Penulis: M Arief Pranoto dan Hendrajit, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)
Tatkala Cina kembali memasukkan wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayahnya (Antara, 12 Maret 2014), maka langkah Negeri Paman Mao ibarat mendendangkan lagu lawas yang diputar ulang. Kenapa demikian?
Sejak era Bung Karno hingga Pak Harto (Orde Baru) bibit-bibit konflik atas landas kontinen di Laut Cina Selatan memang sudah ada, akan tetapi tidak sempat mencuat karena —dinilai— para diplomat berhasil meyakinkan, bahwa tidak ada masalah kemaritiman antara Cina dengan Indonesia.
Tak dapat dipungkiri. Jika merujuk Peta Cina 1947, sebenarnya terlihat sembilan garis putus-putus berbentuk lidah meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke pantai Kalimantan, juga mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel dan Spratly. Demikian juga dekade 1995-an, berdasarkan Peta Cina tersebut semakin terlihat bahwa ladang gas Natuna diakui masuk dalam lingkup teritorialnya, kendati berjarak 1000-an mil di selatan Cina.
Cina memang (pernah dan sudah) mengklaim sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat serta sekeliling Vietnam. Namun sekali lagi, persoalan tersebut tak sempat muncul di permukaan. Anggapan berkembang bahwa konflik landas kontinen antara Cina versus Indonesia hanya “ditunda” belaka. Pertanyaannya kemudian, dibenamnya api konflik di atas selama sekian dekade, apakah karena faktor kepiawaian para diplomat kedua negara, atau karena kuatnya pengaruh kepemimpinan Indonesia saat itu, sehingga Cina segan (menunda) berseteru?
Sejarah mencatat, bahwa ambisi Cina mencaplok wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel seluas 200 mil ke dalam Undang-Undang (UU) Maritimnya yang baru menuai protes dari DPR-RI dalam Sidang AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organization), bulan September 1996 di Phuket, Thailand. Parlemen Indonesia saat itu memiliki data, bahwa masih ada sengketa antara Cina versus beberapa negara ASEAN. UU Maritim Cina dinilai sebagai klaim sepihak.
Di satu sisi, Cina menolak UNCLOS 1982 dengan pernyataan “kedaulatan yang tak terbantahkan atas Laut Cina Selatan”. Sedangkan Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Brunei di sisi lain, ternyata memiliki tuntutan sama justru merujuk Hukum Internasional terhadap obyek yang diklaim oleh Cina. Fenomena ini ibarat sisi-sisi pada sekeping mata uang, saling bertolak belakang di permukaan dengan punggung menyatu (terkait) pada obyek yang sama, yakni Spratly dan Paracel.
Sebelum melangkah jauh, sekilas digambarkan mapping sengketa landas kontinen Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan antara Negeri Tirai Bambu versus beberapa negara ASEAN. Konflik tersebut meliputi: Cina versus – Taiwan, Cina – Vietnam, Cina – Philipina, Cina – Malaysia, Cina – Brunai, meskipun terdapat juga konflik yang tidak melulu berhadapan dengan Cina, misalnya konflik antara Philipina – Malaysia, Philipina – Taiwan, Malaysia – Vietnam, Philipina – Vietnam, Malaysia – Brunai, dll tetapi yang paling aktual ialah Cina melawan Indonesia!
Klaim Paman Mao atas perairan Natuna tak boleh dianggap sepele.
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya dijadikan pengalaman pahit sekaligus kaca besar bagi dunia diplomatik Indonesia, para elit politik, dan pengambil kebijakan di negeri ini. Artinya, ketika serangan asimetris Malaysia berjalan gencar lagi sistematis untuk mengambil-alih kedua pulau kita, sebaliknya Indonesia menanggapi dengan diplomasi “ala kadar”-nya. Kesengajaan, atau memang begitu adanya? Maka pagelaran tersebut pun berujung: “Selamat jalan Sipadan Ligitan, entah kapan kamu kembali ke pangkauan Ibu Pertiwi!”
Langkah kontroversi Cina mengklaim perairan Natuna, kemungkinan besar telah diperhitungkan “untung rugi”-nya. Ibarat menghitung langkah perang, Paman Mao seakan berani menghadapi keadaan terburuk karena langkah tadi bermakna bahwa ia telah bersiap dan menghitung tambahan “daftar lawan”-nya di Laut Cina Selatan.
Mengapa demikian, sebaiknya kita breakdown dahulu latar belakang kenapa Cina bersikeras atas “kedaulatan tak terbantahkan” di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Beberapa dokumen dan diskusi di Global Future Institute (GFI), Jakarta, menyimpulkan pointers sebagai berikut:
Pertama, selain nama perairan itu identik seolah-olah ia sebagai “pemilik” tunggal, juga Laut Cina merupakan jalur strategis bagi pelayaran internasional dari Lautan Pasifik menuju Lautan Hindia.
Kedua, ia menyadari bahwa perairan tersebut adalah urat nadi Cina —seperti Selat Malaka bagi Singapura— karena lebih 80% ekspor impor berbagai komoditi dari dan menuju Negeri Tirai Bambu, bahkan skema “energy security” yang dijalankan mutlak harus melalui jalur transportasi laut tersebut.
Ketiga, implementasi String of Pearls. Tak boleh disangkal, inilah strategi handal Paman Mao di perairan dalam rangka mengawal serta mengamankan “energy security”-nya. Dimana cakupan wilayah atas strategi dimaksud ialah bentangan perairan mulai dari Lautan Pasifik cq Laut Cina (Selatan dan Timur), dimana titiknya dimulai dari pelabuhan Hongkong – Laut Cina – (melewati perairan Natuna) ke Selat Malaka – Laut Andeman – Teluk Benggala – Laut Arab – Teluk Oman (dan Selat Hormuz) – Teluk Aden – Laut Merah. Dimana jika ditarik garis memang membentuk untaian kalung (string of pearls).
Keempat, tampaknya pecahnya Uni Sovyet menginpirasi Negeri Tirai Bambu untuk konsisten dan berkomitmen terhadap “Sosialisme Bercirikan Cina”. Artinya sistem perekonomian boleh “bebas” (kapitalisme), tetapi kontrol politik tetap dalam kendali Partai Komunis Cina (PKC).
Menurut Prof Wang Gung Wu (Seminar CSIS, 16 Nopember 1997), selain Cina berpenduduk besar, ada sumberdaya alam (SDA), memiliki kebudayaan dan tradisi tua di dunia, semenjak reformasi mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang akhirnya melahirkan konsep “One Country and Two System”, yaitu sistem negara dengan elaborasi ideologi antara sosialisme dan kapitalisme hidup berdampingan.
Salah satu butiran diksusi di GFI, Jakarta, menyatakan bahwa konsep sosialisme berciri Cina yang dilandasi One Country and Two System, titik beratnya ialah swasta di satu sisi, sementara di sisi lain peran negara diperkecil. Artinya para pengusaha silahkan di depan membuka ladang-ladang usaha di luar negara, namun ada back up militer (negara) di belakang.
Apakah Overseas Chinese (OC) bagian dari konsep ini? Memang masih perlu penelitian secara khusus.
Tetapi pada diskusi terbatas di Kepentingan Nasional RI (KENARI) pimpinan Dirgo D. Purbo (22/8/2012), terdapat pointers, bahwa kelompok OC ini merupakan salah satu —ingat, hanya salah satu saja— penyangga ekonomi Cina. Ya. Sekitar 60% investasi di Cina kemungkinan besar berasal dari kelompok tersebut. Makanya asumsi yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Cina Daratan (Beijing) dengan kelompok OC perlu dikaji ulang kembali. Niscaya mereka memiliki link up dan keterkaitan erat, bahkan Taiwan sekalipun. Minimal soal tradisi serta budaya.
Kelima, potensi SDA yang berlimpah di peraian Cina. Tak boleh dielak, perairan ini selain luasnya mencapai 3,5 juta kilometer persegi, membentang dari barat daya Singapura, ke timur laut sampai ke arah Selat Taiwan di daratan Cina, juga potensi SDA kawasan ini sekitar 213 miliar barel. Luar biasa. Ditambah penelitian tim perminyakan di Beijing setelah menemukan sumber gas sebesar 25 triliun meter kubik gas alam. ”Ini yang sudah terbukti keberadaannya”.
Keenam, semakin besarnya militer Cina. Tak boleh dipungkiri. Dari berbagai informasi yang dihimpun Tim Riset Global Future Institute, The People’s Liberation Army Navy (PLAN), yang merupakan bagian integral dari People’s Liberation Army ini ternyata kekuatannya lumayan hebat juga.
Saat ini, PLAN memiliki 250.000 tentara yang didalamnya termasuk 35.000 tentara Coastal Defense Force (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai). Sedangkan infantry mariner lautnya berjumlah 56.000 tentara. Belum lagi termasuk 56.000 Aviation Naval Air (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut).
Bukan itu saja. Jumlah kapal selam milik PLAN pun boleh dibilang cukup fantastis. Saat ini Cina memiliki 100 unit kapal selam. Kemajuan yang sangat pesat mengingat sebelummnya PLAN hanya memiliki 35 unit kapal selam. Sedangkan kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah.
Sekadar informasi. Pada 2008 lalu, anggaran pertahanan Cina sebesar 60 miliar dolar AS. Dan dalam setiap enam sampai tujuh tahun ke depan, diprediksi akan meningkat dua kali lipat. Sehingga pada 2015 mendatang, Cina diyakini akan memiliki anggaran militer sebesar 120 miliar dolar AS.
Suatu fakta yang tentunya mencemaskan bagi Amerika dan Uni Eropa, apalagi bagi berbagai elemen yang meyakini prediksi Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization. Dalam bukunya tersebut, pakar politik Amerika dari Universitas Harvard tersebut memprediksi akan meletus perang terbuka AS-Cina, dan melibatkan polarisasi baru antara AS-Uni Eropa versus Cina-Negara-negara Islam.
Maka itu Cina dalam mengembangkan postur angkatan lautnya tidak main-main. Informasi terkini Cina sedang mengembangkan nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBN) dan nuclear-powered attack submarines (SSN).
Dalam merayakan ulang tahun PLAN yang ke-60 beberapa waktu lalu, Cina juga memamerkan kekuatan Angkatan Laut Cina dengan memperlihatkan kapal selam, kapal penghancur, Frigate, dan kapal yang memiliki fasilitas rumah sakit. Bukti bahwa transformasi angkatan laut Cina berhasil dengan gilang gemilang. Bahkan angkatan laut Cina sudah mulai menitikberatkan modernisasi angkatan lautnya di bidang teknologi dan informasi.
Dengan demikian, kelaziman “membersihkan” hambatan-hambatan pada jalur dimaksud merupakan kewajiban, apakah dalam hal ini perairan Natuna dianggap Cina masuk dalam cakupan wilayah perairan yang hendak dibersihkan?
Sekilas Tentang Postur Angkatan Bersenjata Cina
Memang dari segi teknologi militer, belum secanggih Amerika Serikat. Namun mengingat anggaran militernya yang hampir mencapai 700 triliun lebih, maka kekuatan militer Cina sangat layak untuk diwaspadai.
Bahkan Australia pun yang notabene merupakan negara anggota Persemakmuran (Common Wealth) yang berada dalam pengaruh kerajaan Inggris, ternyata juga meningkatkan anggaran militernya sekitar 72 miliar dolar Amerika Serikat karena melihat adanya ancaman dari Cina.
Berikut adalah data kekuatan militer Cina yang berhasil di himpun oleh tim riset Global Future Institute (GFI).
Tentara Aktif berjumlah 2.255.000 (dua juta duaratus limapuluh lima ribu) orang. Tentara cadangan, 800.000 (delapan ratus ribu) orang. Paramiliter aktif 3.969.000 (tiga juta sembilanratus enampuluh sembilan ribu) orang.
Angkatan Darat, Cina memiliki senjata bebasis darat sejumlah 31.300, tank sejumlah 8200, kendaraan pengangkut pasukan sebesar 5000, meriam sejumlah 14.000, senjata pendorong 1.700, sistem peluncur roket 2.400, mortir sejumlah 16.000, senjata kendali anti tank 6500, dan senjata anti-pesawat 7.700.
Di matra laut, Cina pun cukup berjaya. Kapal perang, berjumlah 760 unit, kapal pengangkut 1822 unit, pelabuhan utama 8, pengangkut pesawat 1 unit, kapal penghancur 21 unit, kapal selam 68 unit, fregat 42, kapal patroli pantai 368 unit 6, kapal penyapu ranjau sekitar 39 unit, dan kapal amphibi sekitar 121 unit.
Angkatan Udara, Cina punya jumlah pesawat 1900 unit. Cukup menakjubkan. Helikopter 491 unit, lapangan udara 67 unit.
Laut Cina Selatan, Medan Perang Baru AS versus Cina
Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional dari kawasan Timur Tengah ke Asia Pasifik dan Asia Tenggara khususnya, nampaknya semakin niscaya dalam jika mencermati tren global akhir-akhir ini.
Isyarat peralihan tersebut terlihat dari beberapa indikasi, diantaranya AS ingin secepatnya membangun sistem pertahanan rudal di Asia guna melawan manuver Korea Utara. AS juga menyatakan akan memperluas pengaturan militernya di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia dan penempatan kapal-kapal perang di Singapura.
Selain itu, AS juga mendukung pembentukan ASEAN Security Community pada 2015, dan terkait dengan isu Laut Cina Selatan, melalui Menhan Leon Panetta, AS menganjurkan agar ASEAN melakukan “tindakan seragam” sekaligus menyusun kerangka aksi yang memiliki kekuatan hukum. Tapi yang paling mengejutkan adalah rencana AS untuk menggeser 60% armada tempurnya ke Asia Pasifik.
Kompleksitas pertikaian wilayah di Laut Cina Selatan, disinyalir memang bukan sebatas klaim kepemilikan pulau-pulau, melainkan ada persoalan lainnya, diantaranya hak berdaulat atas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), termasuk penggunaan teknologi baru terkait exploitasi dan explorasi minyak dan gas bumi oleh negara tertentu.
Ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut secara politis cenderung meningkat karena miskinnya win-win solution. Urgensi geografis Laut Cina Selatan yang cukup vital dalam pergeseran geopolitik global, memungkinkan terus terkendalanya upaya penyelesaian sengketa, bahkan diduga keras bahwa isu konflik teritorial itu akan menjadi trigger dalam benturan militer secara terbuka.
Situasi ini tentunya akan mempengaruhi negara-negara di sekitar wilayah sengketa, dimana secara geografis, posisi Indonesia berada cukup dekat dengan Laut Cina Selatan, baik dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN maupun Asia Pasifik.
Situasi ini diperkirakan akan berlangsung lama, karena selain menunggu ‘momentum’, negara-negara yang terlibat konflik juga melakukan upaya antisipasif secara intensif dan terbuka, terutama AS dan sekutunya versus Cina dan pendukungnya.
Membaca Langkah Strategis Cina di Laut Cina Selatan lewat Konsepsi String of Pearl
Mengapa sentral geopolitik internasional akan bergeser ke Laut Cina Selatan? Seperti sudah kami utarakan tadi, Amerika dan Cina sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Dan peningkatan pelayaran merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia.
Mari kita simak Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China‘s Institute of Contemporary International Relation: “Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China‘s oil supply route.”
Masuk akal jika Presiden Cina Hu Jiantao menegaskan, “Malacca-Dilemma” merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak Cina melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di “selat basah” ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao.
Maka Cina pun menerapkan konsep String of Pearls. Yaitu strategi Cina dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut Cina Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Persia. Sehingga dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung (Pearls).
Inilah yang kita prediksikan akan semakin menajamnya konflik terbuka AS versus Cina di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Karena Amerika pun sudah merekomendasikan hal ini lewat Council of Foreign Relations (CFR) pada 2002, dan bahkan sudah digodok secara lebih matang lewat beberapa think thank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Preisden George W Bush yang kemudian kita kenal sebagai Project New American Century (PNAC).
Pihak perancang kebijakan stretegis Keamanan Nasional di Washington tentunya mencermati dengan seksama strategi String of Pearlstersebut.
Betapa tidak. Implementasi String of Pearls ini memang tergantung fasilitas militer yang memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar 300 mil dari laut timur Vietnam; kontainer fasilitas pengiriman di Chittagong, Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan; pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar di Xinjiang; fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya.
Dalam beberapa kasus, ia memberi subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar Cina.
Sehubungan dengan tarik-menarik pengaruh antara AS dan Cina ini, menarik mencermati pengamatan dan prediksi Jean Paul Rodrigue. Menurut Rodrigue, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di Asia Timur selain melalui Selat Malaka, juga melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya Cina dan Jepang.
Isyarat Rodrigue, jika terjadi hambatan pelayaran di Selat Malaka maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda.
Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut Cina Selatan dan Selat Malaka dalam beberapa tahun ke depan.
Cina sudah mengisyaratkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi String of Pearls adalah bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutu di Singapura.
Semakin menegangnya hubungan politik antara Paman Sam dan Paman Mao, niscaya memiliki implikasi negatif atas hilir-mudik pelayaran Cina di Selat Malaka. Shock and awe pun telah ditebar, melalui janji mengirim kapal tempur pesisir (LCS) USS Freedom di Selat Singapura, ujar Laksamana Thomas Rowden (10/5/2012). USS Freedom ialah kapal perang jenis terbaru AS, memiliki kecepatan hingga lebih 40 knot serta handal untuk perang di lautan dekat pesisir, mampu menyapu ranjau laut dan menyerang kapal selam.
Meskipun data-data ini masih sangat terbatas, setidaknya sudah bisa dijadikan mapping sementara tentang kondisi geopolitik Asia Pasifik menjelang friksi terbuka sebagaimana ramalan PNAC 2002, baik terkait implementasi String of Pearl atau dinamika kapal-kapal negara pesaing Cina, yaitu Amerika dan Australia.
Dari sudut pandang strategis kepentingan nasional Cina di Laut Cina Selatan, implementasi string of pearls bakal terkendala bila kelak memuncak friksi antara AS dan Cina karena penerapan strategi di atas mutlak harus melalui rute Selat Malaka.
Singapura yang dalam orbit AS niscaya menghambat gerak laju (pelayaran) Cina via selat tersebut. Oleh karena itu rute alternatif seperti Selat Sunda, Selat Lombok dan berbagai ALKI lain di Indonesia merupakan kebutuhan bagi Cina guna mempertahankan skema “energy security” selama ini.
Makanya sungguh heran kok Cina berani bikin gara-gara dengan Indonesia, bisa dibayangkan bila Indonesia pun menerapkan hal sama, yakni menutup semua ALKI-nya bagi pelayaran Cina dengan alasan Kepentingan Nasional terganggu. Dan “penutupan sementara waktu” dibolehkan dalam UNCLOS bila ada negara dimaksud memberikan rute alternatif.
Makanya, Cina, jangan Berdengang Kau!
Bacaan, Link dan Poin Diskusi:
– Marsma TNI Fahru: RRC Klaim Wilayah Natuna,
– Spatial Conflict Laut Cina Selatan dan Peningkatan Ancaman Geo-Intelijen http://eperviersight.blogspot.com/2012/08/spatial-conflict-laut-cina-selatan_8233.html
– TNI Akan Tambah Kekuatan di Natuna, http://id.berita.yahoo.com/tni-akan-tambah-kekuatan-di-natuna-021855082.html
– String of Pearls (China), http://en.wikipedia.org/wiki/String_of_Pearls_%28China%29
– Cina Belanja Senjata Besar-besaran dari Rusia, http://www.islamtimes.org/vdcb8fbf0rhb0gp.qnur.html
– Konflik Laut Cina Selatan: Cermin Pergeseran Geopolitik Global, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=9229&type=4#.UykPPs5omjk
– Konflik Laut Cina Selatan, Indonesia Harus Memihak, http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/03/05/mj6qcr-konflik-laut-cina-selatan-indonesia-harus-memihak
– Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik. Apa Geopolitic Leverage Indonesia?
– Meneropong Kekuatan Angkatan Laut Bersenjata Cina,
– Mewaspadai Meningkatnya Kekuatan Militer Cina,
– Pointers diskusi terbatas di Global Future Institute, Jakarta
– Pointers diskusi (BBM) terbatas di KENARI, pimpinan Dirgo D. Purbo
