Pelaksanaan Pemilu 2014 masih dibayangi kekhawatiran tingginya angka golput karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melibatkan ormas keagamaan dalam sosialisasi pemilu. Masykurudin Hafidz, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat/JPPR mengatakan, tingkat partisipasi pemilih terus menurun signifikan sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009 sebesar 21%, dari 92% ke 71%. Untuk itu, KPU perlu berupaya keras meningkatkan partisipasi pemilih dengan melibatkan sejumlah pihak dalam sosialisasi pemilu, termasuk tokoh agama dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Menurut pengamat intelijen, Soedibyo, sebagai angka penjajakan, partisipasi pemilih dalam berbagai Pemilkada telah digunakan sebagai indikator. Rata-rata golput berada pada angka sekitar 50%, sebagian menduga karena sosialisasi oleh KPU kurang, disamping itu juga penampilan partai dalam Pemilukada memang banyak dinilai bukan menjadi faktor yang menarik.
“Peserta Pemilukada pada umumnya tertarik pada figur-figur yang tampil, bukan partai yang mencalonkannya. Sementara itu ada perkiraan citra parpol sebagai pembawa aspirasi Rakyat dianggap hanya omong kosong,” tambahnya seraya memprediksikan dalam Pemilu 2014 memang jumlah golput dalam pemilu legislatif akan meningkat namun golput dalam Pilpres akan menurun.
Jangan Pakai Fasilitas Negara
Pelarangan pemakaian fasilitas negara bagi pejabat publik yang mengikuti Konvensi Pemilihan Calon Presiden dari Partai Demokrat. Mundur atau cuti menjadi salah satu cara menghindari penyalahgunaan pemakaian fasilitas negara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap bahwa kepala daerah dan pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti konvensi tidak meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai pelayan masyarakat. Hingga saat ini diantara peserta Konvensi Partai Demokrat hanya Dino Patti Djalal yang secara resmi telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat di Washington.
“Ada dugaan Gita Wiryawan yang semula berniat untuk mundur dari jabatan Menteri Perdagangan, telah dicegah oleh tokoh-tokoh yang diseganinya, sehingga berita ia akan mundur yang sudah demikian keras, ditarik kembali. Juru Bicara Kementerian Perdagangan menyatakan berita Gita Wiryawan akan mundur dari jabatan Menteri Perdagangan tidak benar,” tambah pengamat masalah ekonomi politik, Hernoto Ramlan.
Akhirnya ujar alumnus Universitas Jember ini, kecuali Dino Patti Djalal yang sudah secara resmi menyatakan mundur, diduga tidak ada pejabat publik peserta Konvensi Partai Demokrat yang akan mundur dari jabatannya, sehingga penggunaan fasilitas fisik maupun pamornya sebagai pejabat publik akan terus melekat. “Tokoh seperti Marzuki Ali penampilannya sebagai peserta Konvensi akan selalu bersinar karena ia akan tetap diperlakukan sebagai Ketua DPR. Demikian pula Dahlan Iskan, Gita Wiryawan dan Sinyo Harry Sarundayang,” ujarnya. (TGR)
