Di era 2000-an, dunia kejahatan pernah muncul istilah “modus potong babi” kendati kini nyaris tak terdengar namun secara substansi, modus kriminal itu hingga hari ini masih eksis serta terus berlangsung. Hanya berubah istilah entah apa atau barangkali sering terjadi sehingga dianggap biasa.
Ciri khas modus ini adalah, si korban mulanya diajak berkerja sama (bisnis) oleh si pelaku, setelah besar malah “disembelih” oleh pelaku dengan maksud untuk menguasai sebagaian atau seluruhnya aset dan harta milik si korban. Nah, diksi disembelih disini maknanya adalah digelapkan, atau ditipu, dikemplang, dicurangi dan lain-lain, bahkan kalau perlu dihabiskan secara fisik (dibunuh) ataupun nonfisik (dimatikan karir bisnisnya). Itulah clue atau poin-poin dari anatomi modus potong babi.
Agaknya di dunia (geo) politik pun menyiratkan padanan yang sama dengan modus di atas. Atas nama bilateral, mungkin, atau B to B, G to G, free trade, dan lain-lain negara target awalnya diajak kerja sama oleh negara lain dalam berbagai bidang (biasanya ekonomi), namun setelah itu justru dijajah, dijadikan “boneka” dan seterusnya. Ada fakta pembalikan kondisi dari sebelumnya merupakan hubungan (saling menguntungkan) kerja sama antarnegara, berubah menjadi kondisi penjajahan oleh negara. Instrumen pembalikan kondisi tersebut sering dinamai debt trap atau jebakan utang.
Kronologisnya, mula-mula negara target diberi (bantuan) gelontoran utang dalam jumlah besar untuk pembangunan pada aspek tertentu —infrastruktur, misalnya— oleh negara piutang atau lembaga donor internasional sehingga (negara) target tidak mampu mengembalikan cicilan plus bunga sewaktu jatuh tempo. Maka dengan alasan gagal bayar, biasanya beberapa aset strategis negara target pun diakuisisi, diambil-alih, ataupun terkadang dipaksa untuk menjalankan kebijakan tertentu oleh pihak si pemberi utang yang berdampak merugikan bangsa dan negara pengutang. Sri Lanka misalnya, harus menyerahkan pelabuhannya ke Cina karena gagal bayar. Atas nama konsesi, Cina menguasai selama 99 tahun kedepan pelabuhan Hambantota milik Sri Lanka. Angola dan Zimbabwe lebih tragis lagi, kedua negara kini memakai Yuan —mata uang Cina— sebagai alat tukar sehari-hari dalam masyarakatnya. Djibouti membuka sebagian wilayah untuk dijadikan pangkalan militer Cina dan seterusnya termasuk beberapa negara polinesia di Pasifik Selatan. Nah, contoh tergerusnya kedaulatan negara-negara di atas, semua itu akibat gagal bayar atas utang yang digelontor oleh Cina.
Kalau di International Monetery Fund (IMF), instrumen pemaksa tersebut namanya Structural Adjusment Progamme (SAP). Dimana sebelum utang dicairkan maka negara penghutang harus menerbitkan kebijakan seperti cabut subsidi, misalnya, privatisasi BUMN, atau naikkan harga kebutuhan publik dan seterusnya.
Dalam buku Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru terbitan Global Future Institute (GFI), Jakarta, SAP-nya IMF dianggap sebagai sumber dari asymmetric warfare (peperangan asimetris) ala Barat, sedangkan sumber perang asimetris ala Cina adalah Turnkey Project Management (TPM), yakni skema investasi asing dimana mulai dari aspek management, marketing, materiil, money, tenaga ahli, teknis, bahkan sampai pekerja kasar pun diboyong semua dari Cina.
Selain TPM ini kerap menimbulkan konflik dengan penduduk lokal, karena model TPM telah merebut sebagian lapangan kerja warga sekitar dimana projek itu dijalankan, juga menyisakan pertanyaan, “Siapa berani jamin para pekerja kasar itu bukan tentara merah?”.
Dan tampaknya, TPM inilah skema investasi yang dijalankan oleh Cina di Jalur Sutra Abad ke 21 atau sering disebut OBOR, dan kini dinamai Belt and Road Initiative (BRI).
Dunia memandang, bahwa tata cara kedua pola kolonialisme di atas baik ala Cina cq debt trap maupun ala Barat melalui SAP-nya IMF, disebut dengan istilah silent invasion alias invasi senyap, yaitu model pendudukan baru sebuah negara terhadap negara lain secara nirmiliter, tanpa ada letusan peluru tanpa asap mesiu.
Ya penjajahan gaya baru itu berjalan senyap namun merampas kehidupan!
(BERSAMBUNG KE 8)
M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
