Penulis : Tim Riset The Global Review
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa, dalam siaran persnya, mencurigai gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta akan menjadi semacam pangkalan militer menyusul rencana kedutaan AS untuk meluaskan gedung sampai 36.000 meter persegi.
“Dugaan ini bukan tanpa dasar, dalam dokumen kontrak pembangunan disebut bahwa pembangunan gedung berikut markas satuan pengaman laut dengan tambahan fasilitas rahasia dan personel keamanan yang diperlukan,” kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah mengumumkan akan meluaskan gedungnya dengan proyek senilai Rp4,2 trilyun dan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja.
Proyek yang diperkirakan akan selesai lima tahun mendatang itu akan menjadikan gedung di Jakarta menjadi yang terbesar ketiga di dunia yang dimiliki Kedutaan Besar Amerika Serikat setelah di Irak dan Pakistan.
Dalam dokumen berjudul “Departement of State 2012 Design Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia”, disebutkan bahwa “dibutuhkan fasilitas rahasia dan personel keamanan.”
Selain itu, termasuk dalam “proyek … adalah Kantor Gedung Baru (New Office Building-NOB) dengan Marine Security Guard Quarters (atau markas satuan pengaman laut dalam terjemahan HTI).”
Lebih lanjut Ismail menegaskan, semakin besar kedutaan sebuah negara menunjukkan semakin besarnya tugas pokok dan fungsi kedutaan di sebuah negara.
“Oleh karena itu, pembangunan ini menjadi tanda yang nyata bakal makin kuatnya cengkeraman Amerika Serikat atas Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya,” kata dia.
Selain mencurigai gedung tersebut akan menjadi pangkalan militer, HTI juga menuduh gedung perwakilan Amerika Serikat di Indonesia itu akan menjadi “markas intelijen” yang “mengumpulkan informasi apapun yang mungkin berguna” bagi pemerintah negara asal.
Dengan argumentasi-argumentasi tersebut, HTI menyatakan “menolak rencana pembangunan gedung baru Kedutaan Besar Amerika Serikat karena akan semakin mengokohkan penjajahan…yang selama ini telah berjalan, khususnya di lapangan politik dan ekonomi.”
Terkait hal ini HTI menyerukan pemerintah Indonesia untuk tidak mengizinkan rencana pembangunan gedung itu. “Jika tidak maka hal itu adalah bukti bahwa pemerintah telah tunduk pada tekanan negara imperialis,” kata Ismail. (TGR/ANT)
