Poin-Poin Penting Seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Berikut poin-poin penting yang disampaikan para narasumber seminar bertajuk “Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara” yang berlangsung Selasa, 3 September 2019 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI):

1. Menurut saya pemindahan ibukota yang didengungkan sekarang ini adalah baru sebuah wacana.
2. Presiden harus memperhatikan hak-hak dari masyarakat dan Presiden harus mendengarkan suara rakyat jangan sampai pemindahan ibukota adalah hanya keinginan presiden pribadi saja.
3. Tentang pemindahan ibukota belum ada domumen legal yang masuk ke DPR. Dalam RAPBN 2020 tidak disebutkan anggaran untuk pemindahan ibukota. Maka saya mempertanyakan kepada menteri keuangan anggaran yang akan digunakan darimana sumbernya.
4. Pemerintah harusnya lebih fokus tentang persialan yang lebih urgen khususnya Papua daripada pemindahan ibukota.
5. Pemindahan ibukota membutuhkan jalan yang sangat panjang akan payung hukum agar pemindahan ibukota memiliki kekuatan hukum yang kuat.
6. Dalam pemindahan ibukota banyak UU yang harus dibuat, diantaranya tentang sumber dana, pengadaan lahan, infrastruktur dan masih banyak lagi.
7. Dalam pemindahan ibukota membutuhkan dana yang sangat banyak, akan tetapi tidak dimasukkan dalam anggran APBN. Lantas sumber dana untuk pemindahan ibukota sumbernya darimana? Hal inilah yang menjadi pertanyaan dari masyarakat.
8. Saya khawatir rencana pemindahan ibukota hanyalah sebagai pengalihan isu akan ketidakmampuan presiden dalam menangani permasalahan yang terjadi di negeri ini, kasus ini sangat mirip dengan kasus mobil nasional SMK yang akhirnya hanya pepesan kosong belaka.

Ridwan Saidi (Tokoh Budayawan Betawi):

1. Tentang pemindahan ibukota menurut saya tidaklah terlalu penting, hal ini adalah kegiatan yang hanya dicari-cari.
2. Harusnya kita lebih mengutamakan akan situasi terkini Papua dari pada pemindahan ibukota.
3. Hidup kita ini perlu arah yang benar maka kita harus arahkan presiden hal yang lebih penting dari pada pemindahan ibukota.
4. Pemerintahan sekarang ini selalu mendung terus, hal ini adalah tanda-tanda presiden yang terpilih sekarang ini akan dilantik apa tidak.
5. Yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini adalah pergerakan tanpa bola, maunya dikejar-kejar terus. Akan tetapi kita tidak akan terpancing akan permainan yang sedang dimainkan oleh Jokowi.

Dr. Irman Putra Sidin (Pakar HTN):

1. Pertanyaan yang paling utama akan pemindahan ibukota adalah apakah pemindahan ibukota bisa dijawab secara konstitusional.
2. Ibukota sebenarnya ada dimana, ibukota negara adalah tempatnya rakyat berada dimana para wakil rakyat bisa melakukan sidang demi kepentingan rakyat.
3. Kenapa pak Sukarno memilih Jakarta sebagai ibukota karena Jakarta tempat kita berjuang dan Jakarta lah tempat kita memproklamirkan akan kemerdekaan Indonesia.
4. Pertanyaannya adalah apakah bisa ibukota negara bisa dipindah, jawabannya adalah bisa dengan satu syarat Indinesia hrs memproklamirkan kembali di tempat ibukota yang baru.

Hendrajit (Pengkaji Geopolitik, Direktur Eksekutif Global Future Institute):

1. Meskipun pemindahan ibukota ke Kalimantan meskipun hanya baru wacana akan tetapi hal ini sangatlah berbahaya, lokasi geografis sangatlah penting menjadi syarat akan pemindahan ibukota.
2. Hanya karena ratusan triliun pemerintah kita tergoda untuk memindahkan ibukota. Pemodal dari Cina mau menggelontorkan ratusan triliun agar mau memindahkan ibukota ke Kalimantan dan Cina akan menguasai pulau Bitung.
3. Kenapa Cina sangat mengincar pulau Bitung. Kita harus cerdas karena Pulau Bitung adalah sebuah pintu gerbang untuk menyaingi kekuatan militer AS.
4. Cina sangat menyadari kalau Kalimantan adalah bekas jajahan Inggris, Inggris menguasai kalimantan karena posisinya yang sangat strategis.
5. Apabila Cina berhasil memindahkan ibukota negara ke Kalimantan maka Cina akan sangat mudah mengendalikan negara kita karena mereka sebagai pemodal.
6. Solusinya adalah masyarakat harus gencar menggaungkan sadar Geopolitik.

Dr. Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF):

1. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini kondisi ekonomi kita sedang melambai dan bahkan pada 2 sampai 3 tahun depan Amerika serikat akan mengalami resesi ekonomi yang pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
2. Kita harus melihat tingkat kemiskinan yang paling tinggi justru berada di Pulau Jawa bukan di Pulau Kalimantan.
3. Kalau hanya memindahkan ibukota tanpa memperhatikan dari aspek ekonomi maka akan sangat membahayakan kondisi ekonomi Indonesia.
4. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang akan renc pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimnatan.
5. Apabila memang harus dilakukan pemindahan ibukota maka alangkah baiknya dilakukan pada saat kondisi ekonomi sedang stabil.

Dr. Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi, PEPS):

1. Wacana pemindahan ibukota negara sangatlah tiba-tiba. Pemindahan ibukota meskipun hanya wacana dan banyak menabrak aturan dalam pemerintahan ini tetap terus berjalan.
2. Anggaran untuk pemindahan ibukota 466 triliun dan akan dicairkan secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
3. Dalam pemindahan ibukota Pemerintah sekarang ini tidak ada dana maka kita bertanya-tanya terus sumber dananya darimana.
4. Nilai pembiayaan yang sekarang bisa saja membengkak menjadi 4 sampai 5 kali lipat.
5. Peran asing dalam pemindahan ibukota sangat berbahaya dan sangat merugikan pengusaha pribumi.
6. Saya merekomendasikan dana pemindahan ibukota harus menggunakan anggaran dari pemerintah tanpa harus melibatkan pihak swasta apalagi dari pihak asing.

Prof Dr Amien Rais:

1. Pesan kita kepada bapak Jokowi akan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan hanya 1 yaitu dibatalkan karena dalam pemindahan ibukota lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya.
2. Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan bukan hasil studi dari Bapenas akan tetapi hasil studi dari Beijing.
3. Pemindahan Ibukota ke Kalimantan akan mempercepat proses pengambil-alihan Indonesia oleh Cina.
4. Yang paling berbahaya adalah masalah kedaulatan karena Kalimantan posisinya berada diantara laut Cina Selatan.
5. Apabila tidak segera berbenah diri, rezim sekarang ini berkuasa tidak akan lama lagi.
6. Tentang masalah Papua, apabila pemerintah tidak tepat menanganinya maka papua akan lepas. Apabila Papua sampai lepas maka akan terjadi efek domino, banyak provinsi yang akan memisahkan diri.