Mengukur Pencapresan Jokowi dengan Partisipasi Politik Rakyat

Bagikan artikel ini

Yudistira D. Wijaya, pemerhati masalah sosial dan aktif pada Lembaga Studi Arus Perubahan

Pencapresan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan Presiden melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat apresiasi yang luar biasa, bukan hanya oleh pegiat sosial media, tapi juga oleh masyarakat luas. Seperti yang disampaikan Direktur Political Wave Jose Rizal, Jose menegaskan lebih banyak tanggapan Positif yang diberikan para pengguna jejaring twitter daripada yang negatif terkait calon presiden dan pemilu. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi demokrasi Indonesia, kalau sebelumnya di media sosial banyak yang memberikan respon negativ dan selalu berkomentar miring atau hujatan terkait konteks pemilihan presiden atau pemilu 2014. Namun perubahan drastis terjadi sejak deklarasi Jokowi, pengguna media sosial rame-rame memberikan dukungan dan memberikan respon positif terhadap Jakowi untuk menjadi presiden sejak secara resmi di deklarasikan pada 14 Maret 2014 di Jakarta. Tanggapan positif tersebut bahkan diikuti sejumlah hastagseperti #JKW4P, #jokowiforpresident2014 atau #jokowi1putaran. Pencalonan Jokowi ini menjadi trending topicdi Twitter.

Tidak hanya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu, pencapresan Jokowi juga membuat Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) dan nilai tukar rupiah mengalami penguatan. Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah akhir pekan lalu murni digerakkan pelaku pasar lokal. Di sisi lain, dia tidak menampik ada sentimen positif lain yakni pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang bersedia menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia menduga, faktor utamanya memang kesediaan gubernur akrab disapa Jokowi itu mengikuti pemilihan presiden. “Apakah itu karena pencapresan Pak Jokowi? Bisa saja,” ujar Chatib sebelummengikuti MoU perpajakan dengan Pemprov DKI, di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/2). Dari pantauan menkeu, IHSG mengalami kenaikan indeks 3,2 persen. Disusul kemudian Rupiah menguat 30 persen, dan Surat Utang Negara tingkat

Sekadar mengingatkan,pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (14/3), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 4.878 atau menguat tajam sebanyak 152 poin. Aliran dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 7,48 triliun. Nilai tukar Rupiah ikut menguat 11 poin ke level Rp 11.375 per USD. Fenomena-fenomena itu terjadi sesaat setelah Jokowi untuk pertama kalinya menyatakan kesiapannya bertarung di pilpres 2014 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP).

Keputusan Ketua Umum PDIP Megawati untuk menugaskan Jokowi menjadi capres PDIP disambut beragam oleh tokoh – tokoh bangsa, apresiasi dan beragam analisis bermunculan merespon keputusan berani Megawati yang “menggeser” trah Bung Karno. Seperti kita ketahui bersama, selama ini PDIP identik dengan trah Bung Karno.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan kalau keputusan PDIP yang mengusung Jokowi sebagai presiden merupakan kemajuan demokrasi. Hal ini sangatlah tepat, di era modern saat ini, dimana kemajuan teknologi sudah sangat pesat, ditambah masyarakat yang sudah cerdas dan melek politik, yang menurut survey dan diskusi di media sosial lebih mengharapkan Jokowi untuk menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2014 – 2019.  Pencapresan Jokowi juga dinilai akan memperkecil angka Golput pemilu kali ini, seperti kita ketahui bersama pemilu tahun 2009 angka golput cukup tinggi. Berdasarkan pengumuman resmi Dari pengumuman resmi KPU pada hari Sabtu, 9 Mei 2009, disebutkan bahwa suara sah yang terhitung hanya mencapai 104.099.785 suara dari 171 juta penduduk yang harusnya menggunakan hak suara dengan benar. Dari 171 juta penduduk tersebut, sekitar 10% yakni 17.488.581 penduduk menggunakan suara keliru/salah sehingga menyebabkan suara tidak sah.  Sehingga ada 66,9 juta (67 juta) “Golput” atau suara penduduk yang tidak menggunakan hak memilihnya dengan tepat.

Sehingga menurut beberapa analis, dengan pendeklarasian Jokowi, maka akan menekan angka golput pemilu 2014. Dalam survey yang dilakukan oleh Cirus surveyors bekerjasama dengan Harian Republika dan Tim Visi Indonesia 2033 menyatakan, efek pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mampu tekan angka golongan putih. Adrinoif Chaniago Direktur Eksekutif Cirus mengatakan “ setidaknya paling sedikit 5 persen”. Andrinof berpendapat, efek Jokowi tersebut memang sangat signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih. Karena itu, dia memperkirakan tingkat partisipasi pada pemilihan anggota legislator pada 9 April mendatang sekitar 70-75 persen.

Hal ini dikarenakan sosok Jokowi sewaktu menjabat walikota solo dua (2) periode sangat akrab dan dekat dengan masyarakat, serta dinilai sukses memimpin Kota Solo. Dari solo Jokowi sukses mengambil alih kepemimpinan Ibukota, DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama ( Mantan anggota DPR RI ), menyingkirkan incumben Fauzi Bowo (Foke). Keberhasilan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta menjadi bukti bagaimana Jokowi sangat diterima oleh masyarakat dan dinilai layak untuk membawa perubahan. Modal inilah yang menjadi magnet Jokowi di semua lapisan masyarakat, baik di kalangan terpelajar menengah keatas, maupun di kalangan masyarakat kecil menengah kebawah. Apalagi dengan program “blusukan” nya Jokowi dan tidak sungkan – sungkan untuk turun langsung ke lapangan dalam mengurusi masalah yang ada, menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Jokowi untuk menyakinkan masyarakat, bahwa Jokowi merupakan “ satria piningit” yang di tunggu masyarakat untuk membawa perubahan, khususnya mensejahterakan masyarakat lahir dan batin.

Semoga Pencapresan Jokowi dan munculnnya kandidat-kandidat lainnya yang mendapat tempat di hati rakyat berbanding lurus dengan naikknya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2014, yang artinya dapat menekan angka Golput. Angka golput yang cukup signifikan di pemilu tahun 2009 dapat ditekan di pemilu tahun 2014. Dan pemilu 2014 menghasilkan produk – produk yang tepat untuk masyarakat, dan perubahan yang lebih baik dapat terpenuhi, khususnya dalam memberi rasa aman, adil dan sejahtera dalam masyarakat. Dan mampu membawa negara Indonesia menjadi negara yang kuat, berdaulat, sesuai dengan apa yang di gariskan oleh the fundhing futher kita yaitu Bung Karno yang kita kenal dengan Tri Sakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com