Ke Mana Arah Indonesia di Tengah Pancaroba GeopolitikTengah Pancaroba Geopolitik Global?

Ngobrol Filsafat-Geopolitik Bersama Ichsanuddin Noorsy di Tebb-Six Coffee, Jak-Sel

Menulis filsafat-geopolitik Indonesia, menuntut ketelanjangan yang lebih radikal. Sebab Indonesia bukan sekadar negara, ia adalah ruang pertemuan kepentingan global. Artinya, terlalu cepat berpihak —entah ke Timur, Barat, Selatan, atau jargon nonblok— kerap kali justru menutup kenyataan paling faktual: Indonesia itu hidup di atas panggung geopolitik global, bukan di pinggiran, apalagi di gorong-gorong

Secara geopolitik, Indonesia adalah takdir geografis. Ia tidak memilih menjadi negara kepulauan terbesar, tak memilih berada di antara dua samudra dan dua benua, tak pula memilih menjadi jalur lintas energi, perdagangan, dan militer global. Semua itu adalah given. “Takdir geopolitik”. Dan dalam filsafat, apa yang menjadi given tidak bisa dinegosiasikan — hanya bisa disadari, diurus, dan dikelola dengan baik, benar, berani, dan bertanggung jawab. Tentu saja dilarang bodoh, bebal, budeg, boros, dan bertikai secara internal.

Letak geografis contohnya, menjadikan Indonesia bukan hanya aktor, tetapi juga arena. Jika salah kelola, hanya sekadar jadi papan catur (proxy war). Pihak lain menikmati, Indonesia merugi. Eksternal mengeksploitasi, internal tercemeti. Inilah sumber paradoks utama geopolitik Indonesia. Berdaulat secara konstitusional, tapi rentan secara sistemik struktural. Keterbukaan geografisnya mengundang eksternal menginvasi dan mengintervensi. Itu juga karena elit internal suka berperilaku munafik dan miskin martabat diri.

Lalu, bagaimana membaca posisi geopolitik – geostrategi – geoekonomi Indonesia?

Pertama, Geopolitik Indonesia: Ruang Tanpa Opsi Menghindar

Geopolitik Indonesia ditentukan oleh tiga fakta besar, yaitu: (1) Choke points strategis meliputi Selat Malaka, Sunda, Lombok, Makassar dan Sealane of Communicatios atau SLoC; (2) Kekayaan sumber daya alam terdiri atas energi, mineral, biodiversitas; pangan; (3) Posisi silang peradaban dan kekuatan global. Artinya, Indonesia tidak punya pilihan untuk bersikap naif. Setiap dinamika global seperti ketegangan AS vs Tiongkok, misalnya, atau konflik Laut Cina Selatan, krisis energi, perubahan iklim — selalu punya implikasi langsung ke ruang hidup Indonesia.

Dalam perspektif filsafat politik, Indonesia berada pada kondisi tragic choice, apa itu?
Tidak berpihak tetap terdampak, berpihak pun berisiko. Posisi ini membutuhkan pemimpin berwawasan, cerdas, tangguh, teguh, teduh, bebas dari kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok sendiri kecuali kepentingan bangsa. Sang pemimpin pun mutlak menyadari, kekuasaannya adalah amanah dan bersumber dari kekuasaan ilahiah.

Maka geopolitik Indonesia seharusnya tidak dibaca sebagai “politik luar negeri”, melainkan sebagai kesadaran eksistensial nasional. Kesadaran tentang martabat orang Indonesia.

Kedua, Geostrategi Indonesia: Di Antara Moral dan Kepentingan

Secara normatif, Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Namun secara praktis, kebebasan itu selalu diuji oleh kebutuhan (geo) ekonomi. Inilah jarak antara gagas dan realita, antara nilai dan fakta yang sering dihindari dalam wacana publik. Geostrategi Indonesia kerap tampil dalam bentuk diplomasi normatif (perdamaian, ASEAN, solidaritas Selatan); kebijakan moderat (tak frontal, tidak ekstrem).

Persoalannya bukan di niat, melainkan pada kedalaman strategi dan kejernihan motivasi. Tanpa fondasi geoekonomi yang kuat, geostrategi mudah berubah menjadi sekadar retorika moral. Dalam bahasa filsafat — etik tanpa daya adalah doa; daya tanpa etik adalah tirani.

Indonesia harus menjawab pertanyaan mendasar, “Apakah kebijakan luar negeri kita benar-benar diturunkan dari bacaan geopolitik, atau hanya reaksi terhadap tekanan sesaat?”

Ketiga, Geoekonomi Indonesia: Kaya Tapi Rentan

Secara geoekonomi, Indonesia adalah paradoks klasik. Kaya sumber daya, miskin kontrol. Water, food, and energy tersedia melimpah, tetapi penguasaannya terfragmentasi oleh pasar global, modal asing, dan ketergantungan teknologi.

Nikel, misalnya, menjadi simbol baru geoekonomi Indonesia. Namun tanpa penguasaan pasar, tanpa kendali rantai nilai — nikel hanya berpindah dari tanah Indonesia ke kemakmuran negara lain. Hal ini bukan tentang nasionalisme sempit, melainkan tentang posisi struktural dalam sistem global. Dalam filsafat keadilan, ini disebut ketimpangan relasional. Bukan karena malas, sebab struktur dunia memang tidak netral. Indonesia memang negara rentan kedaulatan.

Ketika pangan masih rentan impor, energi bergantung pasar global, dan air bersih terancam krisis ekologis, maka keamanan nasional Indonesia sesungguhnya belum menyentuh lapisan terdalam.

Keempat, Pancasila sebagai Filsafat Geopolitik (Yang Terlupakan)

Pancasila sering diposisikan sebagai ideologi moral, padahal ia juga dapat dibaca sebagai filsafat Geopolitik Nusantara. Dan lebih jauh lagi — sebagai Philosophische Grondslag.

Sila Ketuhanan misalnya, itu sumber etika kekuasaan; atau Sila Kemanusiaan menjadi batas penggunaan kekuatan; Sila Persatuan adalah syarat geopolitik negeri kepulauan; lalu Sila Kerakyatan dan Musyawarah ialah legitimasi kebijakan strategis berbasis nilai-nilai lokal; dan Sila Keadilan sosial adalah tujuan akhir geoekonomi.

Tanpa pembacaan ini, Pancasila terjebak menjadi slogan domestik, padahal ia mampu menjadi worldview dalam menghadapi dunia yang semakin brutal dan binal secara geopolitik.

Kelima, Kontemplasi Akhir: Indonesia dan Jalan Sunyi

Indonesia tidak ditakdirkan menjadi imperium. Tetapi juga tidak ditakdirkan menjadi satelit. Jalan Indonesia adalah jalan sunyi yaitu menjaga keseimbangan di tengah dunia yang tak seimbang. Dalam filsafat Jawa, ini disebut Mercusuar Dunia, jalan penerang untuk peradaban yang adil dan beradab. Dalam ujaran leluhur disebut “eling lan waspada.” Dan pada geopolitik modern, ini berarti strategic consciousness.

Menulis filsafat geopolitik Indonesia bukan untuk memuaskan hasrat benar, melainkan untuk melatih kewaspadaan kolektif. Agar bangsa ini tidak hanya sibuk reaktif, tetapi mampu membaca tanda-tanda zaman sebelum terlambat.

Karena pada akhirnya, bangsa yang gagal memahami geopolitiknya, akan menjalani sejarahnya bukan sebagai subjek — melainkan sekadar objek.

M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)