Bagaimana jika suatu saat nanti tidak ada orang selain Amerika Serikat yang menggunakan dolar AS? Setiap negara, atau masyarakat akan menggunakan mata uang mereka sendiri untuk perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sebut saja dengan mata uang tradisional atau mata uang kripto yang dikendalikan pemerintah. Tidak lagi menggunakan dolar AS, juga anak asuh dolar, Euro. Tidak ada lagi transaksi moneter internasional yang dikendalikan oleh bank-bank AS dan – oleh sistem transfer internasional yang dikendalikan dolar AS, SWIFT, sistem yang memungkinkan dan memfasilitasi sanksi keuangan dan ekonomi AS dalam segala jenis – penyitaan dana asing, penghentian perdagangan antarnegara, pemerasan terhadap negara yang dinilai “bandel” atau tidak mau tunduk.
Apa selanjutnya yang akan terjadi? Ya, jawaban singkatnya adalah bahwa kita pasti akan melangkah maju lebih dekat dengan perdamaian dunia, jauh dari hegemoni (keuangan) AS, menuju kedaulatan negara-negara bangsa, menuju struktur geopolitik dunia yang lebih setara.
Kita tidak berandai-andai, sejumlah negara besar seperti Cina da Rusia sudah mengawalinya menuju dedolarisasi. Negara Tirai Bambu tersebut merupakan satu diantara negara besar yang mendorong fenomena dedolarisasi. Konflik perdagangan dengan AS, menyebabkan ancaman sanksi terhadap mitra ekonomi negara tersebut.
Pun demikian dengan Rusia. Hal ini ditunjukkan melalui sikap Vladimir Putin yang membuat strategi ‘kolosal’ dalam mencari ‘kelemahan’ terhadap Dolar AS. Putin mulai meninggalkan sistem Dolar AS dengan cara yang samar. Sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, dedolarisasi dinilainya menjadi langkah strategis untuk melindungi aset perekonomian Rusia, seperti Ruble, logam mulia dan Euro. Termasuk negara-negara lain yang mempertimbangkan untuk meninggalkan dolas AS sebagai alat transaksi perdagangan, baik nasional atau internasional mereka, seperti India dan Turki, bahkan mungkin Iran.
Terlebih melihat di tahun 2018 yang dipenuhi fenomena ekonomi yang membuat geopolitik terbagi menjadi dua zona. Zona pertama, negara yang masih menggunakan kurs Dolar Amerika Serikat (AS) sebagai alat transaksi keuangan mereka. Sedangkan zona kedua adalah negara yang mulai meninggalkan sistem keuangan tersebut, atau ‘dedolarisasi’. Tentu saja tekanan global akibat sanksi ekonomi dan konflik perdagangan, memicu negara-negara terdampak mulai meninggalkan sistem mata uang negeri Paman Sam tersebut.
Namun lambat laun, gelagat sejumlah negara yang terdampak akibat tekanan global tersebut mulai memperimbangan untuk mengambil langkah berani sebagaimana yang ditunjukkan oleh Cina dan Rusia, dua negara adidaya yang selama ini kerap tidak sejalan dengan haluan kebijakan AS. Trump mengetahuinya sehingga ia pun segera melancarkan serangan kejahatan keuangan berupa sanksi, perang dagang, penyitaan aset dan cadangan asing, yang semuanya dilakukan atas nama “Make America Great Again”.
Fakta yang mengejutkan atas kejahatan keuangan yang Trump lakukan, ia tetap melaju secara eksponensial dan tanpa mendapat hukuman dari badan/otoritas internasional. Selain itu, hegemoni Anglo-Saxon tampaknya tidak memahami bahwa semua ancaman, sanksi, hambatan perdagangan, justru kian melemahkan Kebesaran Amerika. Mengingat, sanksi ekonomi, dalam bentuk apa pun, hanya berlaku selama dunia menggunakan dolar AS untuk perdagangan dan sebagai mata uang cadangan.
Begitu dunia sakit dan lelah dengan perintah Washington yang aneh dan skema sanksi bagi mereka yang tidak mau lagi mengikuti aturan AS yang menindas, mereka tentu akan bersemangat untuk melompat ke atas kapal lain untuk meninggalkan dolar dan “menjajakan” mata uang mereka sendiri. Berarti mereka melakukan transaksi perdagangan satu sama lain dengan menggunakan mata uang mereka sendiri – dan yang di luar sistem perbankan AS yang sejauh ini bahkan mengendalikan perdagangan dalam mata uang lokal, selama dana harus ditransfer dari satu negara ke negara lain melalui SWIFT.
Banyak negara juga menyadari bahwa dolar semakin berperan untuk memanipulasi nilai ekonomi mereka. Dolar AS, mata uang fiat, berdasarkan jumlah uangnya, mungkin menekuk ekonomi nasional naik atau turun, tergantung ke arah mana negara ini disukai oleh sang hegemon, yang tidak lain adalah AS.
Hari ini, PDB AS adalah US $ 21,1 triliun pada 2019 (perkiraan Bank Dunia), dengan utang saat ini 22,0 triliun, atau sekitar 105% dari PDB. Sedangkan PDB dunia diproyeksikan untuk tahun 2019 sebesar US $ 88,1 triliun (Bank Dunia). Menurut Forbes, sekitar US $ 210 triliun adalah “liabilitas yang tidak didanai” (NPV/nilai bersih sekarang dari kewajiban yang diproyeksikan di masa depan tetapi tidak didanai (75 tahun), terutama jaminan sosial, perawatan kesehatan bagi yang membutuhkan dan akumulasi bunga atas utang), sebuah angka sekitar 10 kali lipat dari PDB AS, atau dua setengah kali output ekonomi dunia.
Angka ini terus tumbuh, karena bunga hutang semakin bertambah, membentuk bagian dari apa yang disebut dengan istilah bisnis ‘layanan hutang’ (bunga dan amortisasi hutang), tetapi tidak pernah ‘dibayar kembali’. Selain itu, ada sekitar satu hingga dua kuadriliun dolar (tidak ada yang tahu jumlah persisnya) dari apa yang disebut derivatif mengambang di seluruh dunia. Derivatif merupakan instrumen keuangan yang menciptakan nilainya dari perbedaan spekulatif dari aset yang mendasari, paling umum berasal dari keanehan antarbank dan bursa saham, seperti ‘futures’, ‘options’, ‘forwards’ dan ‘swaps’.
Utang mengerikan ini sebagian dimiliki dalam bentuk obligasi pemerintah sebagai cadangan devisa oleh negara-negara di seluruh dunia. Sebagian besar dari itu terutang oleh dan untuk AS sendiri – tanpa rencana untuk “membayar kembali” – melainkan menciptakan lebih banyak uang, lebih banyak utang, yang dapat digunakan untuk membayar perang tanpa henti, pembuatan senjata dan propaganda dusta untuk menjaga rakyat tetap tenang sekaligus siap siaga.
Ini setara dengan sistem piramida berbasis dolar seluruh dunia yang sangat besar. Bayangkan, utang ini runtuh, misalnya karena satu atau beberapa bank besar (Wall Street) berada di ambang kebangkrutan. Jadi, mereka mengklaim derivatifnya yang luar biasa, kertas emas dan utang lain dari bank-bank kecil. Hal ini tentu akan menghasilkan reaksi berantai yang berdampak dan menurunnya ekonomi dunia yang bergantung pada dolar. Hal ini juga akan berpotensi menciptakan “Lehman Brothers 2008” eksponensial dalam skala global.
Dunia semakin sadar akan ancaman nyata ini, sehingga banyak negara ingin keluar dari perangkap dan taring dolar AS. Tidak mudah dengan semua cadangan dan aset berdenominasi dolar yang diinvestasikan di luar negeri, di seluruh dunia. Solusinya adalah negara-negara tersebut secara bertahap harus berani mendivestasikan semua cadangan dan aset mereka (likuiditas dan investasi dolar AS) dan pindah ke mata uang yang tidak tergantung pada dolar, seperti Yuan Cina dan Rubel Rusia, atau sekeranjang mata uang timur yang dipisahkan dari dolar dan skema pembayaran internasionalnya, sistem SWIFT. Tentu negara-negara tersebut juga mewaspadai Euro, yang merupakan anak asuh dolar AS.
Semakin banyak alternatif teknologi Blockchain yang tersedia. China, Rusia, Iran dan Venezuela telah bereksperimen dengan mata uang kripto yang dikendalikan pemerintah untuk membangun sistem pembayaran dan transfer baru di luar domain dolar AS untuk menghindari sanksi. India mungkin atau mungkin tidak bergabung dalam kelompok ini, mengingat Pemerintah Modi terkadang samar dalam memutuskan jalan mana yang akan dibengkokkan – timur atau barat. Logikanya, India tentu mengarahkan dirinya ke timur, karena ia adalah bagian penting dari pasar ekonomi dan daratan Eropa yang besar.
India sudah menjadi anggota aktif Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) – sebuah asosiasi negara-negara yang sedang mengembangkan strategi damai untuk perdagangan, keamanan moneter dan pertahanan, yang terdiri dari Cina, Rusia, India, Pakistan, sebagian besar negara-negara Asia Tengah dan tentu Iran yang semakin dekat akan menjadi anggota penuh. Dengan demikian, SCO menyumbang sekitar setengah dari populasi dunia dan sepertiga dari output ekonomi dunia. Timur tidak perlu barat untuk bertahan hidup. Tidak mengherankan bahwa media Barat hampir tidak menyebutkan SCO. Hal ini–dalam analisis semiotik–mengandung arti bahwa masyarakat Barat pada umumnya sengaja tidak banyak dikasih tahu apa itu SCO dan negara-negara mana saja yang menjadi anggotanya, belum lagi potensi ancamannya terhadap hegemoni dan kepentingan AS.
Teknologi Blockchain yang dikontrol dan diatur pemerintah dapat menjadi kunci untuk melawan kekuatan finansial AS dan menolak sanksi. Setiap negara dipersilakan bergabung dalam aliansi baru negara-negara ini dan pendekatan perdagangan alternatif yang baru namun berkembang cepat. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah ditemukannya kembali kedaulatan politik dan keuangan nasional.
Bagimana dengan indonesia, kita lihat saja sikap politik pemerintahan jokowi dalam pemerintahan keduanya. Mengingat geopolitik dunia saat ini terbelah menjadi dua kutub, ikut AS dengan segala aturan yang diberlakukannya, termasuk dalam hal penggunaan dolar AS dalam setiap transaksi perdagangan internasional (dolarisasi) atau berani menolak (bertransaksi melalui dolar) AS karena tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (dedolarisasi).
Sudarto Murtaufiq, Peneliti Senior Global future Institute
