Henrique Capriles Radonski, Leopoldo Lopez, dan Maria Corina Machado, merupakan beberapa agen proxy AS, yang diberi bantuan dana oleh National Endowment for Democracy (NED) dan Kementerian Luar Negeri, untuk menggulingkan pemerintahan Hugo Chavez dan Nicolas Maduro sejak 2004 lalu. Maka dukungan terbuka Menteri luar Negeri AS Mike Pompeo terhadap Juan Guaido, pemimpin oposisi binaan Henrique Capriles Radonski, semakin memperkuat bukti campurtangan AS dalam politik dalam negeri Venezuela.
Aksi destabilisasi yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sekali lagi membuktikan bahwa untuk merebut sumberdaya alam khususnya minyak, Washington akan menghalalkan segala cara. Termasuk campur-tangan dalam menentukan hasil pemilu presiden Mei lalu.
Baru-baru ini, Washington secara terbuka mendukung Juan Guaido sebagai presiden yang sah hasil pemilu. Dan tidak mengakui lagi Nicolas Maduro sebagai presiden.
Namun itu versi Amerika Serikat. Maduro yang merasa tetap sebagai presiden Venezuela dan dilantik pada 11 Januari lalu, mendesak Washington agar menarik korps diplomatiknya dari Caracas.
Bisa jadi memang tujuan sesungguhnya dari Gedung Putih bukan untuk mendukung Juan Guaido, melainkan menciptakan polarisasi dua kutub di dalam negeri Venezuela. Sehingga tercipta destabilisasi politik di negeri kaya cadangan minyak tersebut.
Menariknya, dukungan terbuka kepada Juan Guaido sebagai presiden baru Venezuela sekaligus untuk membentuk pemerintahan transisi dan pemilu baru, dinyatakan secara blak-blakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang sebelumnya juga pernah jadi Direktur badan intelijen AS CIA.
Bahkan selain mendesak Maduro mundur dari kursi kepresidenan, juga menyerukan dukungan militer Venezuela. Campur tangan AS dipertunjukkan secara terang-terangan. Dalih yang dinyatakan menlu Pompeo, rakyat Venezuela sudah menderita di bawah rezim diktator Maduro.
Namun Tony Cartalucci, dalam artikelnya bertajuk: US Regime Change in Venezuela: The Documented Evidence secara jeli melihat adanya motivasi penguasaan geoekonomi atau sumberdaya alam Venezuela, di balik dukungan membabi-buta terhadap Juan Guaido.
Lebih dari itu Washington khawatir terhadap sikap Maduro, seperti halnya pendahulunya Hugo Chavez, terhadap pendekatan pengkutuban tunggal alias Unipolarisme yang hendak dipaksakan AS sejak berakhirnya perang dingin.
Menurut catatan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagaimana dikutip Tony Cartalucci, Venezuela saat ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, melebihi Arab Saudi.
Namun seperti diuraikan Cartalucci, AS bukan gusar soal bagaimana menguasai mimyak Venezuela, tapi khawatir terhadap mengamankan tata dunia yang bertumpu pada unipolarisme atau pengkutuban tunggal.
Sebab Venezuela sejak kepemimpinan Hugo Chavez, lebih mendukung skema kerjasama multipolar yang mengikutsertakan Rusia dan Cina sebagai kekuatan internasional alternatif.
Dengan demikian menurut Cartalucci, Venezuela yang stabil secara politik, berarti mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dari cadangan minyak Venezuela. Sehingga Venezuela bisa dengan leluasa memperjuangkan kerjasama multipolar menghadapi AS dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat yang berusaha mempertahankan kerjasama Unipolar di bawah kepemimpinan AS sebagai polisi dunia.
Dalam kerangka analisis seperti itu, masuk akal adanya campur tangan AS dalam pemilu presiden di Venezuela. Harian Inggris the Independent melansir sebuah artikel yang menggambarkan bahwa Washington memang berusaha dengan segala cara untuk melengserkan Maduro maupun pendahulunya, almarhum Hugo Chavez.
Salah satu modus operandinya adalah dengan memberi bantuan dana kepada beberapa kelompok oposisi yang disalurkan oleh salah satu funding internasioanl AS, National Endowment for Democracy (NED).
Adalah Mark Weisbrot, salah seorang direktur dari the Centre for Economic and Policy Research yang beroperasi di Washington, menginformasikan bahwa AS berusaha sejak 20 tahun terakhir ini untuk mengganti pemerintahan yang pro AS di Caracas.
Maka itu, pemihakan yang begitu blak-blakan yang dipertunjukkan pemerintahan Presiden Donald Trump, merupakan upaya nyata untuk menggoyahkan pemerintahan Maduro yang merupakan penerus kebijakan strategis Hugo Chavez yang melawan skema pengkutuban tunggal/Unipolar AS dalam kerjasama internasional.
Seperti dalam tergambar secara ilustratif dalam artikel Cartalucci, bantuan dana dari AS lewat NED ditujukan untuk media massa, para advocator dan skemator penyusunan produk-produk hukum nasional, indoktrinasi politik dalam bidang politik dan hak-hak asasi manusia, serta rencana politik agar AS bisa ikut campur menentukan arah kebijakan ekonomi. Juga menggunakan isu HAM untuk melindungi para agen-agen proxy AS bebas dari jeratan hukum pemerintah Venezuela.
Salah satu organ garis depan yang didanai oleh NED adalah Sunmate, yang pada 2004 lalu mengorganisir sebuah referendum untuk mendapatkan dukungan rakyat guna melengserkan Chavez dari kursi kepresidenan.
Namun hasil referendum mengecewakan bagi oposisi. Chavez tetap dapat dukungan dari rakyat Venezuela. 58 persen rakyat tetap menginginkan Chavez jadi presiden. Dengan demikian, terbukti sudah bahwa gagasan untuk mengadakan referendum yang bertujuan menjatuhkan Chavez atau untuk menggagalkan sebuah undang-undang pro kepentingan nasional Venezuela, berasal dari bantuan dana AS maupun arahan dari Washington.
Salah satu aktor intelektual yang disorot the Independent adalah Maria Corina Machado, pendiri Sunmate yang bergerak dalam pemantauan pemilu yang didanai NED. Selain itu, tentu saja George Soros melalui Lembaga nirlaba-nya Open Society.
Bahkan bocoran informasi dari dokumen Kementerial Luar Negeri AS pada 2004 menyingkap bahwa bantuan dana dari NED masih tetap berlangsung hingga sekarang. Dan Kementerian Luar Negeri didesak agar terus memberi bantuan dana kepada organ garis depan NED, yaitu Sunmate. Termasuk dalam mengkondisikan pemimpin oposisi Henrique Capriles Radonski.
Nah Henrique Capriles Radonski inilah, mentor dari Juan Guaido, yang saat ini dimunculkan sebagai presiden alternatif dan pemimpin pemerintahan transisi Venezuela. Menurut informasi, kelompok oposisi yang berada dalam pengaruh Henrique Capriles Radonski dan Leopoldo Lopez, ditawari bantuan dana dari Kementerian Luar Negeri AS, sebesar 20 juta dolar AS.
Sepertinya dana bantuan yang ditawarkan AS dengan dalih untuk bantuan kemanusiaan, sejatinya ditujukan untuk operasi intelijen melumpuhkan perekonomian Venezuela. Seperti hiper-inflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, sehingga memicu gelombang pengusian besar-besaran dari Venezuela.
Inilah modus operandi AS dalam menciptakan aksi destabilisasi politik dan ekonomi terhadap pemerintahan Maduro saat ini, maupun terhadap Hugo Chavez pada era sebelumnya.
Diolah kembali oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
