Kerusuhan yang terjadi di Papua belakangan ini sering menjadi sorotan media-media seperti Reuters, AFP, AP, New Yorks Times dan media-media arus utama yang lain. Salah satu yang menjadi sorotan media-media tersebut tidak lain adalah perlakukan rasis dan penganiayaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Namun, sorotan media-media itu memberikan pesan “narasi” lain bahwa pemerintahan Indonesia sudah dianggap tidak bisa bertindak responsif, tegas dan sigap dalam mengatasi kasus di Papua.
Padahal kalau ditelisik lebih dalam, peristiwa yang terjadi di Papua sangat sarat dengan kepentingan asing di Papua, terutama Amerika Serikat. Peristiwa itu sengaja dibikin terus memanas dengan mempropagandakan sentimen keagamaan, terutama kepada kelompok radikal yang selama ini sengaja mereka ciptakan untuk melakukan pelbagai aksi destabilitas, terutama di kawasan yang menjadi target penguasaan sumber daya alamnya. Sehingga, narasi media-media nasional dan internasional seolah membenarkan bahwa peristiwa di Papua ditunggangi oleh pengusung ideologi Islam radikal. Padahal yang terjadi tidaknya demikian. Sebaliknya, ideologi Islam radikal sengaja mereka jadikan instrumen untuk mengadu domba sesama warga bangsa. Skenario itulah yang sering diperagakan AS di Timur Tengah, seperti Libya, Yaman, Irak, Suriah, dan lain-lain.
Untuk kasus di Papua, AS tentu sangat berkepentingan untuk memperkuat daya tawarnya. Mengingat, wilayah Papua kaya akan sumber daya alamnya, terkenal dengan situs penambangan Grasberg, tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia hanya memiliki 9,36% dari saham pertambangan Freeport, sedangkan sisanya dimiliki oleh Freeport McMoRan yang berbasis di AS. Hanya pada akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengambil alih 51% saham atas nama Indonesia.
Bukan rahasia lagi bahwa Papua adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan bagi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan otonomi khusus di Papua sejak tahun 2001.
Meskipun demikian, Papua dan Papua Barat masih merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Hal itu menimbulkan pertanyaan kemana puluhan triliun dana disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua.
Masalah Papua lebih kompleks dari sekadar isolasi dan kemiskinan ekonomi. Meskipun fokus Jokowi pada kebijakan kesejahteraan dan berorientasi pembangunan di Papua adalah penting, uang tidak cukup. Orang Papua memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Sebagai warga negara, adalah hak mereka untuk menuntut keadilan, merasa aman, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang bersorak ketika Freeport berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun, tidak cukup banyak yang memperhatikan bagaimana nasib orang-orang yang tinggal di sekitar kompleks penambangan emas besar-besaran tersebut.
Dengan demikian, tidaklah mengherankan ketika pemerintah Indonesia dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan peristiwa Papua, AS dan sekutu Eropa Baratnya berpotensi “men-Timor Timur-kan” Papua agar lepas dari NKRI, tentu dengan meminta dukungan dari PBB. Dalam pelbagai penelusuran penulis, media-media arus utama tersebut selalu memberitakan aksi pembakaran dan meningkatnya korban jiwa serta pelbagai pelanggaran HAM di Papua.
Maka tidaklah mengherankan, hingga saat ini setidaknya tercatat ada tiga gerakan politik utama yang menghendaki kemerdekaan Papua Barat, yaitu Republik Federal Papua Barat, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan dan Parlemen Nasional Papua Barat. Sejak 2014, kelompok-kelompok tersebut telah bersatu untuk membentuk organisasi tunggal yang disebut Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda, yang Januari lalu sempat memberikan PBB sebuah petisi yang konon ditandatangani oleh 1,8 juta orang yang menyerukan referendum kemerdekaan bagi Papua dan Papua Barat.
Sekali lagi, melalui media-media yang AS dan sekutu kuasai, pelbagai propaganda terus dilancarkan. Misalnya orang Papua sudah lama mengalami diskriminasi di Indonesia, sehingga mendorong mereka untuk bergabung dengan perjuangan pemberontak. Termasuk narasi-narasi peyoratif terhadap orang-orang Papua bahwa mereka dipandang lebih rendah, bau, bodoh; sering disebut monyet atau kera, karena berkulit hitam dan rambut keriting. Narasi-narasi rasisme terhadap orang Papua sengaja terus disuarakan dan tampaknya telah meningkat sejak pembentukan ULMWP. Belum lagi pemeberitaan tentang kegagalan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah yang hanya akan meningkatkan resistensi orang Papua.
Maka, sepatutnyalah peristiwa Papua juga dibaca sebagai bagian dari serangkaian konflik yang diciptakan AS di Timur Tengah. Mengingat rangkaian konflik di Timur Tengah tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat saja penggulingan pemimpin Libya (Moammar Khadafi), kemudian Irak (Saddam Husein), perang di Suriah, Yaman dan lainnya. Hampir semua penggulingan pemimpin yang sulit diajak berkongsi dengan AS dan sekutunya selalu menggunakan instrumen isu pemimpin diktator, senjata pemusnah massal, senjata kimia dan lain-lain yang sampai sekarang tidak terbukti, alias hoax.
Libya berhasil, Irak berhasil meski dengan biaya perang yang cukup mahal. Sayangnya pasca-Saddam Husein tumbang, pemerintahan boneka AS kalah dalam Pemilu, Syiah memimpin. Bingung dengan skenario yang gagal, dan tidak mungkin menyerang Irak, dibentuklah ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Kita semua diperlihatkan konflik berbasis mazhab di sepanjang daratan Irak sampai Suriah. Setelah ISIS menguasai kantong-kantong minyak, ISIS kemudian dibasmi. Kita semua termakan hoax, bahwa para pelaku kekerasan di Timur Tengah adalah ulah ISIS. Nah, ketika ISIS sudah dibasmi, lantas bagaimana nasib sumber-sumber minyak yang dikuasai ISIS, bisa jadi diambil alih oleh si-empunya. Lumayan kan bisa berjualan minyak di pasar gelap.
Di Yaman, alasannya memerangi al-Houthi, milisi bersenjata yang menguasai Teluk Aden. Teluk Aden merupakan perairan yang dilalui kapal-kapal pengangkut minyak menuju Laut Merah. Al-Houthi dijadikan alasan untuk menggempur Yaman. Sudah berapa korban sipil akibat bahaya dari Plutokrasi ini. Tragisnya, dalam penyerangan Yaman ini, Arab Saudi ikut andil menurunkan personel militernya.
“Dagangan” AS yang laris di Timur Tengah sepertinya akan dipasarkan juga di bumi pertiwi melalui serangkaian peristiwa di Papua. Akankah “dagangan” AS akan ludes terjual. Semua tergantung bagaimana sikap tegas dan cerdas pemerintah Indonesia.
Sudarto Murtaufiq, Peneliti Senior Global Future Institute
