Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24 Agustus 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato singkat yang cukup penting. Betapa pentingnya forum BRICS untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi negara-negara berkembang. Menariknya lagi, Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai tatanan dunia yang tidak adil bagi negara-negara miskin dan berkembang.
Dalam paparan pidato singkatnya di depan forum kerjasama ekonomi yang dimotori oleh Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan itu, Jokowi memandang Tatanan Ekonomi Dunia saat ini masih tidak adil. Kesenjangan pembangunan semakin melebar. Kemiskinian dan Kelaparan semakin meningkat. Dan Jokowi yang dalam KTT BRICS tersebut tidak saja menyatakan mewakili dirinya sebagai Presiden Indonesia, melainkan juga Pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Global South, berpandangan bahwa situasi semacam ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus. Maka itu, negara-negara berkembang harus bersatu memperjuangkan hak-haknya, termasuk menolak adanya diskriminasi perdagangan yang diterapkan negara-negara maju. Sehingga pentingnya kiiranya untuk menjalin suatu kerjasama internasional yang bersifat setara dan inklusif.
Baca: Mengenal BRICS: Sejarah, Fungsi, dan Tujuan Pendiriannya
Maka itu, BRICS pada perkembangannya dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan seraya mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil.
Dalam perbincangan dengan forum para sahabat BRICS pada 2 Juni 2023 lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan hal senada dengan pidato Presiden Jokowi di depan KTT BRICS pada 24 Agustus lalu. Menurut menlu Marsudi, BRICS dapat memainkan peran untuk memperjuangkan hak-hak pembangunan dan keadilan ekonomi negara-negara berkembang. BRICS juga diharapkan dapat mendukung langkah-langkah dalam memberikan solusi atas ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara berkembang. Apalagi di tengah semakin menajamnya konflik antar negara-negara besar, negara-negara berkembang lah yang paling dirugikan.
Pendirian dan orientasi politik luar negeri yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menlu Marsudi kiranya sudah cukup jelas sebagai landasan untuk menjabarkan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif.
Apalagi dengan menitikberatkan prioritiasnya untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi negara-negara berkembang terkait pembangunan yang berkeadilan, maka telah sesuai dengan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.
Namun sontak seusai KTT BRICS pada 24 Agustus 2023, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia masih mengkaji dulu keanggotaannya ke dalam BRICS. Seturut dengan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan bahwa Indonesia belum dapat memastikan akan bergabung ke BRICS.
Menurut saya sepertinya ada yang tidak cocok antara pidato Presiden Jokowi yang begitu tegas dan berani dalam menegaskan pentingnya negara-negara berkembang bersatu dan memandang BRICS merupakan forum internasional yang tepat untuk memperjuangkan terciptanya tatanan ekonomi yang adil bagi negara-negara berkembang dan miskin. Namun dalam realitanya Presiden secara tiba-tiba menyatakan masih mengkaji keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru BRICS.
Ternyata benar, Indonesia yang semula sudah gencar diwartakan akan bergabung sebagai salah satu dari enam negara anggota baru BRICS, ternyata batal bergabung entah apa sebabnya. Akhirnya enam negara baru anggota BRICS yang bergabung adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Argentina, dan Etiopia.
Padahal jika pidato Presiden Jokowi tersebut selaras dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, maka pada perkembangannya Indonesia akan berpotensi besar menggalang kembali kerjasama strategis dengan negara-negara Asia-Afrika sesuai dengan Dasa Sila Bandung yang dirumuskan dalam Konferensi Asia-Afrika pada 1955 lalu. Apalagi dalam pidato Presiden Jokowi di KTT BRICS tersebut, juga menyinggung pentingnya negara-negara berkembang menghidupkan kembali Spirit Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955. Dengan kata lain, bukankah Spirit KAA Bandung 1955 bisa menjadi sumber inspirasi bagi blok kerjasama ekonomi BRICS?
BRICS yang semula bernama BRIC didirikan pada 2006 oleh Brazil, Rusia, India dan China. Pada September 2010, Afrika Selatan menyusul bergabung, maka sejak itu menjadi BRICS.
Sebagai representasi kekuatan negara-negara Global South yang sebagian besar merupakan negara-negara berkembang dan miskin, BRICS pada perkembangannya telah menjelma sebagai kekuatan global alternatif, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.
Terutama ketika BRICS berhasil membentuk New Development Bank yang setara dengan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Apalagi ketika BRICS sejak awal berdirinya berupaya dengan penuh tekad untuk menciptakan standardisasi baru pada sistem keuangan. Ketika sistem keuangan alternatif tersebut mampu menggantukan dan mengikatkan dirinya pada sektor minyak dan emas yang selama ini merupakan sumberdaya alam yang jadi incaran AS dan Uni Eropa di pelbagai belahan dunia, maka pada perkembangannya bisa melemahkan posisi AS dan negara-negara maju Eropa Barat dalam sistem perekonomian dunia.
Oleh sebab itu, Indonesia sebagai bagian dari Global South sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Presiden Jokowi di KTT BRICS 24 Agustus 2023 lalu, harus mendukung upaya BRICS mengangkat suara dan aspirasi kepentingan negara-negara Global South di berbagai forum internarnasional. Termasuk peran yang dimainkan New Development hasil kreasi BRICS, sebagai sarana ekonomi dan keuangan alternatif bagi negara-negara berkembang sebagai sumber pendanaan alternatif pembangunan sehingga tidak harus bergantung pada bantuan dana dari negara-negara maju seperti AS dan Eropa Barat yang tergabung dalam blok ekonomi G-7.
Pemerintah Indonesia utamanya kementerian-kementerian yang terkait dalam Ekonomi-Perdagangan, seharusnya secara jeli melihat nilai strategis beberapa perangkat kelembagaan yang telah dibentuk BRICS sebagai instrument alternatif menghadapi hegemono global AS dan blok ekonomi G-7 seperti: New Development Bank, Contingent Reserve Arrangement, Energy Research Cooperation Platform, Partnership for New Industrial Revolution, Science, Technology dan Innovation Framework.
Dengan demikian, BRICS pada hakekatnya selalu mengusung upaya untuk mengurangi ketergantungan atas sistem keuangan global yang selama ini didominasi Barat, dan mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal antar-negara.
Jika Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan KTT BRICS di Afrika Selatan menekankan pentingnya kerja sama internasional yang bersifat setara dan inklusif, maka seharusnya Presiden dan para menteri khususnya yang terkait bidang ekonomi dan perdagangan, melihat orientasi kebijakan strategis BRICS untuk senantiasa berupaya untuk mendukung pemulihan pertumbuhan global yang inklusif serta mendorong peningkatan representasi negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi global.
Harapan kita, ketika Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) maupun sebagai kekuatan berskala menengah di Asia-Pasifik bergabung dalam BRICS, maka pada perkembangannya akan semakin meningkatkan kualitas peran dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara, dan Asia Pasifik pada umumnya.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
