Rusman, Konsultan Media dan Peneliti Global Future Institute (GFI)
Empat lembaga publik menyimpulkan, menjelang pemilu 2014 sebagian besar media di Indonesia belum menunjukkan independensi dan berpihak kepada kepentingan publik.
Hasil penelitian empat lembaga masyarakat sipil yakni PR2media, Remotivi, Masyarakat Peduli Media dan Inmark Digital menemukan bahwa media digunakan oleh pemilik media untuk publikasi dan kepentingan pribadinya, bahkan terdapat kelompok media yang memiliki tendensi untuk menyembunyikan kebenaran.
Konglomerasi media nasional membuat pemberitaan di berbagai media cenderung kurang netral, seperti ditunjukkan data riset yang dipaparkan di gedung Dewan Pers Rabu (26/03/2014).
Terkait hasil penelitian yang dilakukan November 2013 ini, Putra Nababan, pemimpin redaksi MetroTV mengakui hal tersebut tetapi menolak mengomentarinya.
Penelitian juga menyatakan bahwa “RCTI mencitrakan Hary Tanoesudibjo sebagai pahlawan.”
Sementara itu wakil pemimpin redaksi RCTI Eddy Suprapto mengatakan selama ini sudah menjalankan pemberitaan yang berimbang.
“Kalau soal pencitraan (pemilik media), persamaannya adalah sama dengan kandidat-kandidat lain dan pemberitaannya sama juga dengan kandidat lain,” kata Eddy, seperti diberitakan BBC Indonesia.
Domain Milik Publik
Dandhy Dwi Laksono dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan, bahwa meski lembaga-lembaga penyiaran itu bukan media penyiaran publik tapi mereka menggunakan domain milik publik.
“Itu namanya frekuensi, jadi meski lembaga itu menggunakan modal swasta tapi ada UU Penyiaran yang mengatakan mereka menggunakan jalur terestrial, yaitu frekuensi milik negara dan sumber daya alam yang terbatas, jadi itu kenapa industri penyiaran swasta is highly regulated,” tutur Dandhy.
Sementara itu, ketua Dewan Pers Bagir Manan berharap media di Indonesia bisa menjaga independensinya dan mengutamakan kejujuran dalam pemberitaan.
Di masa mendatang, Bagir Manan mengatakan Dewan Pers akan berusaha membuat regulasi untuk memastikan pemilik media tidak melakukan intervensi ke dalam redaksi. (TGR/BBC)
