Waspadai Mobilisasi 60-an Batalion Militer AsingMiliter Asing Di Indonesia!

Catatan Silaturahmi Geopolitik Kunjungan Mayjen TNI (Purn) Prijanto, ex Wagub DKI Jakarta 2007-2011 bersama wartawan senior Bambang Wiwoho di kediaman Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno —Panglima ABRI ke 9— pada tanggal 12 Mei 2025 lalu, sekilas seperti silaturahmi biasa antarsenior – yunior, atau antara atasan-bawahan, ataupun merajut kembali pertemanan lama, dan lainnya. Namun, siapa sangka bahwa hikmah pertemuan tersebut justru tak lazim. Tidak biasa-biasa saja. Ada hal-hal luar biasa yang wajib dipetik hikmahnya oleh segenap anak bangsa baik yang bersifat keteladanan, keteguhan maupun kewaspadaan nasional. Pertanyaannya ialah, “Apa keteladanan dan kewaspadaan nasional yang bisa dipetik dalam silaturahmi dimaksud?” Sebelum diuraikan, kita mundur sejenak daripada kegaduhan publik dan kehebohan di kalangan para elit politik akibat rilis “8 (delapan) sikap” dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Tidak main-main, Pernyataan Sikap tersebut diteken 300-an pensiunan jenderal dari tiga matra (AD, AL, AU) plus para kolonel, dan turut mengetahui Pernyataan Sikap tersebut ialah Pak Try, Wapres RI ke-6. Old soldiers never die, they just fade away. Adapun inti dari poin-poin Pernyataan Sikap tersebut sebagai berikut: 1. Kembali pada UUD 1945 Asli; 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, kecuali melanjutkan IKN; 3. Menghentikan Projek Strategis Nasional seperti PIK2, Rempang dan projek-projek serupa; 4. Menghentikan TKA yang masuk di NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negeri asalnya; 5. Penertiban pengelolaan tambang berbasis Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945; 6. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korupsi dan masih terafiliasi dengan rezim sebelumnya; 7. Mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas di bawah Kemendagri; 8. Usul penggantian Wapres RI kepada MPR. Jujur saja. Pasca nama Pak Try menjadi bahan pemberitaan (bullyng) media sosial karena ikut teken (mengetahui) pada pernyataan delapan butir Forum Purnawirawan TNI, dengan santai beliau berkata: “Saya nggak apa-apa kok dikatain macam-macam. Yang penting saya tidak jual negara”. Plong! Tanpa beban. Ini sikap kenegarawanan Pak Try yang patut diteladani. Kenapa? Selain siap ‘dibenci’ oleh rezim bahkan tak populer di mata publik karena memperjuangkan sesuatu; berani ambil risiko terhadap apa yang diperbuat; juga, keteguhan pilihan atas hal-hal yang diyakininya benar (tidak munafik). Itu yang pertama soal keteladanan. Yang kedua, penekanan Pak Try terhadap delapan butir Pernyataan Sikap yang beliau ikut tanda tangan, titik fokusnya justru di poin ke-1 yakni kembali ke UUD 1945 yang asli untuk disempurnakan melalui teknik adendum. Sedang tujuh butir lainnya, kata beliau, itu dampak dari amandemen empat kali UUD (1999, 2000, 2001, 2002). Yang ketiga, dari 7 (tujuh) butir lainnya, ada satu yang perlu diwaspadai yakni potensi invasi senyap dari tenaga kerja asing (Red: TKA China), yang jika dimobilisasi tidak kurang dari 60 batalion tentara asing mengancam kita. Selanjutnya beliau wanti-wanti agar selalu waspada serta mengantisipasi kecenderungan situasi dan kondisi yang semakin memburuk pascaUUD 1945 diamandemen empat kali (1999-2002). Nah, dari obrolan mereka bertiga —Pak Try, Pak Pri, dan Pak Wi— hampir tidak ada pembicaraan soal poin ke-8 (makzulkan Gibran). Entah kenapa. Mungkin di mata negarawan, upaya permakzulan itu urusan hilir. Hanya residu dari sebuah persoalan hulu. Padahal, untuk poin 8 —makzulkan Gibran— justru dianggap besar serta menimbulkan kehebohan politik di publik. Dan membuat beberapa elit politik girap-girap. Ini bedanya pola pikir antara politisi dan negarawan. Kalau politisi berpikir next election, bagaimana meraih kekuasaan dan bertahan di kursi dan seterusnya; sedang negarawan berorientasi next generation, bagaimana rakyat makmur berkeadilan dan adil berkemakmuran, menjadi bangsa terhormat di muka bumi dan lain-lain. Ya, beda perspektif. Bahwa poin ke-1 dari Pernyataan Sikap tersebut (kembali ke UUD 1945) dianggap sebagai titik fokus yang kudu ditekankan, sedang ketujuh butir lainnya hanya dampak dari amandemen empat kali UUD 1945 sehingga UUD kini berubah individulis, liberal dan kapitalistik. Obrolan semakin menarik tatkala Pak Try melemparkan hasil penginderaannya atas situasi kondisi yang berkembang. Relatif tajam. Beliau mewanti-wanti dengan maraknya gelombang TKA khususnya dari Cina jika dimobilisir bisa kurang lebih 60 batalion tentara. Dalam geopolitik (dan geostrategi), jika hasil penginderaan atas 60 batalion tadi bersifat A1, sesungguhnya Cina tengah menerapkan apa yang disebut dengan istilah ‘Strategi Kuda Troya’, yaitu memasukkan militer ke dalam kedaulatan negara lain secara nirmiliter. Dalam hal ini melalui investasi asing berskema Turnkey Project Management (TPM) di mana mulai dari top management, material, money, man power dan seterusnya hingga ke kuli-kuli pun diboyong dari negara asal. Siapa berani menjamin, jika kuli-kuli dalam TPM itu bukan tentara merah? Demikian catatan kecil silaturahmi geopolitik antara senior yunior dibuat. Tak ada maksud menggurui siapapun terutama para pihak yang berkompeten. Sekadar sharing pemikiran untuk menambah wawasan dan bahan diskusi lebih lanjut. M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)