusia? Saya masih ingat betul analogi seorang pakar keamanan Australia yang sebut Presiden Vladimir Putin sebagai “preman”. Karena tampil sebagai penantang AS dalam berbagai isu. Adapun strategi militer Rusia sendiri meliputi:
- Intelligence operation web
- Military Nuclear Force
- Private Security Contractors
- Doctrin Gerismove/Hybrid warfare
Sedangkan yang terkait membangun kekuatan nuklir, ada beberapa item. Namun yang sangat membuat AS keberatan adalah ketika Rusia tetap menggunakan senjata bernama Novator 9m279. Senjata ini berbahaya sekali bagi AS, karena sampai sekarang AS belum punya penangkalnya. Alhasil Februari kemarin, Trump memutuskan untuk keluar dari INF.
Dan yang terakhir bagaimana dengan AS? Lewat grand strategy America First ala Donald Trump, AS menyatakan musuh besar mereka adalah Rusia, Tiongkok, Korut dan Iran.
Untuk itu, AS membangun kekuatan nuklirnya sampai mengeluarkan biaya sebesar 5,2 triliun dolar AS guna memodernisasi 3 perangkat; peluncur, pengendali, dan hulu ledak.
Lebih lanjut, saya meyakini politik luar negeri AS lewat Indo Pacific merupakan manuver membangun aliansi keamanan. Tapi secara tersirat adalah membendung kekuatan Tiongkok dengan Belt and Road Initiatives-nya.
Pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Bila Indonesia hanya mengandalkan ASEAN dalam mengkonter politik luar negeri ketiga negara adikuasa tersebut di atas, maka kemungkinannya kecil untuk berhasil. Karena kohesivitas ASEAN pun masih dipertanyakan.
Persoalannya, maukah Indonesia tampil sebagai pemain kunci atau bahkan pemimpin ASEAN? Menurut saya, bila INF bubar dan imbasnya mengancam stabilitas keamanan Asia Tenggara, maka sudah saatnya Indonesia tampil sebagai pemimpin ASEAN guna menangkal segala bentuk ancaman sebagaimana saya presentasikan di atas.
