Kepada Sekjen PBB, Duta Besar Djani menyampaikan salam Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kepada Sekjen PBB, dan tekad Indonesia untuk terus memajukan prinsip multilateralisme dalam penanganan isu-isu global, terutama yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia.
Selain itu, Duta Besar Djani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerja sama dengan PBB dan secara khusus menggarisbawahi visi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB (“Visi 4000 Peacekeepers”).
“Duta Besar Djani juga menyampaikan tekad Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, serta komitmen Indonesia untuk turut menyukseskan implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,” seperti yang lansir laman kemlu.
Dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Duta Besar Djani menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemerdekaan untuk Palestina dan penghormatan HAM di berbagai belahan dunia serta kerjasama pembangunan termasuk maritim.
Sekjen PBB menyampaikan ucapan selamat datang kepada Duta Besar Djani dan apresiasinya atas peran penting Indonesia di PBB selama ini, terutama selaku satu diantara negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar (peringkat 10 di dunia), serta kepemimpinan yang ditunjukan oleh Indonesia dalam isu perubahan iklim, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,dan isu-isu kemanusiaan. Sekjen PBB menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus menjalankan peran kepemimpinan tersebut di PBB.
Penugasan Duta Besar Dian Triansyah Djani selaku Wakil Tetap RI di PBB merupakan penugasan kedua selaku Duta Besar/Watapri. Sebelumnya, Duta Besar Djani mengemban tugas selaku Duta Besar/Watapri untuk PBB di Jenewa pada tahun 2009-2012. Dalam perjalanan karirnya di Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Djani telah dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN (2006-2009) dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (2012-2016).
Seperti diketahui Indonesia telah menjadi negara anggota PBB sejak 28 September 1950 (negara ke-60 dari 193 negara anggota PBB). Pada saat ini, Indonesia menjabat sebagai Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People/CEIRPP (Komite Pelaksana Hak-hak Yang Tidak Dapat Diabaikan dari Rakyat Palestina) dan Wakil Presiden Komite Dekolonisasi. Tahun ini, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dari beberapa pertemuan PBB, termasuk pertemuan Third Preparatory Committee Meeting of UN-Habitat di Surabaya pada akhir bulan Juli 2016. (TGR/Kemlu)
