Dari awal mula sejarahnya, wilayah teluk di timur tengah telah menjadi arena dari konfortasi ideologi antara Uni Soviet dan Amerika. Dimana dalam hal ini tujuan Uni Soviet ialah untuk bisa membantu negara di timur tengah terutama negara-negara di wilayah strategis daerah teluk untuk bisa membangun negara tidak mengunakan jalan kapitalis yang telah dibawa negara barat, Dimana pada saat itu Uni Soviet menjadikan Iraq menjadi salah satu sekutunya dalam mewujudkan semangat non-kapitalis di kawasan timur tengah (Elena,2015: 6). Setelah keruntuhan Uni Soviet yang terjadi di tahun 1991 dan beralih nama menjadi Federasi Rusia, para suksesor terdahulu dari Uni Soviet, menjadi kurang aktif untuk melanjutkan tradisi hubunganya di wilayah teluk.Dalam fase ini Rusia memilih untuk tidak berkompetisi dengan Amerika Serikat (AS) dan negara Eropa lainya serta mengurungkan niatnya untuk meraih kepentingan nasionalnya di daerah teluk terutama sejak negara-negara tersebut menjamin kepada negara-negara di wilayah teluk akn keamana regionalnya,peningkatan signifikansi ekonomi, dan pembangunan kehidupan politik.
Rusia, seperti layaknya Uni soviet juga menggangap bahwa kestabilitasan wilayah sangat berimplikasi pada situasi di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus. Bila melihat dalam konteks tradisional kepentingan Rusia, wilayah teluk telah kehilangan signifikansinya dalam kepentingan Rusia. Dikarenakan dominasi Rusia wilayah teluk saling berkaitan dengan arah kebijakan luar negeri Rusia serta posisinya dalam tataran internasional. Setelah perang dingin usai Rusia telah kehilangan statusnya sebagai salah satu negara super power yang seara tidak langsung berimplikasi pada kapabilitas Rusia yang menurun untuk bisa berkompetisi dengan AS dan negara Eropa lainya, yang berkonsekuensi lebih lanjut pada Rusia yang sebisa mungkin menjauhi konfortasi dengan negara tersebut dalam wilayah teluk. Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 1992, Menteri Luar Negeri Rusia Kozyrev melakukan kunjungan ke semua negara-negara dalam wilayah teluk dalam rangka kunjungan kenegaraan. Dalam sebuah kutipan yang disampaikan oleh juru bicara menteri luar negeri Rusia saat itu menyebutkan :
“We consider that the visit of our Minister was very significant. It reflected Russia’s plans to implement more balanced policy towards the states of this region and develop relations with these countries for the benefit of their peoples, contributing to the development of world civilization and in maintaining stability and security in the Gulf region, because their policy has always been moderate and reasonable”. The official also stressed, “Russia is ready to make its contribution into maintaining regional security on the bilateral or multilateral basis, using the Gulf Cooperation Council (GCC) for this purpose. (Diplomaticheskiy Vestnik, 1994:9-10).
Terlihat dalam pernyataan tersebut merupakan pertama kalinya bagi Rusia dalam mengekspresikan secara langsung intensi mereka dalam organisasi regional terutama dalam wilayah teluk yaitu, Gulf Coperation Council (GCC). Selanjutnya di bulan November 1994 untuk pertama kalinya Perdana menteri Rusia Victor Chernomyrdin, dan di dalam kunjungan tersebut Perdana menteri Chernomyrdin mendiskusikan tentang adanya hubungan kerjasama blateral dengan pemimpin GCC. Dalam kerjasama ini Rusia menekankan pada adanya hubungan yang saling menguntungkan antar Rusia dan negara-negara GCC terutama dalam hal pembangunan ekonomi (Diplomaticheskiy Vestnik, 1994 : 18). Pertemuan tersebut juga secara tidak langsung menjadi sebuah momentum terjalinnya periode kerjasama antara Rusia dan Kuwait dengan mendirikan sebuah komisi lintas pemerintahan Rusia-Kuwait dalam hal investasi dan juga kerjasama. Di tahun 1993 Rusia juga telah memulai untuk melakukan kerjasama militer dengan negara GCC. Salah satunya dengan terbentuknya kerjasama perjanjian keamananan Rusia-Kuwait di tahu 1993. Perjanjian itu mengindikasikan Rusia untuk memperkuat persenjatan pasukan Kuwait dalam hal persenjataan maupun pelatihan personel militer ( Defense and Foreign Affairs Handbook,1996:1294).
Di Januari 1996 Yevgeny Primakov ditunjuk sebagai menteri luar negeri yang baru mensuport adanya gagasan diversifikasi politik luar negeri Rusia, dimana salah satu implementasinya adalah untuk membawa partisipasi aktif dalam politik luar negeri Rusia di wilayah timur tengah dan menjalin kerjasama erat dengan negara-negara di wilayah teluk ( Kanet,1997:171-172). Seiring dengan terjadinya perang di Checnya, hal tersebut membawa dampak yang negatif bagi hubungan Rusia dan juga negara-negara wilyah teluk. R
Facebook Comments
