Kunjungan Prabowo Subianto ke Moskow, Semakin Memperkuat Kerja Sama Strategis Indonesia-RusiaStrategis Indonesia-Rusia Dalam Skema BRICS

Banyak kalangan dari dalam dan luar negeri yang terkejut dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, di tengah gentingnya Perang AS-Israel versus Iran sejak Februari 2026 lalu. Pertemuan Prabowo Subianto-Vladimir Putin pada 13 April 2026 yang berlangsung selama lima jam itu, telah berhasil mencapai kesepakatan strategis yang sangat penting khususnya di sektor energi, sumberdaya mineral, yang dipandang sangat strategis bagi kedua negara di masa depan.

Berarti, melalui bingkai kesepakatan strategis di bidang energi dan sumberdaya mineral itu, Indonesian dan Rusia mencakup pula di dalamnya seperti minyak, gas, keamanan energi, dan hilirisasi.

 

Baca: Hubungan Indonesia-Rusia Semakin Erat Saat Presiden Prabowo Subianto Mengadakan Pertemuan Lima Jam dengan Presiden Putin

Namun yang tak kalah penting, pertemuan Prabowo-Putin itu juga menegaskan komitmennya untuk memperluas kerja sama di pelbagai bidang yang dipandang mempunyai dampak secara langsung pada pembangunan nasional. Seperti pendidikan, penelitian teknologi, pertanian dan investasi di pelbagai sektor dengan fokus pada pengembangan industri di Indonesia.

Maka itu sangat tepat ketika pemerintah Indonesia melalui sekretaris kabinet  merasa perlu mnggarisbawahi pentingnya menjalin kerja sama dengan Rusia atas dasar dua hal. Pertama, posisi strategis Rusia di arena global, yaitu sebagai salah satu negara yang memegang hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, sebagai salah satu negara pendiri BRICS bersama Republik Rakyat Cina.

Maka itu kerja sama dan hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Rusia, bukan saja semakin relevan dan penting bagi kedua negara, melainkan juga semakin penting dan relevan bagi negara-negara berkembang pada umumnya yang tergabung dalam Global South. Khususnya bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS yang didirikan sejak tahun 2009 lalu.

 

 

Sejak berakhirnya Perang Dunia II yang kemudian berlanjut memasuki era Perang Dingin (1950-1991), Tata Dunia Internasional atau kerap disebut juga The New World Order, dipandang tidak adil bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Kesenjangan pembangunan semakin melebar. Kemiskinian dan Kelaparan semakin meningkat.

 

Baca juga artikel saya terdahulu:

Sebagai Bagian Global South, Indonesia Harus Bergabung Dalam BRICS

 

Maka itu, seturut dengan tekad yang sudah ditegaskan oleh Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24 Agustus 2023 lalu, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Global South, berpandangan bahwa situasi semacam ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus. Maka itu, negara-negara berkembang harus bersatu memperjuangkan hak-haknya, termasuk menolak adanya diskriminasi perdagangan yang diterapkan negara-negara maju. Sehingga pentingnya kiiranya untuk menjalin suatu kerjasama internasional yang bersifat setara dan inklusif.

BRICS pada perkembangannya dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan seraya mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil.

Dengan itu, kerja sama dan hubungan erat yang terjalin antara Indonesia dan Rusia dalam bingkai BRICS, merupakans sarana yang cukup efektif bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, untuk memperluas negara-negara mitra strategis sebanyak mungkin, utamanya dari kalangan negara-negara berkembang itu sendiri, sehingga apa yang kita sebut sebagai The Global South, punya posisi tawar yang kuat di mata negara-negara adikuasa baik Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, maupun negara-negara middle power baik dari Asia Timur, Asia Selatan, maupun Timur-Tengah.

Langkah strategis memberdayakan negara-negara berkembang lewat Skema BRICS, akan semakin memperkuat konfigurasi dan formasi negara-negara berkembang di forum kerja sama BRICS bersama-sama dengan beberapa negara yang juga baru bergabung BRICS seperti Republik Islam Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia dan Mesir.

Ketika BRICS kali pertama dibentuk pada 2009 lalu atas inisiatif Rusia, dimaksudkan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap semakin menguatnya pengaruh pengaruh AS dalam mengendalikan  perekonomian global berikut lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Badan Moneteri Internasional (IMF) sejak dekade akhir 1980-an yang berlanjut sepanjang dekade 1990-an. Apalagi dengan keberadaan negara-negara Eropa Barat sekutu AS yang tergabung dalam Group-7. Adapun di bidang politik dan keamanan, AS dan Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), juga menguasai forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengapa BRICS merupakan forum kerja sama lintas regional yang dipandang cukup menjanjikan bagi aspirasi negara-negara berkembang termasuk Indonesia? Mari simak Pernyataan bersama negara-negara anggota BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRIC pada 2009:

“Tujuan kerja sama BRICS adalah untuk mempromosikan dialog dan kerja sama di antara empat negara pendiri awal (Brazil Rusia, India dan Cina) sehingga secara bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka dan transparan. Kerja sama ini ditujukan tidak saja untuk mendukung kepentingan bersama ekonomi negara-negara berkembang, tetapi juga membangun dunia yang harmonis dengan kemakmuran bersama.”

Di sini ada dua frase kata penting. “Mendukung kepentingan bersama ekonomi bersama negara-negara berkembang” dan Membangun dunia yang harmonis dengan kemakmuran bersama.”

Pemerintah Indonesia utamanya kementerian-kementerian yang terkait dalam Ekonomi-Perdagangan, seharusnya secara jeli melihat nilai strategis beberapa perangkat kelembagaan yang telah dibentuk BRICS sebagai instrument alternatif menghadapi hegemoni global AS dan blok ekonomi G-7 dan Uni Eropa seperti: New Development Bank, Contingent Reserve Arrangement, Energy Research Cooperation Platform, Partnership for New Industrial Revolution, Science, Technology dan Innovation Framework.

Dengan demikian, gagasan pokok keberadaan BRICS pada hakekatnya ditujukan untuk mengusung upaya untuk mengurangi ketergantungan atas sistem keuangan global yang selama ini didominasi Barat, dan mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal antar-negara.

Jadi, Bagi Indonesia yang saat ini sedang berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi dan menyusul keberhasilan India, Brazil, Korea Selatan dan Jepang, keikutsertaannya sebagai anggota BRICS Plus kiranya cukup penting. Menngingat salah satu hasil keputusan dari Konferensi Tingkat-Tinggi BRICS ke-12 di Moskow pada 2020 lalu telah menekankan pentingnya membangun stabilitas internasional, pertumbuhan industri dengan mengutamakan produk-produk inovatif, serta pentingnya saling berbagi dalam memperkuat bidang keamanan masing-masing anggota BRICS Plus.

Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute.