Toni Ervianto, alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia
Malaysia menggelar Pemilihan Umum ke-13 pada 5 Mei 2013.Pemilu tersebut memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi negara bagian serta diikuti 13,3 juta pemilih. Pemilu tahun ini diprediksi berbagai kalangan di Malaysia akan berjalan sangat menarik dan Pemilu yang paling tidak dapat diprediksi sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada tahun 1957. Informasi terakhir, ternyata Barisan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Najib Razak berhasil mengalahkan kelompok parpol oposisi yang tergabung dalam Pakatan Rakyat. Ternyata hembusan reformasi belum sepenuhnya menyentuh Malaysia.
Pada dasarnya, koalisi Barisan Nasional (BN) pimpinan Perdana Menteri Najib Razak akan menghadapi tantangan dari aliansi oposisi Pakatan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim.Pakatan Rakyat yang terdiri dari PKR, partai sosial-demokratik DAP dan partai Islamis PAS berhasil menorehkan keberhasilan yang tercatat dalam sejarah pada 2008, termasuk kemenangan di beberapa wilayah di Malaysia. Meskipun demikian, Koalisi berkuasa, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak, tetap yakin dapat memenangkan Pemilu tersebut dengan menargetkan untuk merebut kembali dua pertiga mayoritas di parlemen yang hilang dalam pemilihan sebelumnya, pada 2008. Baik koalisi Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat mempunyai daerah yang menjadi “lumbung basis suara mereka” seperti Sabah, Sarawak dan Johor (dipegang oleh Barisan Nasional), serta Selangor dan Kelantan (dipegang oleh Pakatan).
Meskipun demikian, untuk meraup suara di lumbung basis suara kontestan Pemilu Malaysia ternyata tidak akan mudah seperti Pemilu sebelumnya, karena dimasing-masing negara bagian mempunyai “permasalahan unik” yang berbeda satu dengan yang lainnya, di Sabah yang notabene merupakan basis suara Barisan Nasional saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan imigran illegal pasca serangan Lahad Datu. Bahkan rumors yang beredar di Sabah menyebutkan, Barisan Nasional memfasilitasi masuknya Muslim pendatang ke Sabah untuk mengurangi kekuasaan penduduk aslinya yang mayoritas beragama Kristen Kadazandusun. Di negara bagian Sarawak, yang juga basis suara Barisan Nasional dihadapkan pada permasalahan dugaan korupsi terkait Ketua Menteri, Abdul Taib Mahmud yang dipublikasikan NGO Global Witness serta buruknya infrastruktur termasuk pembatasan akses informasi. Di Johor yang juga kuat pengaruh Barisan Nasional dihadapkan pada permasalahan membengkaknya jumlah penduduk.
Sementara itu, Selangor yang merupakan basis suara Pakatan Rakyat juga sulit untuk diharapkan mendapatkan suara, hal ini disebabkan karena karakter masyarakat Selangor, Johor yang berpikiran independen, mudah mendapatkan akses informasi dan tidak mudah percaya menjadi salah satu basis suara yang konstituennya sulit “digalang”. Di Kelantan, PAS yang tergabung dalam Pakatan Rakyat diperkirakan juga sulit meraup suara dibandingkan Pemilu 2008 lalu, sebagai efek kurang professional dan mundurnya tata kelola pemerintahan di bawah kendali Tok Guru Nik Aziz, salah seorang pemimpin agamis yang sudah tua. Kondisi ini diperkirakan akan dimanfaatkan UMNO yang tergabung dalam Barisan Nasional untuk mendulang suara di Selangor melalui figur Menteri Perdagangan Internasional dan Industri yang terkenal pekerja keras, Mustapa Mohamed.
Ada beberapa perkembangan strategis dan krusial di Malaysia yang turut mewarnai berbagai kemungkinan terkait Pemilu 5 Mei 2013 mendatang, sehingga banyak kalangan di Malaysia menilai ada fenomena baru dalam Pemilu kali ini dibandingkan Pemilu sebelumnya. Mereka menamakan fenomena tersebut adalah kondisi wilayah akan menguasai tren nasional. Atau dengan kata lain “politik sekarang kembali ke lokal”. Perkembangan menarik terkait Malaysia saat ini antara lain, pertama, munculnya media sosial yang menyebabkan kekuatan media-media mainstream yang dikuasai pemerintah menjadi kehilangan dominasinya. Kedua, menguatnya kekuatan pengaruh persuasif dari kelompok kepentingan yang senada terkait budaya, hobi, keyakinan agama ataupun dipertemukan oleh letak geografis.Ketiga, penduduk lokal di negara-negara bagian menginginkan suara mereka lebih didengar terutama terkait dengan perumusan kebijakan negara dan tahap eksekusinya, artinya penduduk negara bagian ingin menjadi subyek dalam berbagai pembuatan kebijakan terkait kebutuhan mendasar mereka seperti pekerjaan, perumahan, penegakan hukum dan transportasi.
Hasil Survey
Berbagai hasil survey sementara, diperkirakan kemenangan tipis yang diperoleh pemimpin Front Nasional yang juga Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Meskipun demikian, Najib Razak tidak akan menganggap enteng Anwar Ibrahim, apalagi pada Pemilu 2008 lalu Partai Aliansi Rakyat pimpinan Anwar memenangkan lima negara bagian di antara 13 negara bagian. Para pengamat di Malaysia memperkirakan, pada Mei mendatang menjadi kesempatan pamungkas buat Anwar Ibrahim, sehingga dirinya akan all out berjuang, dengan menyakinkan pemilih Malaysia akan lebih baik bersamanya yang akan memperjuangkan reformasi bidang politik dan ekonomi. Kemungkinan pemilih pemula percaya dengan “janji politik” Anwar Ibrahim, karena faktanya Malaysia dibawah kepemimpinan Najib Razak belum dapat menyelesaikan persoalan kronis bersama mereka yaitu maraknya korupsi, diskriminasi ras, citra penguasa yang semi otoriter dan pemerintah yang mengontrol media massa.
Sementara itu, survey yang dilakukan Pusat Universitas Malaya untuk Demokrasi dan Pemilu juga menemukan bahwa 42 persen responden lebih memilih oposisi Pakatan Rakyat. 36 persen memilih koalisi yang berkuasa yakni Barisan Nasional, sementara jumlah pemilih yang belum menentukan sikap berjumlah 22 persen.Survey tersebut menggunakan lebih dari 1.400 responden.Anwar Ibrahim juga diperkirakan akan mendapatkan suara dari 5% pemilih muda dari 13,3 juta pemilih, karena sosok Anwar Ibrahim dengan agenda reformasi politik dan ekonomi dipandang pemilih muda atau pemula selaras dengan keinginan mereka mengakhiri korupsi dan otoritarianisme serta adanya kebebasan berbicara dalam pendidikan.
Peluang Anwar Ibrahim untuk mendapatkan simpati lebih besar dari pemilih, apalagi setelah pemimpin koalisi Barisan Nasional Najib Razak berdebat dengan petinggi koalisi Pakatan Rakyat Anwar Ibrahim, walaupun sebagian masyarakat menginginkan adanya debat pendapat tersebut. Hasil penelitian Pusat Demokrasi dan Pemilu Universiti Malaya mengungkapkan 60 persen responden survei terakhir mereka ini menghendaki digelar debat, sementara hanya 23 persen responden yang berpikir tak perlu digelar debat. Alasan kubu Najib Razak menolak berdebat karena debat politik bukanlah budaya Malaysia, seperti ditulis Harakah Daily, koran milik Partai Islam Se-Malaysia, Jumat (27/4/2013) serta dalam kesempatan wawancara dengan televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Najib bilang partai-partai politik sudah mempunyai banyak cara untuk berkomunikasi dengan rakyat.
