Presiden sah Bolivia, Evo Morales yang sekarang berada di pengasingan di Meksiko mengatakan bahwa “(Organization of American States) OAS melayani kekaisaran Amerika Utara” dan bahwa ia “tidak dapat memahami” bagaimana para pemimpin militernya mengkhianati Bolivia. “Itu menegaskan bahwa kejahatan besar saya adalah menjadi pribumi. Ini masalah kelas, demikian rt.com melaporkan.
Apapun, Morales masih mendapat dukungan dari mayoritas rakyat Bolivia. Morales membuat sejarah sebagai presiden pribumi pertama Bolivia yang berlatar belakang dari keluarga dan merupakan petani miskin serta tanpa mengenyam pendidikan tinggi.
Bahkan dalam laporannya, Bolivia sudah mampu melepaskan diri dari jerat-jerat Dana Moneter Internasional (IMF), sehingga perokonomian Bolivia membaik.
Secara historis, banyak presiden Bolivia sebelum Morales bersekutu dengan kepentingan Washington dan menindas masyarakat miskin dan masyarakat adat. Mereka telah membunuh para pekerja yang mogok dan mereka bahkan menjual kekayaan mineral Bolivia kepada AS dan perusahaan-perusahaan Eropa lainnya.
Rakyat Bolivia tetap miskin selama beberapa dasawarsa di bawah kediktatoran sayap kanan yang bergabung dengan AS dan bahkan daerah penghasil koka yang dimiliterisasi di mana Morales mengalami tirani langsung, demikian laporan Al Jazeera pada 2014 “Satu peristiwa jelas-jelas mencuat bagi Morales setelah pindah ke wilayah penanaman koka. Sebut saja di Chipiriri misalnya, seorang cocalero (petani koka) dibunuh oleh militer karena menolak untuk mengaku bersalah atas perdagangan narkoba.
Bahkan Morales menyinggung bagaimana pemerintahan Bolivia sebelum dia istana selalu berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya sendiri, alih-alih menjadikan Bolivia menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Morales, “…. [militer]menutupi tubuhnya dengan bensin dan, di depan banyak orang, membakarnya hidup-hidup.”
Diakui atau tidak, Bolivia menjadi salah satu negara di Amerika Latin yang berani mengatakan “tidak” pada keinginan Washington. Itulah salah satu bentuk sikap Morales di hadapan negara-negara yang hanya ingin mengeksploitasi kekayaan alam negerinya.
Di antara keberhasilan Morales adalah bahwa PDB terus tumbuh dari 2009 hingga 2013, dan PBB melaporkan bahwa Bolivia memiliki tingkat pengurangan kemiskinan tertinggi di Amerika Latin, dengan penurunan 32,2 persen dari tahun 2000 hingga 2012. Tingkat pekerjaan dan upah juga telah naik, yang dintandai dengan Kenaikan upah minimum 20 persenpada saat itu.
“Rencana ekonomi Morales ternyata berhasil seperti yang dinyatakan oleh Al Jazeera” Pendekatan Morales menempatkan berbagai industri di bawah kendali negara, dari tambang ke perusahaan telekomunikasi, telah menghasilkan dana besar bagi pemerintah, yang mana itu gunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, mengingat hanya 10 persen jalan di negara ini yang baru diaspal. Belum lagi program sosial untuk mengangkat anak-anak, ibu dan orang tua keluar dari kemiskinan. Bahkan berkat keberhadilan Morales dalam menggerakkan program melek huruf, “UNESCO menyatakan negara itu bebas dari buta huruf.”
Tak berselang lama ketika Morales dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan 20 Oktober, protes sayap kanan yang kejam pun meletus. Para pemimpin oposisi yang dipimpin oleh sebagian besar elemen fasis masyarakat Bolivia termasuk Luis Fernando Camacho pun bereaksi. Bahkan Max Blumenthal dan Ben Norton dari The Grayzone menggambarkannya sebagai “seorang multi-jutawan yang kuat dan juga fundamentalis Kristen ultra-konservatif yang dipersiapkan oleh paramiliter fasis terkenal karena kekerasan rasisnya, dengan basis di daerah separatis kaya Bolivia Santa Cruz.
Tidak mengherankan bahwa Camacho mendapat dukungan dari pemerintah sayap kanan Kolombia dan Brasil bersama dengan para pemimpin oposisi Venezuela yang masih berusaha untuk menggulingkan Nicolas Maduro setelah kegagalan mereka baru-baru ini. Protes kekerasan yang telah meletus terhadap pemerintahan Morales menyebabkan kekerasan ekstrem, mengakibatkan banyak korban meninggal karena memaksa pengunduran diri Morales dan wakil presidennya García Lineran dan para loyalisnya atas saran pejabat militer dan kepala polisi yang dibeli dan dibayar oleh Washington. Lagi lagi, tampak jelas bagaimana Washington turut campur tangan dalam penggulingan Morales.
Pemerintah Morales menyebut kudeta yang dilakukan oleh pasukan oposisi sepenuhnya didukung oleh AS. Morales memang mengusulkan dialog dengan partai-partai oposisi, tetapi ditolak mentah-mentah. Dilaporkan bahwa Morales bahkan menerima antek Washington, ‘Organisasi Negara-negara Amerika’ (OAS) untuk mengadakan pemilihan baru, tetapi diabaikan.
Protes kekerasan diarahkan pada para pemimpin Gerakan Menuju Sosialisme (MAS) yang merupakan partai politik dan para jurnalis Morales yang dipukuli oleh massa sayap kanan. BBC melaporkan bahwa walikota sebuah kota kecil di Bolivia diseret dari rumahnya dan kemudian mereka menutupinya dengan cat merah dan memotong rambutnya.
BBC jugha melaporkan, “Patricia Arce dari partai MAS yang memerintah diserahkan kepada polisi di Vinto setelah beberapa jam. Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian bentrokan antara pendukung pemerintah dan lawan setelah pemilihan presiden yang kontroversial,” Setelah kekacauan, Evo Morales dan yang lainnya dalam pemerintahannya memutuskan untuk mengundurkan diri untuk mengakhiri pertumpahan darah lebih lanjut. Pada Jumat lalu, Morales juga mengatakan, pihaknya akan bersama seluruh seluruh rakyat Bolivia dan seluruh dunia dan “tidak akan menyerah (sebagai presiden). Kami telah dipilih oleh rakyat, dan kami menghormati konstitusi.”
Dengan demikian, apa yang terjadi di Bolivia sejatinya bisa dibaca bahwa negara manapun di dunia yang memiliki potensi sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah akan menjadi “medan pertempuran” bagi agen-agen kepentingan internasional, terutama AS. Negara itu akan menjadi “sasaran tembak” bagi negara-negara adidaya untuk menguatkan jangkar kekuasaan dan dominasinya. Semua itu mereka lakukan, setidaknya melalui lembaga-lembaga donor yang dikuasainya termasuk mendanai kegiatan-kegiatan oposisi yang sengaja didesain untuk melakukan aksi-aksi destabilitas melawan sebuah pemerintahan yang sah.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute
