Keberadaan negara Zionisme Israel di kawasan Timur Tengah sejak memproklamirkan diri sebagai negara-bangsa pada 1948, sedari awal memang bisa terjadi berkat dukungan sepenuhnya Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Maka dalam serangkaian konflik bersenjata antara Arab Palestina versus Israel sejak 1948 hingga 1967, maupun tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang, AS dan negara-negara blok Barat selalu membantu Israel baik dalam bidang politik, militer maupun manuver-manuver diplomatik di pelbagai forum internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejak 1947 ketika Inggris memprakarsai manuver diplomatik di PBB untuk membagi secara tidak adil wilayah Palestina menjadi dua untuk Arab Palestina maupun Zionisme Israel yang lebih menguntungkan Israel alih-alih Arab Palestina, AS melalui Dewan Keamanan PBB telah berkali-kali menggunakan hak vetonya sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, membatalkan lebih dari 53 resolusi yang mengecam dan mengutuk keras aksi militer Israel terhadap warga sipil Palestina termasuk wanita, orang tua dan anak-anak.
Baca:
The moral collapse of Western leaders over Palestine
Pada Oktober 2023 lalu seturut dengan meletusnya konflik bersenjata antara Israel versus Hamas Palestina, Washington juga telah memveto resolusi yang menyerukan penghentian aksi militer Israel di jalur Gaza. Sehingga menyebabkan meningkatnya eskalasi konflik militer di wilayah Palestina dan kawasan Timur-Tengah pada umumnya. Bahkan negara-negara Barat sama sekali tidak terusik ketika Israel mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap Palestina utamanya warga sipil non-combatant Palestina.
Maka bukan suatu hal yang mengejutkan jika mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menyatakan bahwa aksi militer Israel yang brutal tersebut masuk kategori Kejahatan Perang lantaran telah melancarkan genosida bukan saja terhadap para pejuang bersenjata Palestina melainkan juga warga sipil/non-combatant pada umumnya.
Baca:
Mahathir Mohamad: US behind Israeli genocide of Palestinians in Gaza
Anwar says international community is biased against violence, oppression against Palestinians
Sudah seharusnya negara-negara berkembang, terutama negara-negara berpenduduk Muslim baik di Timur-Tengah, Afrika maupun Asia, yang semakin menyadari betapa pentingnya kerjasama internasional antar-negara yang semakin bergeser menuju kerjasama berbasis multi-polar, harus segera memprakarsai sikap bersama menentang upaya AS dan sekutu-sekutunya mendukung secara membabi-buta aksi-aksi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Sehingga dapat mencegah terciptanya Domino Effect atau efek berantai yang pada perkembangannya akan meruntuhkan sistem keamanan regional baik di Timur Tengah, Semenanjung Korea, maupun kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara (baca: ASEAN).
Menelisik ke belakang sejak 1948, saat Israel memproklamirkan dirinya secara sepihak sebagai negara bangsa, kondisi masyarakat Palestina sejak saat itu memang sangat menyedihkan. Masyarakat Palestina menjadi terpecah. Sebagian dari mereka mengungsi ke negara-negara Arab tetangga dan sebagian lainnnya tetap bertahan di Palestina (yang sudah diduduki Israel sepenuhnya sejak 1967).
(Baca M. Riza Sihbudi, Bara Timur Tengah. Bandung: Penerbit Mizan, 1991).
Setelah meletus perang Arab Palestina vs Israel pada 1948, terdapat 37 persen warga Palestina yang mengungsi. Pada 1967 meningkat menjadi 50 persen. Pada 1979 meningkat lagi jadi 57,1 persen. Pada 1982 meningkat jadi 59,2 persen. Pada 1987 jumlah total warga Palestina 4.685.000 jiwa. Dari jumlah itu 2.745.000 jiwa (58,6 persen) menjadi pengungsi. Dan 1.940.000 jiwa (41,4 persen) tinggal di Israel serta di daerah pendudukan (Jalur Gaza dan Tepi Barat).
Bagaimana menjelaskan peningkatan secara drastis jumlah pengungsi warga Palestina? Penyebabnya adalah karena pemerintah Israel secara sengaja mempersulit warga Palestina di daerah pendudukan. Pakar Politik Internasional Timur Tengah dan Iran M.Riza Sihbudi dalam bukunya bertajuk Bara Timur Tengah menulis:
“Mereka diintimidasi dan diteror. Orang-orang Palestina yang sudah menjadi warga Israel, hak hidupnya dibatasi. Mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Sebagai contoh, para petani buah-buahan di Gaza dan Tepi Barat dibatasi suplai airnya. Sehingga hasil tanaman mereka kurang baik. Akibatnya, warga Palestina di daerah pendudukan itu sulit mengembangkan kehidupan ekonominya.”
Gambaran menyedihkan yang disampaikan Riza Sihbudi tersebut telah memberikan latarbelakang yang sangat tepat mengapa pada akhirnya warga Palestina memilih mengungsi ke negara-negara lain. Dan sepertinya golongan berhaluan keras dari sayap kanan Israel semakin senang dengan meningkatnya gelombang pengungsian warga Palestina keluar dari daerah asalnya. Apalagi dalam pandangan kaum Zionis Israel, wilayah Tepi Barat merupakan Yudea dan Samaria. Sehingga kalau warga Palestina masih berada di Jalur Gaya dan Tepi Barat maka mereka khawatir suatu saat akan menggagalkan cita-cita Zionisme Israel.
Warga Palestina yang ada di Jalur Gaza dan Tepi Barat kehidupannya cukup memprihatinkan karena sekitar 70 persen penduduk Gaza, misalnya, tinggal di kamp-kamp pengungsi. Para nelayan warga Palestina tidak diperbolehkan beroperasi sampai sejauh lima mil dari pantai, dan tidak diperbolehkan menjual ikan-ikannya ke pasar di wilayah Israel. Sebaliknya para nelayaran warga Yahudi diberi kebebasan sepenuhnya untuk beroperasi.
Hal lain yang membuat kondisi warga Palestina makin menyedihkan adalah pembangunan pemukiman orang-orang Yahudi di Gaza dan Tepi Barat, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sekadar ilustrasi pada 1984, misalnya, jumlah pemukiman Yahudi naik tiga kaliu lipat, yaitu dari 36 menjadi 100; jumlqh pemukimnya bertambah enam kali lipat, yaitu dari 5000 menjadi 30.000 orang.
Nampaknya sedari awal memang by design. Kerjasama antara pemerintah Israel dengan Organisasi Zionis Dunia/World Zionist Organization, dalam merencanakan pembangunan pemukiman Yahudi di daerah-daerah pendudukan selama 10 tahun, di mana setiap tahunnya akan dibangun pemukiman yang dapat menampung 10.000 sampai 50.000 pemukim Yahudi. Untuk melapangkan rencana tersebut, Israel tidak segan-segan menghancurkan perumahan warga Palestina, terutama yang berada di Yerusalem.
Dalam situasi yang merasa dipinggirtkan dan dilemahkan itu, masuk akal jika warga Palestina berusaha melancarkan berbagai bentuk perlawanan yang bersifat radikal dan menggunakan opsi aksi perlawanan bersenjata. Hal ini semakin kondusif dengan adanya pengaruh semangat keagamaan seperti fundamentalisme Islam di Gaza dan Tepi Barat. Maka lahirlah beberapa kelompok perjuangan bersenjata bak jamur di musim hujan.
Misalnya Jihad Islam dan Al-Mujama di kalangan anak-anak muda Palestina. Al-Mujama mulanya dikenal sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pembangunan masjid dan kegiatan-kegiatan bersifat budaya.
Namun pada 1984, penguasa Israel menemukan sejumlah senjata di sebuah tempat persembunyian bawah tanah di salah satu masjid kelompok Al-Mujama. Pemimpinnya Syech Ahmad Yasin, dan puluhan pengikutnya dijatuhi hukuman tiga belas tahun penjara. Namun 10 bulan kemudian dibebaskan sebagai imbalan atas dibebaskannya tentara Israel yang ditahan kelompok Palestina di Lebanon.
Sebaliknya kelompok Jihad Islam lebih radikal daripada Al-Mujama. Dan lebih sulit dilacak karena memakai sistem sel. Kelompok Jihad tidak jarang melakukan serangan terhadap tentara Israel. Kelompok ini pada Januari 1988, misalnya, berhasil menggerakkan pemogokan umum di Gaza dan Tepi Barat yang sempat melumpuhkan roda perekonomian Israel. Bahkan berhasil jadi salah satu penggerak terjadinya demonstrasi anti-Israel. Jihad Islam diyakini banyak kalangan memperoleh bantuan senjatanya dari Israel.
Menyimak rangkaian cerita tadi, bisa dimengerti jika warga Palestina merasa menghadapi jalan buntu, sehingga perlawanan bersenjata menjadi pilihan satu-satunya. Betapa tidak.
Bagi warga Palestina, tujuan strategisnya jelas. Mengingingkan Negara Palestina Merdeka. Sebaliknya Israel, menolak pembentukan Negara Palestina Merdeka atas dasar pertimbangan ancaman keamanan. Israel hanya dapat menerima adanya negara Palestina yang berkonfederasi dengan Yordania.
Seturut dengan penyikapan Israel menolak skema Negara Palestina Merdeka, AS maupun sekutu-sekutu Baratnya menganut kebijakan luar negeri yang mendukung sepenuhnya kepentingan nasional Israel dalam menghadapi Arab Palestina maupun negara-negara yang pro Palestina di Timur Tengah dan Teluk Parsi utamanya Iran dan Suriah.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
