Penulis: Dina Y. Sulaeman, mahasiswi Program Doktor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, research associate Global Future Institute (GFI)
Angin segar yang dibawa Presiden Rouhani tampaknya tidak hanya berhembus di perundingan nuklir P5+1, namun juga memberi prospek baru hubungan Indonesia-Iran. Hal ini terungkap dalam Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) bertajuk “Optimalisasi Hubungan Indonesia Iran di Bawah Pemerintahan Presiden Hassan Rouhani Pasca Pelonggaran Sanksi Iran oleh Negara Barat.” Research associate Global Future Institute, Dina Y. Sulaeman, yang diundang hadir dalam FKKLN, menuliskan laporannya berikut ini.
Persepsi negatif. Inilah kata kunci yang patut diberi garis tebal dalam diskusi FKKLN sehari penuh di hotel Aston Tropicana, Bandung (8/2). Hampir semua pembicara, mulai dari Listyowati (Direktur Asia Selatan, Ditjen Aspasaf Kemlu), Andy Rachmianto (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu), Ibnu Hadi (Direktur Amerika Utara dan Tengah Kemlu), Dian Wirengjurit (Dubes Indonesia untuk Iran), Azyumardi Azra (Direktur Pascasarjana UIN Jakarta), Abdul Mu’ti (Sekretaris Dewan Pendidikan Muhammadiyah), dan Trias Kuncahyono (Wapemred Kompas) menyampaikan potensi besar hubungan Indonesia-Iran yang menguntungan kepentingan nasional Indonesia, dari berbagai aspek. Namun, ada sejumlah kendala yang muncul dan sebagian besarnya terkait dengan persepsi negatif tentang Iran.
Listyowati menyampaikan data-data hubungan bilateral Indonesia-Iran. Sejauh ini sudah 53 dokumen kerjasama bilateral yang ditandatangani, melalui berbagai mekanisme, mulai dari Joint Committee on Economic and Trade, hingga Joint Cultural Commission. Sayangnya, belum semuanya terlaksana. Selain itu, volume perdagangan kedua negara pada tahun 2013 ini menurun karena berkurangnya impor migas dari Iran. Tahun 2012, volume dagang Indonesia-Iran USD 1,26 M, namun 2013 hanya USD 495,45. Kedua negara saling membutuhkan: Indonesia butuh migas murah dari Iran, sebaliknya Iran sangat membutuhkan kertas, minyak nabati, teh, kopi, dari Indonesia. Iran bahkan sudah memberikan komitmen investasi di Indonesia: refinery, petrokimia, pembangkit listrik, nuklir, manufaktur, transportasi udara, kesehatan, dll.
Namun demikian, selama ini ada kendala besar yaitu sistem perbankan yang masih menghalangi transfer uang dari Indonesia-Iran (dan sebaliknya). Yang menarik, Listyowati juga menyebutkan bahwa meskipun di level G to G (antar pemerintah) hubungan Indonesia –Iran tidak ada masalah, di level grass-root ada kendala, yaitu isu Sunni-Syiah di Indonesia. Akhir-akhir ini kelompok radikal di Indonesia telah melakukan gerakan anti-Syiah sambil melakukan pelecehan terhadap lambang-lambang negara Iran.
(Mereka memasang spanduk-spanduk anti-Syiah, di dalamnya ada foto-foto para pemimpin Iran dan bendera Iran, serta menyebut ‘Syiah bukan Islam’ —pen)
Selain itu, ada tantangan dari sisi people smuggling dan narkoba, yaitu banyaknya imigran Iran yang masuk ke Indonesia dengan tujuan menyelundup ke Australia; sementara Australia menolak mengambil tanggung jawab atas para imigran ini. Bahkan baru-baru ini, Australia mengambil kebijakan turn back the boat (mendorong kembali kapal-kapal imigran gelap itu ke Indonesia). Namun demikian, Listyowati menekankan bahwa ini bukanlah kendala dari pihak pemerintah Iran, dalam arti, people smuggling dan narkoba bukanlah kebijakan pemerintah Iran; dan ini adalah masalah yang dapat ditangani dengan kerjasama kedua negara.
Ibnu Hadi yang membawakan presentasi berjudul “Perkembangan Hubungan AS-Indonesia dan Pengaruhnya bagi Indonesia”, memberikan fakta menarik,yang membuktikan kebenaran kecurigaan masyarakat umum selama ini: yaitu bahwa AS memang berperan dalam lambatnya kemajuan hubungan Indonesia-Iran. Ibnu memaparkan data-data tentang kebijakan unilateral AS terhadap Iran, yaitu CISADA (2010) yang memberikan sanksi kepada perusahaan yang berhubungan bisnis dengan Iran, dan Section 1245 of National Defence Authorization Act (2012). Akibat section 1245 ini, Pertamina tidak lagi bisa impor migas dari Iran. Bila impor dilakukan, institusi-institusi finansial AS akan melepas obligasi Pertamina, dan akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan Pertamina. Itulah sebabnya, Pertamina pun berhenti mengimpor migas; padahal 50% gas kebutuhan kita diimpor dari Iran; dan harganya pun 50% lebih murah. Selain itu, proyek kilang minyak di Banten (ditandatangani 2010) pun terpaksa tertunda hingga kini.
Ibnu menjelaskan, ada dua tahap sanksi yang dilakukan AS, yaitu:
1. Sanksi bagi perbankan swasta
2. Sanksi bagi bank sentral dan institusi keuangan negara-negara lain (akses transaksi keuangan negara tersebut ke AS akan dibekukan bila diketahui bekerjasama dengan Iran)
Sementara itu, Andy Rachmianto memaparkan “Nuklir Iran Sebelum dan Pasca P5+1 Joint Plan of Action on Iran Nuclear Program”. Reaktor nuklir Iran sebenarnya mulai dibangun sejak sebelum masa Revolusi Islam Iran; dan kalaupun ada kecurigaan terhadap proyek nuklir ini dibicarakan dalam perundingan internal IAEA. Namun, sejak 2002-2003, muncul data-data intelijen yang menyebutkan bahwa Iran berencana membuat senjata nuklir. Akibatnya, tahun 2004, isu nuklir Iran dilimpahkan ke Dewan Keamanan (DK) PBB sehingga sangat kental aspek politiknya. DK pun mengeluarkan berbagai resolusi sanksi terhadap Iran: Res 1737 (2006), Res 1747 (2007), Res 1835 (2008), dan Res 1929 (2010). Indonesia sempat memberikan dukungan pada Res 1747, yang memunculkan reaksi keras di publik domestik, bahkan sampai ada ancaman impeachment DPR terhadap Presiden SBY. Akhirnya, pada Res 1929, Indonesia bersikap abstain.
Selain sanksi DK PBB, juga ada sanksi unilateral terhadap Iran, yang dilakukan AS, Uni Eropa, dan Jepang. Fakta menarik yang dipaparkan oleh Andy adalah justru di masa-masa sanksi itu pula perkembangan teknologi nuklir Iran semakin pesat.
Dalam perundingan Jenewa November 2013, Iran bersedia menunda pengayaan uraniumnya selama 6 bulan dan sebaliknya, sanksi atas Iran diperlonggar: sanksi atas produk petrokimia, emas, dan metal berharga dihapus, pembatasan ekspor migas ditunda, hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir damai diakui (dan inilah yang terpenting bagi Iran), dibuatnya financial channel untuk memfasilitasi kebutuhan keuangan Iran.
Menariknya: begitu kesepakatan Jenewa ini deal, negara-negara Barat langsung ‘menyerbu’ Iran, memanfaatkan pelonggaran sanksi ini untuk mencari kerjasama bisnis seluas-luasnya. Prancis segera mengirim delegasi dagang, Rusia mengirim s-300 anti-aircraft missile dan membangun reaktor baru di Busher, Jerman, Italia, dll.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Andy merekomendasikan, agar pemerintah Indonesia tidak terlalu lama ‘wait and see’ dalam memanfaatkan peluang bisnis yang sangat besar ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Dian selama mengemban tugasnya juga memprihatinkan lambatnya peningkatan dagang Indonesia-Iran. Iran adalah pengimpor minyak nabati, kertas, alumunium, karet, teh, dll, yang semuanya bisa disediakan Indonesia. Tapi, sayangnya, mereka tidak bisa langsung membelinya dari Indonesia, melainkan dari negara-negara ketiga.
“Iran diembargo 34 tahun, tetapi mampu membangun mobil nasionalnya. Dalam satu tahun mereka produksi 1,6 juta mobil dan artinya butuh karet untuk ban. Lalu karetnya dari mana? Padahal kita punya karet, tapi Iran membelinya dari negara ketiga, misalnya Malaysia,” kata Dian.
Artinya, yang mendapat untung besar dari produk Indonesia justru negara ketiga. Dia menganalisis, hambatan utama adalah persepsi negatif masyarakat Indonesia terhadap Iran. Banyak pebisnis Indonesia yang khawatir berbisnis di Iran hanya gara-gara informasi yang salah: mengira Iran negara teror, kejam, sesat, dll. Dian juga menyampaikan bahwa banyak sekali tamu-tamu Indonesia yang diundang ke Iran sangat terkejut, mendapati bahwa Iran ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh media. Terkait dengan kendala finansial, Dian menyatakan bahwa bila Malaysia, China, India, selama ini terbukti lancar berbisnis dengan Iran di masa sanksi, maka seharusnya bisnismen Indonesia juga mampu mencari jalan keluar dari berbagai kendala yang ada.
Karena itulah, Dian mengkritisi media-media di Indonesia yang tidak memberikan persepsi yang benar tentang Iran, akibatnya muncul mindset yang salah, dan keputusan yang diambil pun salah.
Trias Kuncahyono dari Kompas mengamini pernyatan Dian ini dan memaparkan bahwa media memang berperan penting dalam proses terjalinnya kerjasama yang optimal antara negara-negara.
Yang menarik, Dian juga mengupas masalah hubungan Indonesia-Iran dari sisi sosial budaya. Menurutnya, konflik Sunni-Syiah di Indonesia juga akibat dari persepsi yang salah. Revolusi Iran telah dipropagandakan sedemikian rupa oleh media sehingga banyak pihak takut pada revolusi Iran; padahal kenyataannya Iran tidak pernah menyerang negara manapun; di Iran juga tidak pernah ada konflik Sunni-Syiah (semua agama dan mazhab mendapatkan perlakukan baik di Iran). Tapi mengapa justru konflik berdarah Sunni-Syiah muncul di Indonesia? Artinya, menurut Dian, ini tidak ada kaitan dengan Iran sebagai negara, tetapi masalah sosbud dan politik internal bangsa Indonesia sendiri.
Bahwa konflik Sunni-Syiah di Indonesia adalah masalah politik, juga dijelaskan oleh Prof Azyumardi Azra. Azra menekankan, dulu tidak pernah ada konflik antarmazhab di Indonesia karena Islam Indonesia adalah Islam yang damai dan toleran. Menurut Azra, pasca reformasi, agama kemudian menjadi bagian dari manipulasi politik oleh pihak-pihak yang ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Berlarut-larutnya konflik Sampang, serta polemik fatwa Syiah sesat atau tidak, juga menjadi bagian dari kepentingan politik ini. Padahal, kata Azra, ulama-ulama tingkat internasional sudah sepakat bahwa Syiah adalah bagian dari Islam.
Meskipun mengkritik ketidaktegasan SBY dalam menyikapi konflik saat ini, Azra secara umum memuji sikap pemerintah sejak dulu hingga kini, yaitu bahwa negara Indonesia selalu mendukung pluralitas dan tidak berpihak. Azra juga merekomendasikan dilakukannya dialog intra-muslim, agar di kalangan internal muslim pun tumbuh sikap toleransi; dan dialog intra-Syiah sendiri karena di dalam tubuh Syiah Indonesia juga muncul persaingan kepemimpinan. Negara pun perlu mengembangkan konsolidasi demokrasi; yaitu negara wajib melindungi seluruh warga negara.
Azra optimis hubungan Indonesia-Iran bisa dibangun lebih baik lagi, selain karena besarnya potensi ekonomi, juga secara kultural bangsa Indonesia juga sudah jenuh dengan sikap-sikap takfiri (mengkafirkan) dan sedikit-sedikit menuduh bid’ah itu. Apalagi sebagian besar muslim Indonesia sebenarnya bersimpati pada Iran yang berani melawan hegemoni AS. Salah satu buktinya, kerasnya protes rakyat Indonesia saat delegasi Indonesia mendukung pada Res 1747 (yang mengembargo Iran).
Kenetralan pemerintah Indonesia, juga digarisbawahi oleh Abdul Mu’ti dari Muhammadiyah. Menurutnya, berbeda dengan Malaysia yang secara resmi menolak Syiah, Indonesia tetap mengambil sikap netral. Ini adalah modal besar dalam meningkatkan hubungan Indonesia, dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga budaya.
Diskusi ditutup dengan personal note dari Hery Saripudin, Kepala Pusat P2K2 Aspasaf (Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika – penyelenggara diskusi ini), antara lain menekankan bahwa kita seharusnya menghindari anggapan bahwa ‘perception is reality itself’. Semua pihak hendaknya berusaha meluruskan persepsi yang muncul, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Indonesia adalah kekuatan Sunni terbesar, dan Iran adalah kekuatan Syiah terbesar. Bila kedua negara bekerja sama, tentu akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang dahsyat. Ditandanganinya Joint Plan of Action di Jenewa (pelonggaran sanksi) serta perubahan konstelasi politik Iran yang dibawa Presiden Rouhani, bisa menjadi titik balik hubungan Indonesia-Iran.
Kini pertanyaan tinggal ditujukan kepada bangsa dan pemerintah Indonesia: apakah mau melepaskan peluang besar yang sangat menguntungkan ini hanya gara-gara persepsi yang salah?
