Yang dimaksud Mogherini adalah resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB. Menurutnyanya, resolusi tersebut sama dengan peta jalan untuk masa transisi yang mencakup proses politik untuk pemerintah baru bersama dengan revisi undang-undang dasar dan pelaksanaan pemilu dalam 18 bulan mendatang, serta pembentukan sebuah negara sekuler dan plural yang bersatu.
Nampaknya penekanan Mogherini atas pentingnya integritas Suriah, adalah dalam rangka mereaksi usulan soal federalisasi atau bahkan pembagian Suriah. Apalagi sejumlah laporan menyebutkan bahwa kekuatan besar dunia sedang membahas federalisasi Suriah.
Menurut sejumlah pengamat, Amerika Serikat dan Rusia sedang membincangkan rencana tersebut serta mengutarakannya kepada Staffan de Mistura, Utusan Khusus PBB untuk Suriah. Isu tersebut semakin diperkuat oleh berita-berita gerakan kelompok Kurdistan di utara Suriah untuk mengumumkan pemisahannya dari Suriah.
Berbagai laporan menyebutkan, kelompok Kurdistan Suriah pada 17 Maret di utara negara itu, secara resmi mengumumkan wilayah tersebut sebagai wilayah otonomi dan menyatakan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kendali pemerintah federal bernama Rojava.
Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataan menilai pembentukan sistem pemernitahan federal di wilayah utara, bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak beralasan.
Itu semua terjadi setelah para pejabat Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir secara eksplisit menyinggung kemungkinan disintegrasi Suriah. Menlu AS, John Kerry, pada 24 Februari 2016, di komite politik luar negeri Senat Amerika Serikat menyatakan, jika proyek bersama Amerika dan Rusia berhasil dalam mewujudkan gencatan senjata antara oposisi dan pemerintah Suriah, maka disintegrasi Suriah akan menjadi opsi kuat pasca gencatan senjata. Itu pertama kalinya, Amerika Serikat secara jelas menyinggung disintegrasi Suriah. Bahkan Laksamana James G. Stavridis, mantan panglima NATO di Eropa, juga secara eksplisit menegaskan bahwa untuk mengakhiri perang di Suriah, negara itu harus dipecah seperti Yugoslavia.
Nampaknya, penindaklanjuti masalah disintegrasi Suriah dengan berbagai macam literatur dan sarana, merupakan di antara program kolektif Amerika Serikat dan sekutu regionalnya. Jika prinsip perundingan Jenewa—pasca gencatan senjata—mengacu pada integritas dan keutuhan kedaulatan Suriah, maka akan menjadi kekalahan besar bagi para penentang pemerintah Suriah.
Pada hakikatnya, proyek disintegrasi Suriah dalam kerangka federalisasi dan pembagian sebuah negara yang telah melemah menjadi wilayah-wilayah federal kecil berdasarkan susunan etnis, hanya akan menjamin kepentingan para perancangnya. Apalagi bagi rezim Zionis, itu akan menjadi kemenangan besar mengingat Suriah selama ini menjadi poros muqawama anti-Israel.
Facebook Comments
