Menyingkap “Zona Abu-Abu” Di Balik Hubungan Rahasia RI-Israel

Zona Abu-abu atau Grey Area, faktor utama penyebabnya adalah aturan main yang tak jelas. Regulasi yang tak tegas sehingga melahirkan area abu-abu. Sebagai zona samar, semuanya serba bisa disesuaikan. Hari ini beda, esok pun beda. Satu dari ciri khas zona remang-remang ini adalah, terdapatnya banyak celah, yang kerap digunakan para pelanggar peraturan. Area ini seringkali jadi penyebab terjadinya kebocoran. Ironisnya, dari segi penegakan hukum ternyata area abu-abu ini bisa saja turut menimbulkan kebingungan bagi pihak aparat untuk bertindak tegas. Sepertinya, zona abu-abu sejak 1994 hingga 2016 lalu, seringkali dimainkan sebagai landasan untuk menjalin hubungan secara rahasia antara Indonesia dan Israel. Apakah ini benar?

Menyorot hubungan Indonesia dan Israel, pastinya erat kaitannya dengan masih berlarutnya konflik antara Palestina dan Israel sejak berakhirnya Perang Dunia II.  terutama bagi Indonesia sendiri. Melalui deklarasi Balfour, di situ secara eksplisit tergambar secara nyata dukungan Inggris agar Israel memiliki wilayah yang akan menjadi negara-bangsa. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa ikut andil dalam memutuskan pembagian wilayah untuk bangsa Arab dan bangsa Yahudi.

Namun, melihat konflik yang tersebut kemudian dipandang sebagai aneksasi Israel dengan didukung Inggris maupun negara-negara Barat terhadap wilayah-wilayah Arab di Palestina, maka  Indonesia sebagai negara yang sjeak 1945 berhasil memerdekakan diri dari penjajahan Belanda, maupun karena statusnya sebagai anggota PBB, pada perkembangannya kemudian mendukung penuh rakyat Palestina memperjuangkan haknya memperoleh kemerdekaannya.

Dengan berlandas pada alinea ke-4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Dengan begitu, Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina di internasional dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama tidak ada penyelesaian konflik antar Palestina dan Israel. Dengan begitu, secara de jure Indonesia belum mengakui keberadaan dan kedaulatan Israel. Sikap ini tidak lepas dari sikap kebijakan politik luar negeri Indonesia yang secara prinsipil  menentang dan menolak kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan karenanya harus sirna dari muka bumi.

Namun benarkah Indonesia sepenuhnya menutup semua celah dalam menjalin hubungan dengan Israel? Meskipun secara resmi Israel dan Indonesai tidak memiliki hubungan diplomatik bukan berarti antara keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali.

Sikap proaktif dari Israel untuk membangun hubungan baik dengan Indonesia nampaknya dirintis pada awal masa kepemimpinan Suharto dimana Indonesia menerima kedatangan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin yang bertujuan untuk mendiskusikan hubungan bisnis antara Indonesia dan Tel Aviv.

Sejak Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto, Indonesia telah menjalin hubungan terutama dalam bidang militer. Namun, ketika di era reformasi, utamanya pada massa kepresidenan Abdurahman Wahid sejak 1999, perubahan hubungan antara Indonesia, sepertinya lingkup hubungan Indonesia dan Israel nampaknya coba diperluas.

Dengan alasan bahwa keterpurukan perekonomian Indonesia pasca 1998, maka Amerika Serikat yang punya pengaruh pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), muncul desakan kuat agar Indonesia menjalin dapat menjalin hubungan erat dengan semua negara sekutu AS dan blok Barat, termasuk Israel. Dan Israel, diyakini memiliki Gross Domestic Product (GDP) yang tingg.

Selain itu, sektor pariwisata, Israel dipandang sebagai aset yang menjanjikan.  Sehingga jalur pariwisata yang dibuka secara resmi untuk warga Israel yang ingin berkunjung ke Indonesia ataupun sebaliknya warga Indonesia yang ingin melakukan kegiatan wisata religi ke Israel, dapat menguntungkan kepentingan nasional RI di bidang ekonomi.

Namun kenyataannya hingga kini hal itu belum bisa direalisasikan karena tetap masih menggunakan bantuan negara ketiga. Mengingat bahwa Jerusalem merupakan pusat perkembangan tiga agama besar yaitu Kristen, Islam dan Yahudi, sehingga Israel merupakan pintu masuk bagi orang-orang yang hendak ziarah sesuai keyakinan agamanya masing-masing.  Seperti ke Masjid al-Aqsa, Yerusalem, dan Bethlehem. Pada 2017 lalu, dilansir dari Central Bureau of Statistic Israel, terdapat 36.300 warga Indonesia yang melakukan kunjungan ke Israel dalam bentuk wisata religi, hingga berdampak cukup besar dalam kenaikan GDP Israel, sebesar Rp 816,75 milyar.

Tidak hanya dalam bidang pariwisata saja, namun kegiatan lainnya seperti ekspor-impor pun dilakukan dalam bidang produk pertanian, berlian, permata, tekstil, gandum, kurma, bekas senjata berbahan tembaga dan alumunium, dan bahkan bahan bakar.

Tidak hanya itu, dalam bidang militer juga Indonesia pernah pembelian 32 pesawat tempur Doughlas A-4 Skyhawk dari Israel pernah terjadi. Hal tersebut diyakini karena perkembangan tekonologi Israel yang cukup canggih. Produk Indonesia juga berhasil masuk Israel, seperti furniture, kain tenun, lemak minyak nabati dan hewani, coklat mentah, dan kelapa sawit.

Kerja sama dalam militer juga dilakukan oleh keduanya. Israel dan Indonesia pernah melakukan operasi Alpha, dimana operasi tersebut bersifat rahasia antara angkatan udara Israel dan Indonesia yang hanya mengirim 10 perwira Indonesia untuk menguasai pesawat tempur Doughlas A-4 Skyhawk.

 Baca: Douglas A-4 SKYHAWK ATTACK & CLOSE-SUPPORT FIGHTER BOMBER

Adakah payung hukum sehingga hubungan kerjasama Indonesia dan Israel  secara diam-diam terjalin sejak era reformasi?  Menariknya, jalinan kerjasama Indonesia-Israel secara diam-diam dilakukan dengan didukung adanya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/01/2001 pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdangan. Sekadar informasi, Presiden Abdurahman Wahid menjabat sebagai presiden antara 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Adapun Luhut Binsar Panjaitan menjadi menteri perundustrian dan perdagangan antara 24 Agustus 2000 sampai 23 Juli 2001.

Maka bisalah kita simpulkan, bahwa peran Luhut Panjaitan dalam kapasitasnya sebagai menteri perindustrian dan perdagangan sangatlah penting terhadap keluarnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/01/2001 sehingga menjadi payung hukum hubungan diam-diam antara Indonesia dan Israel. Meskipun awalnya didahului dengan kedekatan pribadi antara Shimon Peres dan Abdurahman Wahid sejak 1994. Pada 1994 Yitzhak Rabin yang kala itu menjabat perdana menteri Israel yang satu partai dengan Shimon Peres yaitu dari partai Buruh, mengundang Gus Dur ke Israel. Dan sejak itu kedua tokoh tersebut berkolaborasi melaluii Yayasan Shimon Peres.

Maka pertanyaan penting selanjutnya benarkah Luhut merupakan skemator tunggal hubungan informal Indonesia-Israel? Mengingat gagasan merintis hubungan informal RI-Israel itu telah dirintias sejak era Gus Dur?

Situs berita tirto.id pernah melansir sebuah artikel menarik pada 2016 lalu. Bahwa Shimon Peres yang pernah menjadi perdana menteri dan presiden Israel merupakan salah satu tokoh yang mengupayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Ia pernah berkunjung ke Jakarta menjajaki kemungkinan itu pada 2000, saat menjabat sebagai menteri kerjasama regional.

Lebih mengagetkan lagi, pada Maret 2016 lalu, beredar kabar adanya kontak rahasia antar kedua negara. Pemberitaan mengenai hubungan gelap itu dipicu oleh Tzipi Hotovely, Deputi Menlu Israel, dalam pernyataannya di hadapan Knesset, Parlemen Israel. Menurut Hotovely, pernah terjadi pertemuan rahasia antara Mark Sofer, Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel, dengan sejumlah pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Jakarta. Pertemuan itu mengatur rencana kunjungan Menlu RI ke wilayah Ramallah, untuk menghindari kekacauan. Sebagai balasannya, Menlu Retno Marsudi diminta menemui sejumlah pejabat Israel.

Namun, masih menurut Hotovely, Menlu Indonesia kemudian menolak bertemu para pejabat Israel seperti yang disepakati dalam pertemuan rahasia itu. “Ketika dilanggar, konsekuensinya adalah seperti yang terjadi beberapa hari lalu,” katanya. Israel mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Retno yang berencana mengunjungi wilayah Ramallah di Tepi Barat.

Pernyataan itu segera dibantah Menlu Retno. Ketika ditanya wartawan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, pada Kamis (17/3/2016) dengan tegas Retno berkata, “Kemenlu tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah ada pertemuan rahasia itu. Apa yang mereka sampaikan tentang pertemuan rahasia itu tidak ada.”

 Baca: Hubungan Malu-Malu Kucing Indonesia-Israel

Fakta tersebut secara tersirat menggambarkan adanya pertentangan intern yang cukup keras di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Indikasi adanya pertemuan rahasia antara Mark Sofer, Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel dan beberapa pejabat Indonesia, dan penolakan Menlu Retno untuk berkunjung ke Israel, dengan jelas memperlihatkan bahwa terkait kebijakan luar negeri dalam berhubungan dengan Israel, ada yang setuju dan ada yang tidak.

Kembali ke inti soal. Dengan semakin kuatnya pengaruh Luhut Binsar Panjaitan dalam dua periode masa jabatan Presiden Jokowi, masihkah Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/2001 pada masa Luhut jadi menteri perindustrian dan perdagangan di era Gus Dur masih diberlakukan saat ini?

Sebab bagi Indonesia, mendukung perjuangan rakyat Palestina bukan sekadar mendukung bangsa Palestina yang sesame Muslim. Ini soal mendukung bangsa yang sedang berjuang membebaskan diri dari penjajahan Israel.

 

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara tegas mendukung Palestina. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Bahkan Presiden pertama RI Sukarno dengan tegas menyatakan: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Berarti, tidak ada ruang sedikitpun seharusnya dibuka bagi hubungan diplomatik antara RI-Israel, selama belum ada penyelesaian damai yang menguntungkan bagi rakyat Palestina. Yaitu dikembalikannya wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak 1948.

Nesya Aulia, mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Binus, Jakarta. Dan Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute.

================================================

 Saran Bacaan Untuk Mendalami Lebih Lanjut:

1. Taylor and Francis Online, Step‐by‐step Towards Indonesian–Israeli Relations. Paris Journal, 2007.
2. Azumardi Azra, Islam In Indonesia Foreign Policy: Assesing Impacts of Islamic Revivalism during the Soeharto Era. Studia Islamika, 2000.
3. G Pauker, Indonesia under Suharto: The Benefits of Aloofness. Friendly Tyrants, 1991.
4. Suhartiningtyas, Analisa Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Untuk Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dalam Upaya Peduli Perdamaian Palestina-Israel. Jurnal Unair, 2014.
5. Ratnawati, T. (2010). POLITICAL REFORM IN INDONESIA AFTER SOEHARTO. LIPI, 36(2).
6. http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/656/447
7. Adams, K. (2012). Indonesia to informally upgrade its relations with Israel via ambassador-ranked diplomat in Ramallah. Times of Israel. Retrieved 14 October 2019, Times of Israel https://www.timesofisrael.com/indonesia-to-informally-upgrade-its-relations-with-israel-via-ambassador-ranked-diplomat-in-ramallah/
8. Adi, R. (2011). Operasi Alpha, Kerjasama Rahasia Militer RI-Israel (I). Retrieved 22 October 2019, from https://news.detik.com/berita/1701149/operasi-alpha-kerjasama-rahasia-militer-ri-israel-i
9. Amri, A. (2018). Menguak hubungan ekonomi RI-Israel: Tanpa hubungan diplomatik, dagang jalan terus. Retrieved 10 October 2019, from http://m.kontan.co.id/news/menguak-hubungan-ekonomi-ri-israel-tanpa-hubungan-diplomatik-dagang-jalan-terus2/?page=2
10. Wijanarko, T. 2017. Muslim dari 3 Negara Ini Paling Banyak Wisata Ziarah ke Yerusalem. Tempo. Retrieved 15 October 2019, from https://travel.tempo.co/read/1040970/muslim-dari-3-negara-ini-paling-banyak-wisata-ziarah-ke-yerusalem
11. Balance of Trade With Trade Partner Country Ministry of Trade Republic of Indonesia. (2019). Retrieved 12 October 2019, from https://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116
12. Rombongan Pengusaha Indonesia ke Israel Jajaki Kerja Sama. (2019). Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190710140016-120-410869/rombongan-pengusaha-indonesia-ke-israel-jajaki-kerja-sama