Operasi Intelijen Rejim Sayap Kanan Kolombia Dukung Juan Guaido Lengserkan Maduro, Terbongkar Sudah
Para pejabat tinggi Kolombia mengakui rencana operasi intelijen untuk menggusur Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah gagal total. Nampaknya rencana yang dirancang para pejabat tinggi di Washington pada akhirnya berantakan.
Pengakuan yang mengejutkan itu datang dari dua pejabat tinggi pemerintahan Kolombia, menteri luar negeri Claudia Blum dan Duta Besar Kolombia untuk AS Francisco Santos. “Kudeta militer bukan solusi, karena militer di Venezuela tidak berniat menggulingkan Maduro,” begitu ujar Claudia Blum ketika ditanya ihwal kemungkinan AS menggunakan cara-cara militer untuk menggusur Maduro.
Duta Besar Santos malah terang-terangan mengatakan pentingnya disusun sebuah rencana operasi rahasia (covert operation) untuk mendukung gerakan oposisi di dalam negeri Venezuela, yang saat ini sedang terisolasi.
Menariknya lagi, Duta Besar Santos mengecam adanya mis-koordinasi antara kementerian luar negeri dan Gedung Putih terkait apa yang disebut Inter-American Reciprocal Assistance Treaty(TIAR). Menurut Skema TIAR yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri AS dan kelompok-kelompok oposisi di Venezuela, merupakan upaya dan manuver awal menuju campur tangan militer asing di Venezuela untuk membantu lengsernya Maduro. Namun Gedung Putih, yang berarti Presiden Donald Trump, nampaknya berkeberatan dengan metode yang dilancarkan kementerian luar negeri. Bisa jadi, karena Trump khawatir manuver yang dilancarkan kementerian luar negeri berdasarkan skema TIAR, bakal menurunkan popularitas Trump pada pemilu 2020 mendatang.
Namun demikian baik Blum maupun Santos, nampaknya hanya berbeda metode saja. Keduanya pada hakekatnya tetap berkeinginan agar Maduro digusur dari tampuk kekuasaan. Bagi Santos, jika Maduro tetap berkuasa, maka Venezuela tidak punya masa depan.
Sejak Maduro menyatakan kemenangannya pada pemilu presiden beberapa waktu lalu, Washington mencoba melancarkan aksi destabilisasi memicu dualisme kepemimpinan di Venezuela. Dengan memunculkan Juan Guaido sebagai presiden tandingan hasil rekayasa Washington. Namun sosok Guaido nampaknya tidak mampu menggugah dukungan meluas dari berbagai elemen masyarakat.
Maduro, di alam bawah sadar masyarakat Venezuela, masih dipandang sebagai ahli waris ideologi dan sikap politik mendiang Hugo Chavez. Inilah fakta yang sepertinya diabaikan oleh para pejabat tinggi di Washington baik kementerian luar negeri maupun Gedung Putih.
Lebih celakanya lagi, sebagaimana bocoran video yang menyingkap adanya dukungan dari rejim sayap kanan Kolombia pimpinan Presiden Ivan Duque, untuk membantu Guaido melengserkan Maduro. Dengan dibantu oleh paramiliter yang berkoordinasi dengan pihak berwenang di Kolombia. Bahkan terungkap adanya bantuan dana dari Kolombia untuk menggerakkan dukungan dari para perwira militer yang membelot dari pemerintahan Venezuela pimpinan Presiden Maduro.
Baca: Colombia’s US Ambassador advocates ‘covert actions’ against Venezuela in leaked audio
Tentu saja operasi rahasia Kolombia mendukung Guaido menggusur Maduro, memicu kemarahan dari Caracas. Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengutuk keras campurtangan Kolombia terhadap urusan dalam negeri Venezuela.
Sepak-terjang AS terhadap Maduro pasca pemilu presiden beberapa waktu lalu, memang tergolong nekad. Artikel yang ditulis Hendrajit pada 13 Juni lalu mengabarkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah melakukan pelanggaran hukum internasional, dengan mengeluarkan kebijakan penyerbuan dan penggerebekan terhadap kedutaan besar Venezuela di Washington untuk menyingkirkan korps diplomatik kedutaan yang masih pro Presiden Nikolas Maduro.
Kedua, melakukan tindak kejahatan kemanusiaan, dengan memerintahkan Bank of England, salah satu institutusi keuangan di Eropa, untuk membekukan aset Venezuela senilai 5 miliar euro, yang disimpan pemerintahan Maduro di bank itu. Sehingga berakibat krisis ekonomi dan kemanusiaan yang berkepanjangan di Venezuela. Karena aset senilai 5 miliar euro itu sejatinya merupakan dana bantuan bagi kesejahteraan masyarakat di bidang pangan, kesehatan/obat-obatan, dan pelayanan umum.
Baca: US law enforcement officials raid Venezuelan embassy in Washington DC
Baca juga: Indonesia Harus Mengutuk Penyerbuan dan Penggerebekan Kedubes Venezuela di Washington
Kebijakan AS tersebut menurut kajian tim riset Global Future Institute, pada hakekatnya merupakan pelanggaran perjanjian hukum internasional. Bahkan telah melanggara Konvensi Jenewa. Begitu pula pembekuan dan penyitaan property dan aset Venezuela, terutama yang berada di dalam kedutaan besar Venezuela di Washington, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, maupun Konvensi Diplomasi (Diplomatic Convention).
Pembekuan dan penyitaan aset maupun property diplomatik, maupun penerapan sanksi-sanski ekonomi kepada pemerintahan Nikolas Maduro yang dianggap tidak sah karena Washington lebih pro Juan Guaido yang merupakan Presiden boneka AS di Venezuela.
Lebih daripada itu, kebijakan dan sepak-terjang pemerintahan Presiden Trump itu, jelas-jelas didasari niat untuk melanggar kedaulatan nasional Venezuela. Betapa tidak. Seperti dinyatakan dalam surat seruan dari duta besar Vecchio dan Tarre, jika ada anggota korps diplomatik menentang pembekuan dan penyitaan asset serta properti diplomatik oleh kepala perwakilan kedubes Venezuela di Washington yang pro Guaido, maka yang bersangkutan akan dianggap melanggar hukum yang berlaku di negara bagian Kolombia. Sehingga bisa bisa ditahan atas dasar tindak kriminal atau kejahatan.
Selain itu, sebagaimana berita yang dilansir oleh the Telegraph tersebut di atas, pemerintah Presiden Maduro telah menuding Bank of England telah membekukan aset Venezuela berupa emas senilai 1 miliar poundsterling yang disimpan pemerintahan Maduro di Bank of England. Sehingga merugikan rakyat Venezuela dalam memperoleh akses dana bantuan perawatan kesehatan dan obat-obatan.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute.
