Menutup Terusan Krimea Utara dan Menghentikan Pasokan Air Minum ke Krimea, Ukraina Melanggar Hak-Hak Asasi Manusia.
Konflik yang menajam antara Rusia dengan negara pecahan Uni Soviet, Ukraina, ternyata membawa dampak yang menyengsarakan bagi rakyat Krimea di Ukraina Timur, yang sejak 2014 memilih bergabung dengan Republik Federasi Rusia. Misalnya, ketika pemerintah Ukraina melakukan blokade terhadap Terusan Krimea Utara yang memasok air ke Krimea.
Memang sejak 2014 lalu, hubungan antara Rusia dan Ukraina memburuk seturut dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich. Yang kemudian masyarakat Ukraina Timur di Semenanjung Krimea memilih bergabung dengan Rusia. Sehingga pemerintahan Ukraina pasca kejatuhan Presiden Yanukovich, semakin erat hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, karena AS dan blok Barat sangat mengecam bergabungnya kembali Semenanjung Krimea di Ukraina Timur kepada Rusia.
Nah nampaknya, bukan saja sanksi ekonomi yang dikenakan Barat kepada Rusia dan rakyat Krimea, bahkan semakin menyentuh hajat hidup orang banyak warga masyarakat Krimea di Ukraina Timur itu. Yaitu, menutup Terusan Krimea Utara (the North Crimean Canal), sehingga pasokan air minum ke Krimea dengan sengaja disumbat. Jelas ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia, mengingat fakta bahwa sumber air minum merupakan kebutuhan hidup orang banyak. Seharusnya pemerintah Ukraina tidak boleh menutup Terusan Krimea Utara.
Apalagi Terusan Krimea Utara memasok 85 persen pasokan air ke Semenanjung Krimea. Dan pemerintah Ukraina, sampai sejauh ini, tetap bersikeras untuk tetap menutup Terusan Krimea Utara itu. Nampaknya keputusan Kiev tersebut harus dibaca sebagai alat tekan Ukraina agar Rusia membatalkan integrasi Krimea kepada Republik Federasi Rusia.
Bisa dimengerti jika pemerintah Rusia mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Right).
Seharusnya pemerintah Ukraina tidak boleh melakukan blokade dan penutupan Terusan Krimea Utara sehingga terjadi kekurangan sumber air minum bagi rakyat di Krimea, Ukraina Timur. Pemerintah Ukraina tidak boleh menggunakan sumber air minum sebagai sandera politik menghadapi Rusia dan menggagalkan hasil referendum yang mana warga Ukraina Timur di Semenanjung Krimea memilih bergabung kembali dengan Rusia.
Baca juga: Russia says Ukraine blocking water supply to Crimea in European lawsuit
Melalui beberapa berita yang dilansir oleh https://euromaidanpress.com/ terungkap adanya niat dari beberapa anggota parlemen Ukraina untuk memanfaatkan adanya blokade terhadap Terusan Krimea Utara itu dengan menjual air kepada Krimea, tentunya dengan harga yang melambung tinggi. Semacam pemerasan secara terselubung. Misalnya Aristov, Ketua Parlemen Ukraina dari komisi anggaran, melontarkan ide agar Ukraina meraih pendapatan ekonomi dengan menjual air ke Krimea.
Niat para politisi Ukraina untuk menjadikan soal penutupan Terusan Krimea Utara itu sebagai sandera politik, semakin nampak jelas dengan pernyataan David Arakhamiya, ketua fraksi pelayan rakyat parlemen Ukraina, yang jelas-jelas menegaskan bahwa Ukraina akan memasok air minum ke Krimea asalkan Rusia melepaskan diri dari Krimea. Utamanya, menarik pasukan militernya dari Donbas.
Baca juga: Ukraine’s water blockade of Crimea should stay, because it’s working
Lepas dari konflik yang semakin menajam antara Moskow dan Kiev menyusul kejatuhan Viktor Yanukovich pada 2014, keputusan pemerintah Ukraina menutup Terusan Krimea Utara, merugikan kehidupan dan hajat hidup orang banyak di Semenanjung Krimea. Sejak Terusan tersebut ditutup, pihak otoritas Krimea terpaksa meningkatkan kapasitas produksi air minumnya hampir dua kali lipat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, harus mengubah sistem pemasokan air minum. Hal ini tentu saja pihak otoritas Krimea harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga harga air pun jadi semakin mahal.
Maka tiada cara lain bagi pemerintah Ukraina, untuk membuka kembali Terusan Krimea Utara dan menghentikan blokade pemasokan air minum ke Krimea, karena hal itu jelas-jelas melanggar hak-hak asasi manusia.
Memang aneh juga, Ukraina yang saat ini berada dalam orbit pengaruh kebijakan luar negeri AS dan Uni Eropa yang mengklaim merupakan pejuang penegakan hak-hak asasi manusia, justru malah melakukan pelanggaran terhadap salah satu sektor yang paling asasi bagi kebutuhan manusia, yaitu pasokan air minum.
Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute.
