Pemilu 2014 dan Eksesnya Terhadap Ekonomi Nasional

Bagikan artikel ini

Otjih Sewandarijatun, alumnus Universitas Udayana, Bali dan peneliti senior pada Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD), Jakarta

Menurut Senior Economist and Goverment Relations Head Standard Chartered Bank Indonesia, Fauzi Ichsan menilai, iklim investasi akan sedikit tertahan selama pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, iklim investasi akan kembali bergerak pada Oktober 2014, apabila terpilih pemimpin yang baru secara demokratis. Sementara itu, pengamat politik, Eep Saifulloh Fatah menilai, meskipun tahun 2014 sebagai tahun politik, namun tren pertumbuhan ekonomi diprediksi akan terus meningkat hingga di kisaran 0,3%. Jika terjadi sedikit gejolak, investor asing masih menahan diri untuk menanamkan modalnya, kemudian masuk setelah pemilu berakhir.

Sebelumnya, pengamat ekonomi, Aviliani mengatakan, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh, walaupun berbagai macam krisis dan gejolak ekonomi muncul, karena permintaan domestik masih akan tetap tumbuh. Indonesia akan tetap tumbuh 4,5% walau tidak ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sampai tahun 2035. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik yang tetap tinggi. Persoalannya justru berada pada sisi suplai, seperti sektor infrastruktur listrik kebutuhannya 10% namun suplai hanya 4%.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati pesimis target inflasi tahun 2014 sebesar 3,5% s.d 5,5 % akan tercapai, karena terjadi ketidakstabilan cuaca yang merusak infrastruktur dan mengganggu pasokan bahan pangan. Inflasi juga akan dipengaruhi penyelenggaraan pemilu yang berdekatan dengan lebaran.

Ada beberapa kendala dalam mencapai target ekonomi nasional, antara lain masih adanya hambatan tax holiday, kerusakan infrastruktur dan pemadaman listrik. Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian, Harris Munandar mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, terdapat 5 industri yang bisa mendapatkan tax holiday, yakni logam dasar, pengilangan minyak/petrokimia, permesinan dan industri sumberdaya terbarukan, serta peralatan komunikasi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rahmat Gobel menilai, aspek terpenting dalam dunia usaha di Indonesia adalah kepastian hukum. Meskipun pemerintah telah memberikan tax holiday, tetapi tidak akan bermanfaat apabila terdapat masalah di kemudian hari.

Sementara itu, kerusakan infrastruktur terjadi ruas jalan di Kecamatan Jujuhan, Bungo, Jambi mengalami kerusakan berupa lubang di beberapa titik. Akibatnya warga mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki agar jalan Lintas Sumatera yang rusak tersebut, karena membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, di Wonogiri, Jateng, jembatan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Purwantoro (Kabupaten Wonogiri)-Kabupaten Pacitan amblas. Di Bima, NTB, sepanjang jalan di Kecamatan. Sape–Wera berlubang di beberapa titik. Sebelumnya, di Tulang Bawang Barat, Lampung, warga setempat mendesak Pemkab Tulang Bawang Barat segera memperbaiki jalan penghubung Kab. Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Way Kanan sepanjang 10 km yang rusak berlubang.

Disamping itu, pemadaman listrik juga terjadi di beberapa daerah. PT PLN Cabang Palu memberlakukan pemadaman listrik secara bergilir karena berkurangnya pasokan daya ke sistem kelistrikan akibat kerusakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau dan pemeliharaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT PLN. PT PLN Cabang Palu selama ini melayani kebutuhan listrik di Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Sigi. Sementara itu, di Maluku, PT PLN Sub Cabang Ereke memberlakukan pemadaman bergilir selama 12 jam per hari dengan alasan terjadi kerusakan mesin pembangkit. Pemadaman listrik juga terjadi di Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Mangkutana Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Jenderal Purn Kiki Syachnakri, mantan KASAD menilai, dari berbagai kerawanan menjelang Pemilu 2014, maka kerawanan akibat gejolak ekonomi akibat perkembangan ekonomi global yang sering salah diantisipasi. Sinyalemen Kiki ini ada benarnya dan akan terjadi jika menjelang Pemilu 2014, nilai tukar rupiah melemah terhadap US $ mencapai 1US$ = Rp 15.000,-

Masyarakat sangat berharap dari pelaksanaan Pemilu 2014 dapat bermanfaat secara positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya, pada saat pelaksanaan Pemilu diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh tingkat konsumsi seputar pelaksanaan pemilu. Peningkatan konsumsi ini didorong dengan tingkat konsumsi di beberapa sektor, seperti sektor energi dan transportasi. Banyak kalangan juga menyakini bahwa kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014 akan memudahkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesa 6% pada 2014 atau sebaliknya kegagalan pelaksanaan Pemilu 2014 juga akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Disamping itu, Pemerintah hasil Pemilu 2014 diharapkan memperbaiki sektor ekonomi mikro, karena angka pengangguran, kemiskinan masih tinggi, kesenjangan yang cukup besar antara orang kaya semakin kaya, infrastruktur, khususnya jalan dan listrik belum memadai dan perizinan investasi masih belum sesuai harapan. Pemerintah perlu membuka kesempatan kerja produktif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ini ditunjang dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah yang lebih dari 5 juta jiwa, sementara dari segi demografi usia mereka berkisar antara 35 tahun hingga 40 tahun. Beberapa sektor industri yang dapat dipacu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2014 antara lain industri alat transportasi, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, industri makanan, serta industri kertas, barang dari kertas dan percetakan.

Meskipun demikian, dalam upayanya mengejar target pertumbuhan ekonomi 2014, pemerintahan hasil Pemilu 2014 diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah kendala antara lain, biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan upah minimum regional, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas, tertekannya kinerja industri manufaktur,bencana banjir, termasuk aksi unjuk rasa buruh yang semakin masif.  yang terjadi sejak awal 2014.

Jika menilik kepada pendapat Dudley Seers, ekonom pembangunan dari Oxford menulis The Meaning of Development (1970), tolok ukur pembangunan ada tiga yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski pendapatan berlipat. Maka, selama ini belum dapat dinilai ada pembangunan di Indonesia.

Oleh karena itu, politisi dalam kampanye Pemilu 2014 jangan terlalu janji muluk-muluk, bahkan jangan terlalu mengkultusindividukan atau mematok seseorang pasti akan bisa menjadi Presiden, karena semuanya dapat berdampak buruk setelah Pemilu 2014, seperti dikatakan Mathew Flinders.

Mathew Flinders dalam Defending Politics : Why Democracy Matters in Twentieth Century (2012) mengatakan bahwa, apatisme politik kerap berawal dari ketergantungan politisi terhadap konstituen. Ini yang membuat mereka mengumbar janji-janji populis, sementara rakyat mempercayai janji-janji tersebut tanpa syarat. Dalam kondisi demikian, jalan untuk merehabilitasi ranah politik membutuhnya hadirnya kedewasaan berpolitik.

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com