Hendrajit dan Tim Riset Global Future Institute (GFI)
Rencana Amerika Serikat menggagalkan kelanjutan masa kepresidenan Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela gagal total. Komisi Pemilihan Umum Venezeula (Consejo Nacional Electoral) dalam konteks jajak pendapat menyatakan pasangan Hugo Chavez sebagai pemenang dengan perolehan suara 54, 42% sementara lawannya, de Capriles hanya mencapai 44.97%.
Kemenangan Chavez ini, meskipun tipis, secara faktual merupakan kekalahan politis bagi Amerika Serikat. Betapa tidak. Beberapa waktu lalu, Eva Golinger, kontributor Global Research dalam sebuah tulisannya mengungkap satu temuan menarik. Beberapa elemen strategis di Washington jauh-jauh hari sudah menyiapkan dukungan dana yang cukup besar bagi elemen-elemen oposisi di Venezuela sehingga diharapan bisa mengalahkan Presiden Chavez pada Pemilihan Umum 2012 mendatang.
Sebenarnya upaya Washington menggusur Chavez sudah dimulai sejak 1998, ketika Chavez berhasil memenangi pemilu dari the incumbent presiden Perez. Investasi jutaan dolar sudah dialokasikan oleh berbagai instansi pemerintahan di Washington kepada berbagai kelompok oposisi di Venezuela, dalam rangka bantuan dan dukungan terkait penyusunan strategi dan kampanye pemilu bagi Oposisi untuk menghadapi pencalonan Chavez.
Namun segala upaya tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil. Bahkan pada 2002 lalu, ketika Chavez sempat dikudeta dan lengser beberapa saat lamanya, namun dalam waktu relatif singkat Chavez yang masih dicintai rakyatnya tersebut berhasil tampil kembali di kursi kepresidenannya. Sehingga gagal-lah dukungan diam-diam yang dilakukan oleh Presiden George W. Bush pada saat itu.
Bahkan sejak saat itu, popularitas dan legitimasi Chavez meningkat pesat di mata rakyat dan konstituen pendukungnya. Dalam sebuah polling terkini, Chavez masih mendapat kepercayaan rakyat sekitar 57 persen. Praktis tidak jauh bergeser dari prosentasi kemenangan Chavez ketika pemilihan presiden pada 1998 lalu. Dan tragisnya, berbagai kekuatan oposisi yang mengingingkan Chavez lengser, ternyata gagal untuk mencapai tingkat kepercayaan sekitar 20 persen sekalipun.
Namun demikian, pihak Washington terus berupaya agar Chavez turun dari tahta kekuasaan. Dan karenaya Washington akan berupaya mencari mekanisme baru untuk mencapai tujuan strategisnya yaitu menguasai sumberdaya paling strategis di Venezuela yaitu cadangan minyak yang diyakini mempunyai kandungan terbesar di dunia. Dan itu, Washington ingin Chavez harus turun.
Salah satu taktik/siasat yang ditempuh Amerika adalah meningkatkan konsolidasi di kalangan kekuatan-kekuatan oposisi di Venezuela, meski sejauh ini masih cukup sulit untuk dipersatukan karena kuatnya ego para pucuk pimpinan oposisi. Sisi yang masih memberi harapan kalangan di Washington, meski masih sulit bersatu namun mereka masih cukup aktif memainkan peran oposisinya di dalam konstalasi politik di Venezuela.
Dukungan Dana Yang Besar dari Washington
Salah satu yang dimainkan Amerika adalah bantuan alokasi dana secara besar-besaran kepada oposisi dalam investasi bernilai jutaan dolar Amerika. Bahkan sejumlah lembaga atau funding bertaraf internasional dari Eropa dan Kanada, juga memberi bantuan dana cukup besar kepada kalangan oposisi di Venezuela. Bantuan dana yang begitu besar tersebut, menurut Eva Golinger, merupakan bentuk nyata dari adanya bantuan dan dukungan strategis dari para konsultan politik/kampanye Amerika dalam bidang pencitraan maupun pembentukan opini/wacana terhadap para calon yang akan dijagokan oleh pihak oposisi dalam melawan Chavez pada pemilu 2012.
Salah satu aktor atau funding yang diterjunkan oleh Amerika untuk membantu oposisi Venezuela adalah National Endowment for Democracy (NED), sebuah funding yang yang berada dalam kendali Departemen Luar Negeri Amerika dan The US Agency for International Development (USAID).
Bahkan menurut catatan Eva Dolinger, lewat kedua lembaga funding swasta namun menegara tersebut, pihak Washington telah menyalurkan dana bantuan kepada Opoisis sebesar 100 juta dolar AS sejak 2002. Bukti nyata, bahwa sejak kemenangan Chavez empat tahun sebelumnya, Amerika memang telah mencanangkan tekad untuk menggulingkannya dari kekuasaan.
Dana sebesar itu ternyata selain untuk biaya kampanye kalangan oposisi anti Chavez, juga untuk menggalang dukungan opini dari berbagai media massa di dalam negeri Venezuela dan dunia internasional.
Fakta lain yang cukup mencurigakan, meski Amerika dilanda krisis keuangan hebat dalam beberapa waktu akhir-akhir ini, ternyata bantuan dana kepada oposisi tetap mengalir hingga sekarang.
Bahkan Februari 2011 lalu, Presiden Obama telah mendesak Kongres untuk mengalokasikan dana bantuan kepada Oposisi Venezuela sebesar 5 juta dolar Amerika ke dalam anggaran belanja Amerika untuk tahun 2012 mendatang. Wah ini menarik. Inilah kali pertama Presiden Amerika secara terbuka meminta dana khusus yang lumayan besar untuk membantu oposisi Venezuela. Apalagi ketika keuangan dalam negeri Amerika justru menuntut adanya penghematan secara besar-besaran.
Itupun, jumlah 5 juta dolar AS hanyalah seperempat dari dana keseluruhan yang sejauh ini sudah dipersiapkan bagi oposisi Venezuela pada 2012 mendatang.
Kedubes AS di Caracas, Pusat Komando Bantuan Bagi Kekuatan Anti-Chavez
Sejak 2002, Kedubes AS di Caracas telah jadi sarang untuk menggalang dan mengorganisir sebagian besar jumlah dana bantuan yang diberikan oleh National Endowment for Democracy dan USAID. Bahkan sejak 2010, USAID telah mengelola keuangan dari tiga kontraktor yang ditugasi untuk mengawal proyek dukungan pada oposisi tersebut yaitu: International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Development Alternative Inc (DAI). Melalui ketiga kontraktor tersebut, khususnya DAI, USAID telah menyalurkan dana bantuan jutaan dolar Amerika setiap tahunnya kepada sekitar ratusan kelompok-kelompok oposisi baik untuk program maupun proyek-proyek terkait kampanye di Venezuela.
Bagi IRI dan NDI, bentuk dukungannya memang bukan berupa uang cash, melainkan dalam bentuk konsultasi politik dan bantuan.
Namun gerakan ketiga kontraktor tersebut patah di tengah jalan ketika pada Desember 2010 keluar Undang Undang yang melarang funding-funding luar negeri memberi bantuan dana terhadap sarana-sarana politik yang ada di Venezuela. Tentu saja ini berarti melarang adanya bantuan dana dari luar negeri kepada kolompok oposisi di Venezuela.
Menariknya, pada 2011 lalu USAID menegaskan lewat website-nya, bahwa seluruh dana bantuan yang selama ini dikucurkan lewat USAID, untuk progam-program Venesuela, sekarang telah diambil-alih oleh pemerintahan di Washington. Namun tidak ada informasi lebih lanjut bagaimana mekanisme baru menyusul dialihkannya dana daru USAID ke pemerintahan di Washington. Bisa jadi secara teknis tetap tidak berubah. Artinya, USAID hanya sekadar menyiasati adanya Undang-Undang baru 2010 tersebut yang melarang pemberian bantuan kepada oposisi.
Namun demikian, anggaran USAID untuk tahun 2012 ternyata memasukkan di dalamnya anggara sebesar 5 juta dolar AS untuk aktivitas-aktivitas mereka di Venezuela. Padahal, meski USAID merupakan funding yang berada dalam payung Departemen Luar Negeri AS, namun USAID tidak punya kewenangan apapun untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah Venezuela. Berarti motivasi dari dana yang yang dialokasikan oleh USAID untuk kegiatan-kegiatanya di Venezuela, bisa dipastikan untuk tujuan tujuan politis.
Dalam situasi ketika IRI, NDI dan DAI tidak lagi bisa memainkan perannya sebagai kontraktor USAID dan NED di Venezuela menyusul UU 2010 tersebut, maka peran kedubes AS di Caracas jadi semakin penting dan strategis. Terbukti melalui adanya penggelembungan dan pembengkakan anggaran tahunan Kedubes AS di Caracas. Pada 2010, anggaran tahunan Kedubes AS sebesar kurang lebih 18, 022 juta dolar AS. Pada 2011, memang sempat menurun hingga kurang lebih 15, 980 juta dolar AS. Namun pada 2012, anggaran tahunannya meningkat pesat hingga mencapai 24,056 juta dolar AS. Berarti ada kenaikan hamper 9 juta dolar AS.
Padahal, Amerika sama sekali tidak menempatkan seorang duta besar di Caracas menyusul kian memburuknya hubungan kedua negara. Sehingga praktis urusan bilateral kedua negara hanya ditangani seorang kuasa usaha(charge d’affairs). Fakta lain, jumlah karyawan dan kru kedubes AS pun sejak 2010 tidak ada penambahan yang cukup signifikan. Jadi, untuk apa jumlah anggaran tambahan yang sekitar 9 juta dolar AS tersebut?
Jawabannya gampang. Untuk biaya kampanye kekuatan-kekuatan oposisi di Venezuela dalam rangka mengalahkan Chavez lewat pemilu 2012. Seperti juga di Indonesia, pemilu Venezuela juga mencakup pemilu presiden dan pemilu legislatif.
Dan untuk itu, dengan tidak adanya USAID dan ketiga kontraktornya tadi, maka Kedubes AS merupakan penyalur terdepan untuk memastikan agar dana dana bantuan kepada oposisi tersebut jatuh ke tangan tangan yang bisa diandalkan.
Sejauh ini, dana yang sudah dialokasikan Washington kepada oposisi dalam rangka Pemilu 2012 total sudah mencapai 19 juta dolar AS. Namun tentu saja ini belum seberapa dan masih akan bertambah lagi.
Dalam anggaran tahunan Departemen Luar Negeri AS untuk 2012, 48,160 juta dolar AS telah diminta untuk disalurkan dalam rangka membantu The Organization of American State(OEA). Sebagai pembenaran untuk bantuan dana tersebut, Departemen Luar Negeri AS secara spesifik merinci bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk mengirim tim pelaksana khusus demokrasi(Special Democracy Practitioners Team) ke negara negara yang menghadapi ancaman –ancaman yang bertumpu pada gagasan demokrasi partisipatif yang didukung oleh Venezuela dan Bolivia.
Selain itu, dana tersebut juga diklaim untuk memberi bantuan untuk mendukung kelompok-kelompok oposisi yang menghadapi ancaman kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat, khususunya negara negara seperti Venezuela dan Kuba. Nah, jelas sudah apa maksud di balik anggaran yang begitu besar dari Washington buat oposisi.
Bantuan NED Kepada Oposisi Venezuela
NED itu sendiri, meski sudah tidak berkiprah di Venezuela, dana bantuan mereka alokasikan 1 juta dolar AS setiap tahunnya kepada ratusan kelompok oposisi seperti Sumate, CEDICE, Futuro Presente, Liderazgo y Visión, Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), Consorcio Justicia, Radar de los Barrios, Ciudadanía Activa, dan lain-lain.
Dalam penjelasan anggaran tahunan NED pada 2012 yagn berjumlah sekitar 104, juta dolar AS, dinyatakan bahwa pemilu presiden Venezuela pada Desember 2012 mendatang, mempunyai konsewensi yang sangat penting bagi Venezuela dan negara-negara tetangga sekitarnya, jika Chavez nantinya bermaksud untuk ikut kembali dalam pemilu presiden agar bisa memerintah kembali untuk 6 tahun ke depan. Karena itu, NED menegaskan akan membantu organisasi-oranisasi yang termasuk Civil Society dalam upaya untuk mendorong partisiapasi aktif para pemilih suara sekaligus mempromosikan pemilu yang jujur, adil dan kompetitif.
Jelaslah bahwa dengan bantuan dana dari NED tersebut, secara jelas membuktikan adanya campur tangan Amerika terhadap proses dan hasil pemilu Venezuela cukup jelas adanya.
Hikmah dari kisah sukses Chavez bertahan dari skenario penggusuran Chavez yang kiranya patut jadi pelajaran di Indonesia adalah: Presiden yang pro rakyat dan bersenyawa dengan rakyat, pada gilirannya merupakan ketahanan nasional yang sesungguhnya untuk menangkal campur tangan dan pengaruh asing.
Dari beberapa bahan pustaka yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, Presiden Chavez sedang gencar-gencarnya menerapkan kebijakan subsidi bagi rakyat ekonomi lemah. Beberapa di antaranya menarik untuk kita simak kembali.
Antara lain, institusi keluarga jadi program prioritas kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Hugo Chavez. Beberapa waktu berselang mantan perwira pertama yang dicopot ketentaraannya pada 1992 ketika coba-coba mengkudeta Presiden Perez ini, telah mencanangkan bahwa setiap keluarga di Venezuela, khususnya yang pendapatan rendah, bisa memiliki rumah dengan disubsidi 100% oleh pemerintah. Menariknya, ini bukan kebijakan Chavez secara pribadi. Atau karena dia mau sok jadi sinterklas. Kebijakan ini merupakan perintah dari UU perumahan Venezuela yang baru. Di salah satu pasalnya, tepatnya pasal 22, diatur ketentuan: setiap warga negara berhak mengakses perumahan yang layak dan sesuai dengan standar hidup sehat dan adil.
Di dalam UUD itu juga ada kewajiban negara untuk memberi perlakuan khusus kepada rakyat yang tidak punya pendapatan, pendapatan rendah, atau sektor-sektor sosial yang selama ini terpinggirkan. Juga, di luar itu, ada perlakuan khusus terhadap orang lanjut usia, cacat, dan atau karena status penyakit. UU ini juga menjamin hak masyarakat adat untuk mendapatkan rumah layak.
Selain itu, pada pasal 13 UU perumahan itu terdapat ketentuan tentang standar perumahan yang disebut “layak”: sehat, dilengkapi fasilitas dasar, dekat dengan komunitasnya, dan lain-lain. UU perumahan ini sudah dirancang sejak awal tahun 2011. Saat itu, Chavez menerima proposal dari gerakan yang disebut gerakan “keluarga tanpa rumah”. Setelah melalui pendiskusian panjang, proposal ini dibawa ke Majelis Nasional (parlemen Venezuela). Subsidi Sosial Menurut Chavez, UU perumahan itu hendak mengikuti prinsip sosialis: setiap orang bekerja sesuai kemampuan dan mendapatkan sesuai kebutuhan.
Masuk akal jika dia dicintai rakyatnya. Dalam falsafahnya, negara dibentuk memang untuk melayani rakyat. Sehingga, apapun yang menjadi kebutuhan rakyat, negara harus siap memberikan pelayanan terbaiknya. Chavez yakin, program semacam ini akan memastikan seluruh keluarga di Venezuela bisa mengakses rumah layak.
Inilah bedanya Chavez dan Presiden SBY yang hanya janji-janji kosong. Bagi Chavez, masalah penguatan ekonomi rakyat bukan janji tapi komitmen. Karena itu bisa dimegerti jika menjelang pemilihan presiden baru-baru ini, Chavez punya legitimasi dan kredibilitas moral untuk menyerukan dipilihnya kembali dirinya, karena memang terbukti program ekonomi bagi kaum ekonomi lemah benar-benar terlaksana. Sehingga dirinya menghimbau agar rakyat mempertahankan kemajuan saat ini. Termasuk dalam persoalan perumahan. Chavez mengingatkan, jika sampai kaum borjuis bisa menang pemilu dan berkuasa di Istana Miraflores (istana kepresidenan), maka program perumahan akan hancur berantakan. Pasalnya, kaum borjuis menuntut agar negara tidak mengatur ekonomi, termasuk soal perumahan. Mereka menuntut agar urusan ini diserahkan kepada swasta. “Jangan lupakan ini compatriot.
Anda tidak akan pernah punya rumah lagi,” kata Chavez. Alhasil, ketika Chavez berjanji akan terus melanjutkan program-program sosialnya, maka rakyat Venezuela menyikapi hal itu sebagai sebuah komitmen dari seorang pemimpin yang terbukti amanah dan menepati janji. Apalagi ketika pada sisi yang lain, ia meminta kepada aparatur negara untuk melakukan efisiensi alias mengurangi belanja- belaja yang tidak penting. Hal ini tentu saja sebuah isyarat bahwa pemerintahan Chavez bermaksud memaksimalkan pembangunan perumahan untuk rakyat yang tidak mampu atau lemah secara ekonomi. Dia mencanangkan akan membangun 2 juta rumah hingga 2017. Semua itu untuk memastikan seluruh rakyat Venezuela bisa punya rumah layak.
Dan rakyat percaya kalau Chavez pemimpin yang amanah. Buktinya, kemenangan 54,42% pada pemilihan presiden dalam konteks jajak pendapat kali ini.
