Hendrajit, Direktur Eksekutif Globa Future Institute (GFI)
Ada satu perkembangan yang cukup mencemaskan di Jepang dalam beberapa bulan terakhir ini. Issui-kai, atau Masyarakat Rabu” (“Wednesday Society“), dibentuk pada 1970-an oleh para penggemar novelis Yukio Mishima, baru-baru ini menggelar pertemuan akbar antar para pemimpin sayap kanan baik dari Eropa maupun Asia. Suatu isyarat jelas bahwa kebangkitan fasisme dan militerisme sudah di ambang pintu. Dan Jepang sepertinya akan tampil kembali sebagai motor penggerak kebangkitan fasisme seperti halnya pada Perang Dunia Kedua lalu. Benarkah tren ini sekaligus bagian dari penguatan kembali persekutuan pertahanan Amerika-Jepang di Asia Pasifik kini dan kelak?
Menjelang peringatan kapitulasi Jepang pada Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada 2 September 1945, pemerintahan dan berbagai elemen strategis di Jepang nampaknya mulai melakukan berbagai manuver yang bertujuan merehabiitasi kembali reputasi buruknya sebagai pemerintahan fasis pada era Perang Dunia Kedua. Khususnya terhadap bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik yang mengaami secara langsung kekejaman pemerintahan Kolonial Jepang seperti di Indonesia, Malaysia, Singapore, Birma, Korea Selatan dan Cina.
Pada Minggu 15 Agustustus lalu, Perdana Menteri Jepang secara eksplisit menyatakan penyesalannya terhadap “orang-orang” yang menderita akibat sepak-terjang pemerintahan fasis militerisme Jepang pada Perang Dunia Kedua. Frase “orang-orang” yang digunakan Perdana Menteri Jepang secara jelas mengindikasikan keenggananan Jepang untuk mengakui dan meminta maaf secara terang-terangan terhadap berbagai negara di Asia Pasifik yang secara langsung mengalami penderitaan sepak terjang fasisme pemerintahan Kolonial Jepang seperti penerapan sistem kerja paksa (Romusha), dan kebijakan memaksa para wanita di negara-negara jajahan Jepang untuk menjadi Pekerja Sex atau yang kelak populer dengan sebutan Comfort Women (Jugun Ianfu).
Dalam pertemuan para tokoh sayap kanan Eropa yang difasilitasi oleh Issui-kai alias “Masyarakat Rabu” yang juga berhauan fasisme ultra kanan tersebut, pemimpin gerakan tersebut, Mitsuhiro Kimura, terang-terangan meragukan pembunuhan oleh militer Jepang terhadap warga sipil China maupun dalam pemerkosaan Nanking 1937 (yang dikenal dengan peristiwa The Rape of Nanking) yang diperkirakan mencapai ratusan ribu korban jiwa, dan juga menyangkal diterapkannya kebijakan perbudakan seksual atas “wanita sebagai budak nafsu” bagi tentara Jepang.
Yang lebih gilanya lagi, pemimpin front nasional sayap kanan Perancis Jean-Marie Le Pen, juga ikut-ikutan mendukung dan membenarkan sepak-terjang pemerintahan fasisme Jepang pada Perang Dunia Kedua. Padahal, dalam Perang Dunia Kedua Perancis justru bersekutu dengan Inggris dan Amerika melawan persekutuan fasisme Jerman-Italia-Jepang. Dalam pernyataannya, Le Pen mengatakan, “ika kita berbicara mengenai penjahat perang, bukankah mereka yang membom Hiroshima dan Nagasaki juga penjahat perang,” ia bertanya, merujuk pada Amerika Serikat yang telah menjatuhkan bom atom di kedua kota tersebut pada 6 dan 9 Agustus 1945, yang mempercepat penyerahan diri Jepang terhadap pasukan Sekutu.
Indikasi Kuat Bangkitnya Militerisme Jepang
Benarkah Jepang sedang berupaya membangkitkan kembali militerismenya seperti di era Perang Dunia Kedua? Mari kita telusur kembali beberapa indikasi kuat adanya upaya pemerintah dan beberapa elemen sayap kanan Jepang untuk kembali berjaya secara militer seperti di masa Perang Dunia Kedua.
Beberapa media massa terbitan 28 Juli 2010 lalu, mewartakan bahwa panel para ahli telah merekomendasikan kepada Perdana Menteri Jepang Naoto Kan agar Jepang mengkaji ulang kebijakan pasifisnya. Dan mendesak agar Jepang mengerahkan lebih banyak pasukannya ke wilayah pesisir yang kini sering dilalui angkatan laut Cina. Bukan itu saja. Panel para ahli Pertahanan Jepang itu juga mendesak pemerintah Jepang agar melonggarkan kebijakan tentang transfer senjata nuklir di wilayah negaranya.
Ini tentu saja rekomendasi yang cukup serius karena dengan jelas mengindikasikan bahwa upaya membangkitkan kembali militerisme Jepang sudah pada taraf proses pembuatan dan perumusan kebijakan pertahanan Jepang secara menyeluruh dan mendasar. Jadi bukan sekadar wacana atau keinginan segelintir politisi atau mantan perwira militer berhaluan ultra kanan Jepang. Namun indikasi kebangkitan kembali militer Jepang sudah harus dilihat dalam kerangka kebijakan revisi kebijakan pertahanan Jepang secara menyeluruh.
Dan panel para ahli tersebut bahkan sudah sampai pada kata sepakat bahwa panduan pertahanan Jepang di era Perang Dingin sudah kadaluwarsa alias ketinggalan zaman. Menurut pandangan panel para ahli, untuk menghadapi semakin meningkatnya ancaman dari Semenanjung Korea dan Selat Taiwan, Jepang sudah saatnya besiap dan bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Rekomendasi ini bisa diartikan sebagai desakan untuk merubah postur pertahanan Jepang yang tadinya defensif dan cenderung pasifis, menjadi postur pertahanan yang agresif dan bila perlu, kembali ekspansif seperti pada masa Perang Dunia Kedua.
Amerika Restui Bangkitnya Kembai Militerisme Jepang
Adanya pergeseran pandangan yang cukup radikal yang bisa dibaca sebagai tren menuju bangkitnya kembali kekuatan militer Jepang di Asia Pasifik, nampaknya mustahil tanpa adanya dukungan secara diam-diam dari Amerika Serikat, sekutu utama Jepang pasca Perang Dunia Kedua.
Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang memang praktis telah menjadi sekutu Amerika dan negara pasifis. Karena Undang-Undang Dasar Jepang melarang adanya angkatan bersenjata di negaranya, maka Jepang praktis mengandalkan Amerika Serikat untuk pertahanan dan penangkalan nuklirnya. Tak heran jika hinggi kini tercatat ada sekitar 47 ribu tentara Amerika Serikat ditempatkan di Jepang.
Dari sini saja, wajar jika kita bercuriga bahwa adanya tren kea rah penguatan kembali angkatan bersenjata Jepang juga atas dukungan diam diam dari Amerika. Dengan kata lain, adanya pola ancama baru di kawasan Asia Pasifik, khususnya dengan menguatnya kekuatan angkatan bersenjata Cina di kawasan Asia Pasifik akhir-akhir ini, maka Amerika saat ini justru menjadi pihak pendorong utama untuk mengaktifkan kembali kekuatan angkatan bersenjata Jepang secara maksimal, termasuk izin kepemilikan persenjataan nukir yang sepenuhnya berada dalam kendali angkatan bersenjata Jepang.
Selama ini, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang menerapkan kebijakan pelarangan pembuatan dan kepemilikan persenjataan nuklir di wilayah negaranya. Namun rekomendasi panel para ahli, lagi lagi mendesak agar Jepang kembali diizinkan untuk transfer persenjataan nuklir melalui wilayahnya. Dan berkaitan dengan persekutuan militer Amerika-Jepang sejak pasca Perang Dunua Kedua, sebenarnya hal semacam ini sudah berlangsung secara diam-diam.
Berdasarkan kesepakatan strategis Washington-Tokyo, disepakati bahwa kapal-kapal Amerika yang membawa senjata nuklir, dibolehkan masuk ke pelabuhan Jepang. Lagi-lagi ini mengindikasikan bahwa adanya rekomendasi panel para ahli untuk merevisi kebijakan pertahanan Jepang, sejatinya hanya untuk melegalisasikan persekutuan Amerika-Jepang yang sudah berlangsung selama ini.
Beberapa indikasi lain yang mengisyaratkan adanya dukungan Amerika terhadap gagasan revisi kebijakan pertahanan Jepang, bisa disimak melalui dalih yang disampaikan panel para ahli. “Jepang harus bisa melakukan tindakan militer guna melindungi Amerika tanpa melanggar konstitusi. Dari sudut pandang memperkuat aliansi Jepang-AS, harus ada kehendak politik untuk memperbolehkan pasukan Jepang menyerang rudal-rudal yang diarahkan kepada Amerika Serikat,” demikian dikutip dari dokumen panel sebagaimana dikutip oleh harian terkemuka Jepang Yomiuri Shimbun.
Dari pernyataan tersebut jelaslah sudah, bahwa Amerika sejatinya memang berada di belakang manuver Jepang untuk membangkitkan kembali kekuatan militer Jepang pada skala yang optimal, agresif dan ekspansif. Adanya ancaman militer yang semakin nyata dari Korea Utara dan khususnya bangkitnya kekuatan angkatan laut Cina, nampaknya mendorong Amerika untuk memotori adanya revisi kebijakan pertahanan Jepang yang semakin agresif dan ekspansif di masa depan.
Estimasi kami semakin terbukti dengan adanya rekomendasi panel para ahli agar pasukan Jepang tidak lagi ditempatkan di wilayah negara, melainkan lebih banyak dialihkan ke perairan selatan dekat rute angkatan laut Cina.
Tak pelak lagi, hal ini secara kuat membuktikan bahwa adanya gerakan merevisi kebijakan pertahanan Jepang dalam beberapa bulan belakangan ini, nampaknya sejalan dengan agenda strategis Amerika Serikat untuk membendung pengaruh yang semakin kuat dari Republik Rakyat Cina dan Korea Utara di kawasan Asia Pasifik.
