Penulis : Satya Dewangga*)
Dalam sebuah acara bertajuk Pekan Politik Kebangsaan Menyongsong Indonesia Memilih 2014 di kantor ICIS, Jl. Dempo No. 5A, Matraman, Jakarta Pusat pada 10/12/2013, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kader PDIP memberikan saran aktual terkait persoalan Pemilu. Secara spesifik, anak Soekarno ini menerangkan, ada empat hal dalam Pemilu yang harus diperhatikan. Pertama KPU harus netral, kedua, tempat penghitungan suara termasuk didalamnya sistem informasi juga harus netral. Ketiga, lembaga negara terkait semisal Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus netral dan keempat, menghindari dan menjauhi money politics.
Konon, sikap kesal ketua Umum DPP PDIP tersebut bukan tanpa alasan, dalam beberapa kasus partai politik berlambang banteng dengan moncong putih itu merasa dicurangi, baik oleh penyelengara Pemilu maupun lembaga penegak keadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu atau yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi (MK). Contoh jelas terlihat dalam Pemilukada Bali, PDIP menerima pukulan telak dan merasa jelas-jelas dicurangi oleh kekuatan sistem (walaupun ada yang berpendapat bahwa calon yang diajukan PDIP dalam Pemilukada di Bali bukanlah keinginan arus bawah mereka).
Dalam sidang gugatan PDIP terhadap KPU Bali di MK, PDIP beranggapan bahwa prinsip jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia sama sekali tidak diindahkan dan hanya menjadi adagium semata. Ada amar putusan MK, yang mensahkan jika memilih dapat diwakilkan oleh orang lain. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip one man one vote.
Megawati Soekarno Putri juga mengaku resah dengan ulah lembaga Badan Intelejen Negara (BIN) yang selalu mengikuti setiap aktivitas dan kegiatan yang ia lakukan. “Saya bisa bicara seperti ini karena saya merasa selalu dikintili oleh intelijen,”ujar mantan Presiden RI ini. Lebih jauh Mega menjelaskan, terkait dengan aksi mematai-matai yang dilakukan oleh lembaga intelejen tersebut, ia telah menyampaikan keberatan tersebut kepada Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Selain itu, putri Proklamator Indonesia tersebut juga mengaku, khawatir akan independensi serta imparsialitas BIN dalam menghadapi pemilu pada tahun depan. Megawati berharap baik BIN, maupun lembaga terkait lainnya harus netral dalam menghadapi Pemilu.
Memang dengan semakin dekatnya jadwal pelaksanaan Pemilu tahun 2014 konstelasi perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Sejumlah partai politik peserta Pemilu bahkan secara terang-terangan berencana memboikot proses transisi kekuasaan yang terjadi satu kali dalam lima tahun. Partai Gerindra dan Partai NasDem menjadi partai politik yang paling getol dalam menyuarakan wacana pemboikotan pemilu. Kedua partai politik tersebut merasa kesal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mampu dalam mengurai persoalan pemilu, terutama yang terkait dengan permasalahan DPT.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengaku telah memasang kuda-kuda dalam menghadapi perhelatan akbar tersebut. Ketua umum DPP PDIP secara tegas menginstruksikan kepada semua kader di segala level untuk jeli dan memelototi semua proses tahapan pemilu.
Salah satu persoalan yang dipandang serius dan mencurahkan perhatian adalah soal daftar pemilih tetap (DPT) dan independensi sikap penyelenggara pemilu. Masih menjadi pertanyaan PDIP apakah pihak penyelenggara mau bersikap adil atau tidak. Terkait dengan belum terselesaikannya maslah DPT, memang ada beberapa pimpinan Parpol yang mulai menebar ancaman, salah satu opsinya adalah penundaan Pemilu Legislatif.
Megawati sebenarnya tidak perlu khawatir dengan lembaga BIN, karena informasi intelijen yang dikelola BIN hanya dipergunakan untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan orang per orang atau partai politik tertentu. Yang berhak menggunakan informasi intelijen adalah pejabat dan penyelenggara negara, dalam hal ini Presiden serta para Menteri dan Panglima TNI yang terkait dengan tugas penyelenggaraan negara (ini berdasarkan buku-buku terkait dengan intelijen yang dapat dibaca masyarakat. Intinya tugas utama BIN adalah mensuplai informasi untuk kepentingan nasional yang diwujudkan melalui kebijakan negara yang dikeluarkan end usernya).
BIN sendiri sudah pernah menunjukan netralitasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2004. Kepala BIN saat itu, Jenderal Purn. DR. Ir. AM. Hendropriyono, SH, MBA, adalah kader partai politik. PDIP bahkan pernah memasukan nama Hendropriyono sebagai Jurkam PDIP, dan hal itu dianggap oleh berbagai kalangan sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Namun untuk menunjukan netralitasnya, AM. Hendropriyono menolak menjadi Jurkam PDIP pada Pemilu 2004, yang saat itui Presidennya adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDIP saat ini.
Selanjutnya penulis berpendapat terkait dengan pernyataan Mega bahwa pihaknya selalu dikintili personel BIN, kemungkinan sangat mengada-ada. Pernyataan Megawati ini jika dianalisis terkait perkembangan politik kontemporer hari ini, kemungkinan hal ini dilontarkan Megawati, karena hasil survei beberapa waktu belakangan, elektabilitas Mega menurun. Lebih menyakiti lagi elektabilitas Megawati jauh berada dibawah anak buahnya Jokowi. Untuk menaikan elektabilitasnya, Mega mencoba melontarkan pernyataan selalu dikintili BIN untuk menarik simpati masyarakat, seolah-olah dia adalah orang yang terzalimi oleh negara. Mega berharap dengan adanya status terzalimi, elektabilitasnya akan naik. Padahal Mega lupa bahwa masyarakat saat ini, tidak akan memilih pemimpin nasional yang terzalimi. Publik menginginkan seorang pemimpin nasional yang mempunyai kepedulian, tidak sombong serta memiliki program kerja yang jelas. Jika Mega ingin elektabilitasnya menanjak, sebaiknya mulai saat ini mampu melontarkan program kerja yang pro rakyat, sehingga elektabilitasnya menanjak dan rakyat akan tertarik memilihnya. Trik Megawati dengan melontarkan pernyataan “selalu dikintili intelijen” kalau dianalogikan sebagai “lagu lama dengan kemasan baru”.
Menurut penulis, sebaiknya Megawati Soekarnoputri tetap maju sebagai Calon Presiden dari PDIP, untuk membuktikan apakah benar dia terzalimi karena selalu dikintili BIN.
*) Penulis adalah peneliti di Kajian Nusantara Bersatu, Jakarta.
