Datuak Ali Tjumano, Pemerhati masalah Politik dan Keamanan
Pengejaran terhadap kelompok dan oknum-oknum yang dicurigai terlibat aksi terorisme merupakan program yang berlanjut sepanjang waktu. Oleh karena itu, berita tertangkap atau tertembaknya seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Densus 88 Anti Teror Mabes Polri nampaknya akan terus terjadi. Pada sisi lain pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik terhadap aktivitas Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang seolah olah sewenang-wenang juga mulai muncul.
Demikian dikemukakan pengamat politik Datuak Ali Tjumano seraya menyarankan staf BNPT sebagai Badan Penanggulangan Aksi Teror yang bersifat terbuka, ada baiknya ada semacam unit yang dapat memberikan keterangan mengenai kasus-kasus penangkapan atau penembakan yang terjadi atas seseorang atau sekelompok orang dalam rangka kegiatan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, agar tidak terjadi politisasi serta menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan teror dan premanisme. “Dalam hubungan ini prosedur, ketentuan dan syarat-syarat pengecekan oleh keluarga korban dapat dibuat oleh BNPT,” tambahnya.
“Setiap tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa takut kepada masyarakat adalah aksi teror. Penembakan terhadap seseorang anggota Polisi di daerah Lebak Bulus, sehingga tewas dapat dianggap sebagai aksi teror, meskipun pelaku terorisme di Lebak Bulus masih harus didalami apakah bermotif politis, atau sekedar aksi premanisme yang mungkin mulai muncul dikawasan Lebak Bulus,”sarannya.
Terkait pemboman terhadap Vihara Ekayana belum lama ini, lelaki asal Padang ini memperkirakan pengusutan kasus pemboman terhadap Vihara Ekayana di Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini nampaknya menemui beberapa kesulitan, karena belum ditemukannya identitas para pelakunya.
Sementara itu, ketika ditanya semakin maraknya premanisme, Datuak Ali Tjumano menyatakan, Daerah Yogyakarta berkecenderungan rawan premanisme, aksi-aksi penembakan dengan senapan angin merupakan ilustrasi meningkatnya aksi-aksi preman dikota tersebut.
Menurutnya, perlu dicegah dampak negatif dari pengadilan kasus Cebongan berupa munculnya sikap-sikap berani kelompok-kelompok preman, karena mereka beranggapan hukuman terhadap para anggota Kopassus yang sedang diadili, akan menyebabkan Polda berhati-hati dalam bersikap keras dan tegas terhadap preman.
