M Arief Pranoto, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)
Jika dikaji dari perspektif geopolitik, khususnya (teori) dimensi ruang, proyek Meikarta dan Reklamasi Pulau di Jakarta itu merupakan bagian tindakan ekspansionis Cina melalui apa yang disebut dengan kebijakan ‘One Belt One Road (OBOR) One China’-nya Xi Jinping. Ya, OBOR One China, singkatnya.
Tak dapat disangkal, apabila OBOR One China dianalogikan sebagai sistem ekspansi secara nirmiliter (asimetris), maka peran Ahok dulu hanyalah person pada tataran metode dalam sistem kolonialisme (gaya baru). Dengan demikian, kekalahan pada Pilkada DKI 2017 kemarin boleh diartikan sebagai “patah”-nya metode ekspasi pada skema OBOR dimaksud. Hal ini tentu menggoncangkan jajaran tertinggi manajemen OBOR One China itu sendiri. Kenapa? Betapa kebijakan Gubernur DKI yang baru kelak belum tentu proreklamasi. Apalagi hal itu tersurat dalam janji kampanye Anis-Sandi: menolak reklamasi.
Oleh karena itu, perjuangan Xi Jinping untuk memuluskan OBOR-nya agar terus tertancap di Jakarta~pintu gerbang Indonesia~terpaksa digantikan oleh jajaran ‘man power‘ (tenaga ahli) dari sistem ekspansi melalui person-personnya. Perlu dijelaskan sekilas bahwa ‘man power‘ pada sebuah sistem adalah tingkatan/tahapan di atas metode. Artinya, jika tahap metode gagal maka perannya diambil alih langsung oleh jajaran ‘man power‘.
Dari puzzle kegaduhan soal reklamasi tersebut, sesungguhnya sudah bisa dibaca, mana dan siapa para person dan kelompok yang duduk di tahapan ‘man power‘ dalam skema OBOR One China.
Kesimpulan sementaranya, Meikarta dan Pulau Reklamasi adalah medan pertempuran geopolitik antara Indonesia melawan Cina. Silakan, saudara-saudara memilih yang mana?
