Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Kalau pagelaran Pengadilan Masyarakat Sipil di Belanda diselenggarakan dengan perhitungan ada momentum kedekatan RI dengan Cina, jelas salah perhitungan.
Kedigdayaan dan kemakmuran Cina saat ini, berkat buah dari 4 Program Modernisasi Cina(Industri, Iptek, Pertahanan dan Pertanian) yang dicanangkan Deng Xioping.
Banyak kalangan di barat yang membaca langkah Deng pada 1979 itu sebagai isyarat bahwa Cina berkiblat ke pasar bebas dan pembangunan ekonomi. Sehingga pihak barat menganut dua asumsi yang salah sama sekali.
Kesalahan pertama, barat masih beranggapan bahwa Cina di bawah Deng masih menganut paham komunis dan garis kebijakan Partai Komunis Cina (PKC), hanya saja dia berkompromi dengan membuka pasar bebas secara terbatas, dan menekankan pada pembangunan sektor ekonomi.
Kedua, kenyataan bahwa Deng dalam sangkaan pihak barat menganut pasar bebas secara terbatas, maka kemajuan Cina saat ini semata-mata karena menekankan pembangunan ekonomi semata.
Padahal, kalau kita cermati betul-betul kebijakan 4 Program Modernisasi Cina, sama sekali tidak ada frase ekonomi disebut-sebut dalam 4 programa modernisasi tersebut.
Dalam bacaan saya, 4 Program Modernisasi Deng itu, merupakan strategi Pembangunan kebudayaan Cina dengan berbasis pada pertanian, industri, iptek dan pertahanan. Sehingga kedigdayaan Cina sekarang bukan karena pembangunan yang menitikberatkan ekonomi, melainkan karena keberhasilan strategi kebudayaan men-Cinakan kemnbali Cina.
Sehingga semakin maju Cina, semakin terhubung masyarakat Cina dengan kebudayaan adiluhung Cina di masa silam.
Jadi sebuah ilusi besar jika pagelaran di Belanda itu dibuat dengan pertimbangan momentum kedekatan RI-Cina di era Jokowi. Kepentingan nasional strategis Cina saat ini sepenuhnya sama sekali tidak didorong oleh romantisme ideologis Marxisme ala Mao atau bahkan ala Deng.
Sebaliknya didasarkan pada pertimbangan dirinya sebagai negara adidaya saingan Amerika dan Barat, untuk menguasai sistem perekonomian dan sumberdaya alam Indonesia, khususnya di sektor energi/migas dan pertanian.
Jadi ga ada tali-temali dengan paham Marxisme atau komunis sekalipun. Kalaupun sejak Deng Cina menganut ideologi komunis karena masih adanya PKC, namun Ilmunya bukan ilmu Marxisme lagi.
Deng, melalui skema 4 Program Modernisasi-nya, Cina justru mendekati skema TRISAKTI-nya Bung Karno. Utamanya Berdikari dalam Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Bahkan justru, Deng dan para penerusnya sampai ke presiden Jin Ping saat ini, malah lebih berhasil mewujudkan Trisakti ketimbang pemerintahan era pasca reformasi.
Kalaupun PKC masih dipertahankan hingga kini, lebih untuk pertimbangan mengamankan sistem sentralisme demokrasinya seraya untuk menangkal tekanan pihak barat untuk memaksa Cina menerapkan sistem demokrasi liberal dan multi partai ala Amerika atau Westminster seperti di Inggris atau umumnya negara-negara eropa barat.
Inilah bahayanya berpolitik berdasarkan sangkaan dan angan-angan.
