Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Sementara Amerika Serikat dan Australia menerapkan kembali Hard Power dengan menyebarkan pasukannya di Darwin, Australia. Republik Rakyat Cina juga nggak mau kalah. Bahkan secara jitu mampu mengombinasikan antara hard power dan smart power yang non-militer dalam membangun pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Bahkan juga dengan Pakistan, salah satu sekutu andalannya di Asia Selatan. Ironisnya justru ketika Pakistan juga dipandang sebagai sekutunya Amerika Serikat.
Beijing baru baru ini berhasil memproduksi beberapa kapal perang baru buat Angkatan Lautnya selain kemampuannya memanfaatkan jaringannya yang luas di berbagai negara untuk pengumpulan data-data dan informasi intelijen.
Baru-baru ini juga menggelar latihan militer bersama dengan Pakistan yang sama-sama masuk kategori negara-negara pemilik persenjataan nuklir.
Yang lebih mengerikan lagi dalam pandangan para perancang keamanan nasional di Gedung Putih, Cina berencana untuk meningkatkan kehadiran militernya di Laut Cina Selatan.
Jangan-jangan, kehadiran pasukan pasukan Amerika dan Australia di Darwin, sebenarnya justru untuk mengantisipasi rencana strategis Cina di Laut Cina Selatan ini.
Apalagi fakta adanya di wilayah-wilayah yang dilewati oleh Laut Cina Selatan, ada beberapa wilayah yang masih dalam sengketa (Territorial Dispute). Sehingga kehadiran militer Cina di Laut Cina Selatan ini, harus dibaca sebagai bagian dari strategi Angkatan Laut Cina untuk melakukan pengawasan intensif terhada potensi-potensi musuh di wilayah tersebut.
Antara lain dengan memperkuat strategi blockade terhadap Angkatan Laut negara lain baik yang masuk kategori sekutu-sekutu Amerika maupun Angkatan Laut Amerika atau Australia sebagai pesaing sesungguhnya dari Cina.
Dengan kehadiran Cina di Laut Cina Selatan, Angkatan Laut Cina sekaligus bisa meningkatan pengawasan terhadap lalu-lintas pelayaran yang melewati Laut Cina Selatan tersebut.
Gelagat ini bahkan sudah diakui secara langsung oleh pihak Pentagon.
Menyadari skala kegawatan yang mungkin bisa timbul, ASEAN Juli lalu berhasil mengajak Cina untuk menahan diri. Berdasarkan kesepakatan Cina-ASEAN bersepakat untuk membangun hubungan atas dasar saling percaya dan saling pengertian melalui mekanisme perjanjian bernama Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea.
Terlepas bagaimana realisasinya nanti, melalui mekanisme ini diharapkan akan menetralisasi segala bentuk penyelesaian konflik melalui cara-cara militer dan bersifat sepihak. Karena dalam klausul kesepkatan tersebut, ditegaskan perlunya patrol dan pemanfaatan bersama dari kawasan Laut Cina Selatan tersebut.
Dan yang lebih penting lagi, ASEAN dan Cina berhasil menggiring pada satu kesepakatan bersama untuk melakukan demiliterisasi zona Laut Cina Selatan tersebut.
Yang lebih spektakuler lagi, Vietnam dan Cina juga menjalin kesepakatan bersama pada Oktober lalu. Padahal, sejak era Perang Dingin terlibat dalam hubungan yang cukup menegangkan, utamanya sejak penyerbuan Vietnam ke Kamboja untuk menumbangkan rejim Pol Pot yang didukung oleh Cina, Sehingga potensi pertikaian di matra laut antara kedua negara bisa dinetralisasi berdasarkan semangat menciptakan zona damai, persahabatan dan kerjasama(Kesepakatan 6 Butir).
Kerjasama strategis ASEAN-CINA yang semula dimaksud sekadar untuk mengantispasi kemungkinan benturan militer anata Cina dan Amerika di kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan pada khususnya, pada perkembangannya justru bermuara pada keuntungan ekonomi ASEAN-CINA di bidang ekonomi.
Melalui AFTA, terlepas kontroversi dan kecaman seputar apakah mekanisme ini akan menguntungkan kedua pihak, namun sulit dibantah bahwa melalui mekanisme AFTA, ASEAN semakin terintegrasi dengan Cina.
Dan ini tentunya semakin mencemaskan buat Amerika dan sekutu sekutu strategisnya dari Eropa Barat.
Tak heran jika Amerika secara tiba-tiba, menyusul pertemuan Obama dan para pemimpin ASEAN di Bali lalu, menghadirkan pasukan militernya di Darwin, Australia.
